Jokowi dan Prabowo, Revans

Ulasan ringan dan singkat ini sebuah prediksi bukan fiksi. Kebalikan dari novel Armada Hantu (Ghost Fleet) yang dikira prediksi padahal fiksi. Kendati terinspirasi oleh tren dan teknologi dunia nyata, tetapi, kata penulisnya, novel Ghost Fleet, pada akhirnya adalah karya fiksi, bukan prediksi. Maka, bila mengacu cara berpikir sebagian elit yang jungkir balik seperti itu, jika ada pembaca justru menilai ulasan ini sebuah fiksi bukan prediksi, ya silakan saja. Tapi yang jelas, ulasan ini bukan fiksi, tapi prediksi.

Melihat trend dan dinamika politik Indonesia belakangan ini, dan yang terekam juga secara ilmiah (terukur) dalam hasil berbagai survei, khususnya menjelang Pilpres 2019, saya memprediksi petahana Presiden Jokowi masih lebih berpeluang untuk terpilih kembali. Namun, bukan berarti Jokowi tidak mungkin terkalahkan. Masih ada peluang untuk mengalahkannya. Sangat tergantung siapa dan bagaimana cara pesaingnya untuk memenangkan kompetisi.

Kecenderungan sampai hari ini tentang siapa pesaing Jokowi masih terpusat pada sosok Prabowo Subianto: Revans (penebusan kekalahan) Pilpres 2014. Memang, hasil survei menunjukkan bahwa Prabowo masih menduduki posisi pesaing Jokowi terkuat. Tapi kemungkinan Prabowo akan menebus kekalahannya dengan kemenangan tidak mudah, termasuk bila dilihat dari jauhnya angka hasil survei. Apalagi jika ditempuh dengan cara-cara memojokkan bahkan cenderung memfitnah, menebar pesimisme dan ketakutan Indonesia bubar 2030, justru akan menjadi boomerang.

Mari sejenak menoleh ke belakang, Pilpres 2014, saat Jokowi dipojokkan sebagai boneka, petugas partai dan bahkan diisukan PKI dan anti Islam, ternyata tidak mempan. Ternyata publik tidak sebodoh cara berpikir sebagian elit politik yang mengira hal seperti itu sebagai suatu strategi untuk meraih kemenangan. Dalam posisi Jokowi belum berpengalaman dalam percaturan politik tingkat nasional (Pilpres 2014), sehingga dikatai sebagai boneka dan petugas partai (dimaknai sempit dan negatif), terbukti tidak bisa dikalahkan dengan cara-cara seperti itu. Apalagi saat ini (Pilpres 2019), tentu cara seperti itu, kendati pun juga dijejali berita hoax dan ujaran kebencian, tidak akan mengalahkan Jokowi. Karena publik (mainstream) tidak sebodoh elit yang diracuni kebencian dan vested interest sektarian sempit.

Masih ingat Pemilu 1999? Ketika itu, sebagian besar partai berbasis massa Islam (mayoritas) optimis akan memenangkan Pemilu Legislatif. Harapannya, kemudian setelah menang, akan merebut kursi Presiden serta akan berupaya mengamandemen UUD lebih bernafas syariat Islam, termasuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai Preambule. PDIP yang dianggap merupakan kekuatan utama yang bisa menghambat keinginan itu, diisukan anti Islam, menampung kader PKI dan disudutkan mengajukan banyak caleg nonmuslim. Pada minggu tenang, sebuah tabloid menebar spanduk yang menyudutkan PDIP dengan provokasi berbau SARA. Ternyata, PDIP menang (35.689.073 atau 33,74% suara: 153 atau 33,12% kursi DPR). Sebuah rekor perolehan suara Pemilu sejak reformasi hingga Pemilu 2014.

Begitu pula Golkar yang saat itu dihujat dan dituntut supaya dibubarkan, justru masih meraih posisi pemenang kedua (23.741.749 atau 22,44% suara: 120 atau 25,97% kursi DPR), walaupun perolehan ini jauh merosot dari Pemilu sebelumnya, 325 kursi, 74,51%). Ketika itu, pengaruh ABRI (TNI) merah putih di Golkar sudah tersingkir digantikan ICMI bersama segelintir oknum aparat hijau dan pelangi. Terlihat dari adanya chemistry beberapa elit Golkar dengan Poros Tengah (Islam).

