Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Lalu Mara Satriawangsa menyorot badai ekonomi global, Prabowo menawarkan...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Prof. Yudi Latif, Ph.D., dalam kuliah umumnya pada peringatan...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (10/2/2011) | Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tercermin dari sikap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, berpolitik itu sebuah kepastian, ada visi dan prinsip yang teguh. Sikap ini seringkali dimanfaatkan partai dan politisi lain demi kepentingan politik mereka, terutama politik transaksional. Tampaknya, PDIP juga menyadari hal ini, sehingga dalam implementasi prinsipnya sudah semakin matang.

Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, cukup diselimuti saja di garasi. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Sutiyoso menggagas suatu pola transportasi makro. Dia pun memotivasi Rustam Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membantunya mewujudkan obsesi itu. Itulah ikhwal awal berprosesnya reformasi total (revolusi) transportasi di Jakarta.

Di era globalisasi, hukum di Indonesia berupaya memberikan kepastian...