Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Leluhur Batak mewariskan mitologi tentang bagaimana Debata Mulajadi Nabolon...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Pengawasan Rahasia Intelijen 02 Intelijen Negara yang berhakikat kerahasiaan bertanggung...

TI 1/6/2011 | Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Di manakah Pancasila kini berada?

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dalam Kuliah Umum Nasional...

Catatan Ch. Robin Simanullang Framing Menkopolhukam Mahfud Md dan Gubernur...

Benih-benih demokrasi yang mulai bertunas di Indonesia penuh dengan tantangan. Antara lain dengan munculnya rasa tidak puas terhadap amandemen UUD 45, yang merupakan pilar utama demokratisasi di Indonesia, antara lain dengan pembatasan periode boleh-tidaknya presiden dipilih lagi. Menurut Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, kalau kita kembali ke UUD 45, berarti kita menggiring kembali negara ini ke era lama, zaman susah.

Politik adalah seni kemungkinan (the art of possibilities). Dalam berpolitik (seni kemungkinan) itu ada visi dan misi yang diperjuangkan melalui seni diplomasi, negosiasi, koalisi dan kampanye yakni seni untuk meyakinkan, memengaruhi, mengubah pilihan dan dukungan. Catatan Kilas: Ch. Robin Simanullang

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Lebih bergejolak lagi dalam pikiran...

Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.

Oleh Ahmad Syafii Maarif | Rezim ini sudah sejak awal sarat dililit oleh berbagai borok: skandal Bank Century dan kriminalisasi Antasari, Bibit- Chandra, serta Susno Duadji. Satu borok dicoba ditutup, borok yang lain mencuat. Panorama ini belum akan berakhir sampai terciptanya sebuah perubahan yang mendasar. Kini muncul pula kasus Muhammad Nazaruddin yang sangat memalukan kita semua.

Penegakan hukum yang melemah di era Joko Widodo menjadi...

Konflik antara idealisme dan realisme hukum di Indonesia mengungkap...