Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 22

BERITAINDONESIA, 5 Oktober 2006 21BERITA UTAMAPersoalan inilah merukan alasan filosofis pimpinan TNI bersedia membersihkan aroma bisnis dari lingkungan MarkasBesarnya. Keinginan ini disertai catatankhusus, bahwa negara harus menyediakanseluruh kebutuhan anggaran TNI.Menhan Juwono Sudarsono merencanakan menggabungkan bisnis-bisnisTNI ke dalam bentuk perusahaan induk,seperti menjadi sebuah Badan UsahaMilik Negara (BUMN) semi militer. Bisnis TNI versi baru dapat berupa sebuahperusahaan yang dikelola secara profesional dengan menggunakan mekanismepasar.“Tetapi tetap dengan kendali bahwakeuntungan yang diperoleh dari pasardiarahkan untuk kepentingan prajuritpangkat rendah,” kata Juwono.Setiap unit bisnis di lingkungan MarkasBesar TNI dan ketiga Angkatan lalu diinventarisasi oleh Departemen Pertahanan (Dephan). Hasilnya, kata SekjenDephan Letjen Sjafrie Sjamsoedin, seluruh unit usaha bisnis itu bernaung dibawah 194 unit berbentuk koperasi dan25 yayasan.Pemerintah membentuk tim antardepartemen disebut Tim Supervisi danTransformasi Bisnis (TSTB) TNI. Anggotanya, Mabes TNI, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum danHAM. Sehari-hari Tim dikoordinasikanbersama oleh Kementerian BUMN danDepartemen Pertahanan, diketuai SekjenKementerian BUMN Said Didu dan Sekjen Dephan sebagai wakil ketua Tim.Kata Sjafrie, proses transformasi bisnisTNI diupayakan seoptimal mungkin agarmanfaat yang diterima oleh para prajurittidak terganggu.Mantan Wakasad Letjen TNI (Purn)Kiki Syahnakri juga meminta penghapusan bisnis TNI diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Termasukmengatur kompensasi untuk TNI yangselama ini mendapat tambahan anggarandari bisnis ini. Jika hal ini tidak dilakukanbisa dipastikan kesejahteraan para prajurit akan menurun.Pengamat politik dari LIPI, Ikrar NusaBakti mengedepankan kompensasi peningkatan anggaran yang memadai dalamAPBN setelah penyerahan bisnis TNIkepada pemerintah. Ia khawatir bilakompensasi tidak dipenuhi akan menjadikontraproduktif bagi TNI. Pemerintahharus memikirkan alokasi APBN supayatidak menimbulkan wajah militer yangkaku, penagih duit, tentara bayaran danberbagai perilaku yang lebih gila lainnya.Tetapi Ikrar mengatakan penghapusanbisnis TNI tidak akan memengaruhikesejahteraan prajurit. Sebabnya bisnisTNI lebih memperkaya pejabat TNI,bukan bagi institusi TNI maupun prajurit.Kritik yang sama pedasnya juga munculdari Hilman Rosyad Syihab, anggotaKomisi I DPR dari F-PKS yang mengatakan bisnis TNI bukan untuk kesejahteraanprajurit tetapi justru untuk sejumlahpetinggi TNI. Indikasinya, prajurit tidakmendapat kesejahteraan dari hasil bisnisTNI tetapi berasal dari APBN.Kritik yang lebih tajam muncul semakingencar manakala TSTB TNI melaporkaninventarisasi terbaru bisnis TNI. Dalamrapat dengar pendapat dengan Komisi IDPR Rabu (19/7), TSTB TNI melaporkannilai buku keseluruhan 1520 unit usahaTNI terdiri 25 berbentuk yayasan, 926badan usaha, dan 1707 koperasi itu hanyaRp 1 triliun. Tetapi hanya 6 hingga 7diantaranya yang tergolong sehat.Sjafrie Sjamsoedin, Wakil Ketua TSTBTNI mengatakan nilai buku sebesar Rp 1triliun itu sudah terjadi sejak 30 tahunyang lalu. “Dulu Rp 1 triliun memangbesar, tetapi tidak sekarang.”Marzuki Darusman dari F-PG menilaidata TSTB TNI itu tidak valid. “Jika 1triliun ini terjadi 30 tahun lalu mungkinsekarang bisa 50 Triliun,” ujar mantanJaksa Agung ini. Soeripto (F-KS) menimpali dengan mengatakan, terdapat 550HPH (Hak Pengelolahan Hutan) yangdipegang oleh TNI namun dalam laporanhanya dimasukkan 2 HPH.Jeffrie Massie dari F-PDS berkomentar,“Kok yang sehat-sehat tidak masuk daftar,tinggal tulang-tulangnya saja”. Sejumlahanggota DPR lain turut mempertanyakanbisnis milik TNI secara perorangan denganmenggunakan istitusi TNI, tetapi tidakmasuk dalam daftar inventarisir bisnis TNI.“Banyak bisnis TNI yang dikelola olehsaudara atau keluarga dari prajurit TNI itusendiri,” ujar Permadi dari F-PDIP.Penghapusan seluruh aset bisnis TNImemberikan konsekuensi pembiayaanangkatan perang hanya akan bergantungkepada negara melalui APBN. Akan tetapiAPBN tahun 2006 sudah membuktikanpemerintah belum sepenuhnya bisamemenuhi anggaran pertahanan sesuaidengan yang diajukan.Juwono mengungkapkan, selama tahun2006 TNI mendapatkan anggaran hanyasebesar Rp 28,2 triliun. Anggaran pertahanan yang disetujui hanya 4 persendari APBN, tak sampai 1 persen dariproduk domestik bruto (PDB) Indonesiayang mencapai 368 miliar dollar AS.Dia mencontohkan Malaysia yangmempunyai anggaran pertahanan 3,5miliar dollar AS dengan PDB 180 miliardollar AS untuk seperempat dari wilayahIndonesia.Singapura yang daratannya hanyasepanjang 45 kilometer dengan 4,2 jutapenduduk menganggarkan 4,4 miliar dollar AS untuk sektor pertahanan. “Itu 1,5kali lebih banyak dari anggaran pertahanan Indonesia. „ HTfoto-foto: berindo wilson