Posisi ketiga (kursi DPR) masih diduduki PPP (11.329.905 atau 10,71% suara: 58 atau 12,55% kursi DPR). Tapi perolehan ini jauh merosot dari Pemilu sebelumnya (Orba, 1997) yakni 89 kursi, 22,43%. Dari segi perolehan suara, posisi ketiga sebenarnya diduduki pendatang baru berbasis massa Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, dimotori Gus Dur) meraih 13.336.982 atau 12,61% suara, namun setelah dikonversi dengan aturan angka pembagi, hanya 51 kursi atau 11,03%. Saat itu, PKB tidak masuk kelompok kepentingan Poros Tengah.

Pendatang baru partai berbasis massa Islam (Muhammadiyah), Partai Amanat Nasional (PAN, dimotori Amien Rais, yang kemudian memotori Poros Tengah) berada di posisi lima (7.528.956 atau 7,12% suara, 34 kursi atau 7,36%). Disusul Partai Bulan Bintang, 2.049.708 atau 1,94% suara, 13 kursi atau 2,81%; Partai Keadilan (kemudian menjadi PKS) meraih 1.436.565 atau 1,36% suara: 7 kursi atau 1,51%; dan Partai Keadilan dan Persatuan (kemudian menjadi PKPI) meraih 1.065.686 atau 1,01%: 4 atau 0,87% kursi. Hanya ketujuh partai itu (dari 48 partai peserta Pemilu 1999) yang meraih suara di atas 1%. Sementara, 41 partai peserta Pemilu lainnya hanya meraih suara di bawah 1%.

Jika dijumlah perolehan suara seluruh partai berbasis massa Islam (17 partai yang chemistry dalam Poros Tengah) di luar PKB yakni PPP, PAN, PBB, PK, Partai Nahdlatul Ummat (679.179 atau 0,64% suara: 5 atau 1,08% kursi), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (456.718 atau 0,43% suara: 1 atau 0,22% kursi), Partai Syarikat Islam Indonesia (375.920 atau 0,36% suara: 1 atau 0,22% kursi), Partai Kebangkitan Ummat (300.064 atau 0,28% suara: 1 atau 0,22% kursi), Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (289.489 atau 0,27% suara), Partai Ummat Islam (269.309 atau 0,25% suara), Partai Masyumi Baru (152.589 atau 0,14% suara), Partai Abul Yatama (213.979 atau 0,20% suara), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (152.820 atau 0,14% suara), Partai Cinta Damai (168.087 atau 0,16% suara), Partai Islam Demokrat (62.901 atau 0,06% suara), dan Partai Ummat Muslimin Indonesia (49.839 atau 0,05% suara), hanya meraih total 25.126.028 suara dari 105.786.661 suara sah atau 23,75% suara.

Jauh di bawah perolehan suara PDIP saja, 35.689.073 atau 33,74% suara. Atau jika pun termasuk PKB, maka total jumlah suara partai berbasis massa Islam hanya mencapai 38.463.010 atau 36,56% Hanya berselisih 2.773.937 suara lebih tinggi dari PDIP. Maka, bila melihat situasi isu SARA demikian masifnya ketika itu, bagi saya, angka ini membuktikan bahwa bangsa ini, khususnya mayoritas muslim Indonesia (mainstream) adalah lebih menghendaki bangsa dan negara ini berbasis kebangsaan sesuai nilai-nilai dasar Pancasila. Mereka tidak menghendaki NKRI ini bubar dan/atau berubah menjadi negara Islam, seperti diniatkan sebagian elit politik saat itu.

Pemilu 1999 tersebut adalah Pemilu yang amat krusial di tengah euphoria kebebasan reformasi yang cenderung kebablasan ketika itu. Ternyata kesadaran dan kecerdasan politik mayoritas rakyat Indonesia lebih memahami dan mengaktualisasikan keinginan luhur para founding fathers dibanding sebagian elit politik. Tadinya saya prediksi, hasil Pemilu 1999 tersebut akan menjadikan para elit politik sectarian akan lebih menyadari keinginan luhur para founding fathers yang diamanatkan dalam Pancasila (Pembukaan UUD 19454) tersebut.

