Umumnya, sejarah kerajaan adalah sejarah peperang­an, sejarah perebutan tahta...

Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Sebagai pencerahan, buku Hita Batak A Cultural Strategy mengungkapkan...

Komisi III DPR telah menyelesaikan tugas dan hak konstitusionalnya memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 3 (2011-2014), Jumat (2/12/2011), Secara voting (demokratis) mereka memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen. Abraham Samad, dipilih menjadi Ketua KPK yang menggeser Busyro Muqoddas menjadi wakil ketua.

Oleh Pdt. Dr. Erastus Sabdono, MTh | Segala sesuatu menjadi bernilai ketika menjadi milik Tuhan. Betapapun tinggi nilai suatu barang kalau digunakan untuk kepentingan diri sendiri bukan saja menjadi tidak berarti tetapi juga laknat; sesuatu yang sangat buruk atau bencana yang sangat besar. Tetapi semurah apapun nilai suatu barang bila dipersembahkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan, maka barang itu akan menjadi sangat bernilai.

TI 15/5/2011: Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi dan Orde Lama. Soeharto adalah presiden yang paling disukai dan dianggap paling berhasil dibanding lima presiden lainnya. Hasil survei nasional Indo Barometer yang bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" membuktikan hal itu.

Presiden Soeharto dalam awal pemerintahannya meminta pengertian bersama, bahwa terwujudnya demokrasi yang sehat tidak sama artinya dengan pengertian bahwa 'politik adalah pemegang komando'. Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya 'beramai-ramai' berbicara soal politik saja. Kita juga harus dapat menarik pelajaran jang pandai dalam hal ini.

Dalam waktu dekat akan ada beberapa kepala daerah yang dipecat karena ikut demo bersama warganya menolak kenaikan harga BBM. Pemecatan ini bisa terjadi jika omongan Mendagri Gamawan Fauzi bisa dipegang alias tidak asbun.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Ancaman Mendagri Gamawan Fauzi bisa memecat kepala daerah yang ikut berdemo menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan koordinasi Kemendagri (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Ambang krisis yang dihadapi rezim Yudhoyono bisa meningkat menjadi krisis sepenuhnya jika masyarakat tetap tak melihat adanya tanda-tanda meyakinkan bagi perbaikan keadaan. Guna mencegah krisis sepenuhnya, presiden seyogianya mengambil kebijakan dan langkah drastis. Kepemimpinan nasional memerlukan keberanian dan ketegasan.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh Bambang Widjojanto | Secara umum, strategi pemberantasan korupsi harus bertumpu pada beberapa hal. Pertama, kontrol atas penggunaan wewenang, khususnya kewenangan diskresionari yang potensial menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, menggunakan metode mengikuti aliran uang sehingga akan diketahui pergerakan uang hasil kejahatan. Ketiga, membuat kebijakan untuk mengikuti aliran aset. Dengan demikian, kelak diketahui apakah peningkatan kekayaan seorang penyelenggara negara sesuai penghasilannya secara material dan relevan.

Oleh: Dr. Frans Hendra Winarta | Ada fenomena baru sekarang ini dalam menilai penegakan hukum di negeri kita, yaitu munculnya istilah baru 'perselingkuhan hukum-politik'.