Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Leluhur Batak percaya kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Sang...

Oleh Ds. Prof. Dr. Gustav Adolf Warneck Catatan Redaksi: Guru...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (18 Tamat)   Hita...

Dalam Simposium Hari Pendidikan Nasional 2025, Panji Gumilang memperkenalkan...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Istilah 'pengkhianat' dan 'pengkhianatan dalam politik' makin mengemuka di...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergerak berubah haluan dari mendukung...

Koran Tempo dalam beberapa hari terakhir (Oktober 2023) menampilkan...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Memisahkan antara etika, moral, dan hukum dalam kehidupan akan...

Hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi tonggak keadilan dan...

Oleh Dr. Victor Silaen | Saya heran setiap kali Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Aksi Kamisan yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka sekali seminggu itu merupakan ”pesanan”. Saya kira mungkin dia resah karena calon presiden yang diusung partainya selalu dikait-kaitkan dengan Aksi Kamisan itu. Padahal para aktivis aksi tersebut bukan menyoroti satu orang, melainkan sejumlah orang yang diduga kuat terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi, mestinya Fadli tak perlu sensitif seraya mengeluarkan kata-kata yang meremehkan bahwa aksi tersebut sekedar ”pesanan”.