Tapi ternyata, dalam perkembangannya sampai Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, masih banyak elit politik yang tampaknya tidak (belum) mau menerima cara berpikir mainstream muslim (dan nonmuslim) Indonesia tersebut. Kendati sudah berulangkali Pemilu dilalui (1999, 2004, 2009 dan 2014), yang hasilnya menunjukkan bahwa perolehan suara partai berbasis Islam hanya berkisar 30-an persen, dan cenderung menurun. Partai yang terang-terangan ingin mengubah Pancasila sesuai rumusan Piagam Jakarta atau menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum bernegara, justru tak lagi memperoleh kursi di DPR. Pada Pemilu terakhir (2014), PKB meraih 11.298.957 atau 9,04% suara; PAN 9.481.621 atau 7,59% suara; PKS 8.480.204 atau 6,79% suara; PPP 8.157.488 atau 6,53% suara; dan PBB 1.825.750 atau 1,46 suara: Total 39.144.020 atau 31,32%. Apabila tanpa PKB, hanya 27.945.063 atau 22,36% suara dari 124.972.491 suara sah.

Maka jika dilihat dari hasil beberapa kali Pemilu tersebut, sangat keliru jika ada elit politik yang ingin mengandalkan isu SARA dan isu PKI sebagai strategi (terbuka atau terselubung) untuk memenangkan Pemilu serempak (Pileg dan Pilpres) 2019.

Sangat keliru juga, jika situasi Pilgub DKI 2017 dijadikan acuan untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2019. Sesungguhnya, mayoritas rakyat Jakarta (cermin Indonesia) sudah sangat menjiwai keberagaman (Pancasila, bhinneka tunggal ika). Semangat keberagaman di Jakarta (Indonesia) sudah bernilai 70-90 dari nilai 100. Ahok yang berkinerja standar tinggi tersebut tidak akan kalah hanya karena dia China dan Kristen, jika ia menjaga mulutnya dan lebih rendah hati.

Sangat keliru juga, jika situasi Pilgub DKI 2017 dijadikan acuan untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2019. Sesungguhnya, mayoritas rakyat Jakarta (cermin Indonesia) sudah sangat menjiwai keberagaman (Pancasila, bhinneka tunggal ika). Semangat keberagaman di Jakarta (Indonesia) sudah bernilai 70-90 dari nilai 100. Ahok yang berkinerja standar tinggi tersebut tidak akan kalah hanya karena dia China dan Kristen, jika ia menjaga mulutnya dan lebih rendah hati.

Bayangkan dalam posisi diadili menista agama Islam dengan tekanan massa 212 dan seterusnya, Ahok-Djarot masih memenangkan Pilgub putaran pertama, walaupun kemudian kalah dalam putaran kedua. Tapi kekalahan Ahok-Djarot itu jangan diasumsikan sebagai kekalahan keberagaman di Jakarta (Indonesia). Memang, mungkin masih ada sekitar 10-30 persen yang belum terbiasa merayakan keberagaman, tapi hal itu tentu tidak bisa memenangkan Anies-Sandi. Melainkan, kearifan rakyat Jakarta-lah yang akhirnya menentukan kekalahan Ahok-Djarot dengan mengalihkan suara memenangkan Anies-Sandi.

Maka dalam konteks Pilpres 2019, jika ada Capres-Cawapres yang mengharapkan kemenangan dengan mengacu Pilgub DKI Jakarta 2017 serta menggunakan strategi isu SARA dan kebangkitan PKI, mungkin masih ada pemilihnya 10-30 persen, tapi konsekuensinya, tidak akan cukup suara untuk memenangkan kompetisi.

Jokowi vs Prabowo

Prediksi lebih konkritnya, Pilpres dengan dua pasang kontestan Capres Jokowi vs Capres Prabowo. Jika Prabowo (siapa pun pasangan Cawapresnya) mengikuti dan mengandalkan amanah Habib Rizieq Shihab dalam membangun koalisi, maka sangat kecil peluangnya memenangkan Pilpres, mengalahkan Jokowi. Saya prediksi perolehan suara Prabowo akan lebih rendah dari perolehan suara Pilpres 2014 (Prabowo -Hatta Rajasa, meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen; Jokowi-Jusuf Kalla meraih 70.997.85 suara atau 53,15 persen). Prediksi dalam kisaran <40 vs >60 persen untuk kemenangan Jokowi.

