Yogya: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sejak Jumat (31/8) siang berada di Yogya. Tapi itu bukan berita sebenarnya, kalau hanya Akbar Tandjung dan keluarganya yang ke Yogya. Menjadi berita karena kehadiran Akbar Tandjung juga diikuti banyak tokoh dan fungsionaris Partai Golkar, di samping tokoh partai lain dan pejabat negara.
Yogyakarta 3/5/2011: Pancasila sebagai ideologi negara kini tengah mendapat ujian. Timbul pertanyaan apakah kita ini masih ber-Pancasila atau tidak? Bahkan sekarang kita sepertinya sudah kehilangan pemimpin yang Pancasilais.
Pemerintah telah menetapkan 12 nama anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Yogyakarta 3/5/2011: Pancasila sebagai ideologi negara kini tengah mendapat ujian. Timbul pertanyaan apakah kita ini masih ber-Pancasila atau tidak? Bahkan sekarang kita sepertinya sudah kehilangan pemimpin yang Pancasilais.
Jakarta, 30 April 2011. KHA Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren, telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Untuk memperingati satu abad kelahiran KHA Wahid Hasyim, akan diadakan serangkaian acara di beberapa kota di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
Ikut merasa sakit dengan mereka yang tidak punya kebebasan, Djohan Effendi—1 Oktober 2009 genap 70 tahun—lebih dari 40 tahun menjadi penggiat dialog agama. "Agama itu bukan penjara," tegasnya.
Jakarta, TI 17/2/2011 | Prof. Dr. Muladi, SH diberhentikan dari jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis, 17 Februari 2011. Dia Gubernur Lemhannas terlama yang menjabat selama hampir enam tahun sejak 30 Agustus 2005. Muladi digantikan Budi Susilo Soepandji, adik mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengatakan solusi untuk mengatasi masalah Ahmadiyah adalah dengan menjalankan Surat Keputusan Bersama 3 menteri tentang Ahmadiyah. "Jalankan saja SKB dengan baik," kata JK kepada para wartawan di Gedung PMI, Jakarta, Senin (14/2/2011).
New Delhi, Rabu (26/1/2011). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima pesan ketika bertatap muka dengan warga negara Indonesia di New Delhi, India. Inti kelima pesan itu adalah bekerjasama, yakin mencapai cita-cita, kerja keras, siap berkorban dan beretika.
Tokoh lintas agama menyampaikan tujuh pernyataan sikap terbuka dalam acara jumpa pers mengenai sikap mereka terkait 18 kebohongan pemerintah, di kantor Maarif Institute senin 17 Januari 2011. Pernyataan itu disampaikan sebagai suatu sikap dalam memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada pukul 20.00 WIB.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1) merespons pernyataan para tokoh agama (18 kebohongan pemerintah). Rapat dihadiri beberapa menteri, Kapolri dan Jaksa Agung. Usai rapat, Presiden SBY langsung menyampaikan keterangan pers dengan menyampaikan 18 instruksi presiden. Yakni 12 instruksi terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan, dan enam Instruksi sebagai tindak lanjut penuntasan kasus Bank Century.
Berita Tokoh 11/1/11: Dilatarbelakangi keprihatinan atas rendahnya integritas para pejabat publik sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih mendominasi kehidupan bangsa baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, sejumlah tokoh Indonesia mendeklarasikan Gerakan Integritas Nasional (GIN) di Gedung Stovia, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011 (11-1-11).
Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI), sebagai tempat berkumpulnya para penggiat maritim Indonesia, dideklarisikan pembentukannya pada tanggal 9-9-1999, oleh sekelompok pemrakarsa "Peduli Maritim" di Akademi Maritim Indonesia, Jakarta.
Jakarta, Kompas 5 Juni 2007: Calon Gubernur DKI Jakarta, Adang Daradjatun, menawarkan reformasi birokrasi di tiga sektor untuk mengatasi masalah pengangguran, banjir, dan memperbaiki kualitas pendidikan. Sasaran reformasi, selain mengubah cara pandang dan pola berpikir kalangan birokrasi, juga mengubah sistem, mekanisme, dan tanggung jawab tiga kepala dinas yang terkait dengan bidang itu.