Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Jong Bataks Bond yang didirikan para pemuda-pelajar Batak pada...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Muhamad Wahyuni Nafis, Ketua Nurcholish Madjid Society, mengungkapkan apresiasi...

Oleh: Dr. Sampe Purba Al-Zaytun adalah Pondok Pesantren modern berasrama...

Petugas TPU Pondok Kelapa yang dikelola Dinas Pertamanan dan...

Dalam Kuliah Umum Nasional bertema "Pertahanan Keamanan dan Diplomasi"...

Capres Gerindra, Prabowo Subianto, membuka peluang menjadi pesaing sepadan...

Al-Zaytun menggelar kuliah umum bertajuk: “The Protestant Reformation: What...

Sesungguhnya, Mau Dibawa ke Mana Negara ini? Mengapa begitu Yang...

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergerak berubah haluan dari mendukung...

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Hari-hari ini, hampir semua kita berpendapat bahwa keterpurukan bangsa ini adalah akibat runtuhnya moralitas bangsa, terutama di kalangan elit. Artinya, sesungguhnya kita masih memiliki kesadaran (pengetahuan) bahwa bangsa ini akan bangkit dari keterpurukan jika kita (terutama para elit) mampu menjagai nurani dan moralitas masing-masing. Tetapi, sayang, kesadaran tentang kekuatan nurani dan moral itu hanya berada pada retorika di ujung lidah, tidak lagi berada di dalam jiwa dan perilaku kita.

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.