Mensos Risma Menindaklanjuti Rekomendasi KPK
Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/1/2021). Kehadiran Risma untuk berkoordinasi terkait surat rekomendasi KPK mengenai...
Anomali Transisi Demokrasi
Kompas 23/7/2005 Oleh: IMAM PRIHADIYOKO: Transisi demokrasi di Indonesia tanpa disadari telah membawa anomali. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik. Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai.
Pansel Pimpinan KPK
Pemerintah telah menetapkan 12 nama anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang tertuang dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengusaha Negarawan
Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pajak, Wajah Kekuatan Rakyat
Oleh Ch. Robin Simanullang | Tajuk Rencana SIB, Kamis 12 Januari 1989 | Utopia, suatu negara tanpa pajak. Namun citra pajak dalam sejarahnya tidak pernah popular. Bahkan rakyat sudah terlanjur melihat dan merasakan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan secara sewenang-wenang.
Mahfud MD Encouraged The Political Recruitment System to be Improved
Yogyakarta - The Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) Mahfud MD pushed for an improved political recruitment system to break...
Dirut Bank Mandiri Gantikan Neloe
Jakarta 16/5/2005: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri, Senin 16/5/2005, memilih Agus Martowardojo sebagai direktur utama, menggantikan Eduard Cornelis William Neloe, yang berstatus tersangka dalam kasus kredit macet. Sementara Edwin Gerungan, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditetapkan sebagai komisaris utama menggantikan Binhadi.
Tampilkan Kemandirian Kaum Perempuan
Jakarta, TokohIndonesia.com - Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-83, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kemenko Kesra, Organisasi Perempuan, Mitra Gender dan beberapa instansi lainnya menggelar Katumbiri Expo 2011 di Jakarta Convention Center (7/12/2011). Pameran yang berlangsung hingga 11 Desember ini kebanyakan diikuti UKM perempuan yang mencapai 110 peserta.
Ekonomi Kerakyatan Prabowo
Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, menegaskan visi ekonomi yang diusungnya adalah ekonomi kerakyatan. Dia pun berjanji akan memberantas korupsi APBN dan menutup kebocoran uang negara Rp.1000 trilyun per tahun, mencetak sawah dua juta hektar, lahan bio etanol dua juta hektar, menaikkan pendapatan rata-rata penduduk dari tiga juta menjadi enam juta rupiah per bulan, pendidikan gratis 12 tahun dan jaminan kesehatan. Prabowo menegaskan hal itu dalam debat calon presiden, Minggu malam, 15 Juni 2014.
Suara Pemilih Kebhinnekaan
Siapa pemilih Ahok-Djarot? Mereka umumnya adalah para pemilih (rakyat) yang toleran dan menghargai kemajemukan (Pancasila). Sementara mereka yang intoleran dan bersikap anti atau ambivalen terhadap kemajemukan (Pancasila) sangat kecil kemungkinannya memilih Ahok-Djarot.