Peluang Prabowo akan lebih terbuka, jika mampu mengubah strategi, antara lain dengan berhasil mengajak PKB dan Demokrat bergabung dalam koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Garuda. Terutama kebersamaan dengan PKB, selain factor electoral (pendukung NU) akan lebih bermakna sebagai penyeimbang koalisi ‘arahan’ Habib Rizieq di mata publik. Sementara kehadiran Demokrat, sudah sejak awal chemistry-nya terlihat bersama PAN, PKS dan PBB.

Sementara di koalisi Jokowi sudah bergabung PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, PSI dan Perindo. Faktor PPP membuat koalisi ini tidak mudah diserang dengan isu anti Islam. Maka persaingan akan lebih sehat. Beradu program. Jika koalisi Prabowo mampu menawarkan program yang diyakini publik jauh lebih baik, maka peluang menangnya sangat terbuka.

Tapi saya kuatir, koalisi Prabowo tidak mampu menghadirkan program yang lebih meyakinkan publik. Selain hanya bisa melontarkan kritik pedas dan pesimistis atas kinerja dan program Jokowi, tanpa menawarkan solusi yang lebih baik dan masuk akal publik. Apalagi bila hanya bualan retorika.

Pertanyaannya, agar Pilpres 2019 lebih menarik: Bisakah SBY, Prabowo, Amien Rais, Muhaimin, Sohibul Iman dan Yusril, kerja bareng sebagai Kings Maker mengorbitkan satu nama tokoh baru yang hebat? Tokoh yang lebih hebat dari Prabowo dan nama-nama tokoh yang sudah beredar, apalagi dari tokoh yang telah mengiklankan diri, untuk bersaing dengan petahana Jokowi.

Tokoh Hebat

Bagaimana jika koalisi ketiga berhasil digalang Demokrat, PKB dan PAN? Kemungkinannya terbuka, karena, diprediksi, Jokowi tidak akan memilih AHY atau Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Cawapresnya. Sebab, daripada memilih AHY, Jokowi cenderung lebih memilih Erlangga, lantaran sudah punya visi yang sama. Daripada memilih Muhaimin, lebih bermakna electoral memilih Said Agil Siradj (Ketua Umum PB NU).

Tapi koalisi ketiga ini sangat kecil kemungkinan terbentuk karena faktor pengaruh Amien Rais di PAN yang lebih cenderung berkoalisi dengan Prabowo. Lagi pula, kalaupun koalisi ini terbentuk, akan menjadi koalisi paling lemah. Hanya akan berpengaruh sebagai pemecah suara, tapi sangat kecil kemungkinan menang, apalagi jika Capresnya AHY, atau Muhaimin, atau Zulkifli Hasan.

Memang Pilpres putaran kedua menjadi terbuka. Kecenderungannya, PKB dan Demokrat akan bergabung ke Jokowi, sementara PAN ke Prabowo. Demokrat kemungkinan akan mensyaratkan AHY jadi menteri. Jika demikian, Jokowi akan tampil sebagai pemenang. Lain halnya, jika Prabowo berhasil mengajak Demokrat dan PKB bergabung dalam koalisinya. Itu pun harus dengan strategi dan program yang jitu, untuk memenangkan Pilpres 2019.

Bagi Prabowo pribadi, sebenarnya akan lebih pasti jika dia menjadi Cawapres pasangan Jokowi. Tapi kemungkinan ini sangat kecil. Akan lebih menarik, jika muncul nama baru, di luar tokoh-tokoh yang namanya telah disebut-sebut, yang berpotensi mengalahkan Jokowi. Nama Gatot Nurmantyo, AHY, Muhaimin, Anies Bawedan, Anis Matta, Zulkifli Hasan, Yusril, Habib Rizeq dan lain sebagainya, masih belum berpotensi menjadi pesaing sepadan Jokowi. Prabowo masih jauh lebih sepadan. Prabowo masih jauh lebih hebat dari semua nama-nama yang beredar tersebut.

Pertanyaannya, agar Pilpres 2019 lebih menarik: Bisakah SBY, Prabowo, Amien Rais, Muhaimin, Sohibul Iman dan Yusril, kerja bareng sebagai Kings Maker mengorbitkan satu nama tokoh baru yang hebat? Tokoh yang lebih hebat dari Prabowo dan nama-nama tokoh yang sudah beredar, apalagi dari tokoh yang telah mengiklankan diri, untuk bersaing dengan petahana Jokowi. Sangat sayang, karena kemungkinan ini pun masih kecil!| Ch. Robin Simanullang

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here