Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (18 Tamat)   Hita...

Hita Batak sebuah ‘frame’ strategi kebudayaan yang memfasilitasi interpretasi...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Agama Kristen membawa terang dan pengaruh terbesar bagi pera­daban...

"Ketika karakter hilang, maka segalanya hilang." Kalimat ini bukan...

Dalam peringatan Hari Toleransi Internasional 2024 di Pondok Pesantren...

Dalam Simposium Hari Pendidikan Nasional 2025, Panji Gumilang memperkenalkan...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (05/03/2010): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar dan melecehkan.

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Catatan Ch. Robin Simanullang Apakah penyidik sedang mencari (bahkan mencari-cari)...

Sebuah Catatan Reflektif mengenai Filsafat Supranalar (Suprareason), dalam kaitannya...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Oleh Radhar Panca Dahana | Proposisi yang lebih umum dan layak didengar sebenarnya bukanlah apa yang jadi judul tulisan ini, tetapi sebaliknya, "kebohongan yang jujur". Semacam "kebohongan putih" (white lie): mengatakan sesuatu yang tidak benar demi kebaikan.

Di era globalisasi, hukum di Indonesia berupaya memberikan kepastian...

Pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, cukup diselimuti saja di garasi. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Sutiyoso menggagas suatu pola transportasi makro. Dia pun memotivasi Rustam Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membantunya mewujudkan obsesi itu. Itulah ikhwal awal berprosesnya reformasi total (revolusi) transportasi di Jakarta.