Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 66

6 BERITAINDONESIA, April - 15 Mei 2009SURATKOMENTARSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamatsebagai berikut:• email : redaksi@berindo.com• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A JakartaSelatan 12840 Telp. (021) 8292735, 8293113, 83701736,70930474 Fax. (021) 83787235Dimana Hati Nuranimu?Tragedi kemanusiaan terkait denganjebolnya tanggul Situ Gintung memunculkan fakta baru, yaitu hatinurani telah hilang dari kehidupankita. Lokasi bencana berubah menjadidaerah tujuan wisata dan ajang kampanye. Orang-orang dari seluruh penjuru Jakarta berbondong-bondongdatang ke lokasi bencana hanya untukmelihat-lihat. Dengan sigap para calegberbagai parpol, termasuk dari parpolyang selalu mengatakan hati nurani dalamsosialisasi (kata halus untuk kampanyenya) mendirikan tenda-tenda untukmemberikan bantuan. Namun, merekaselalu menyangkal bahwa kegiatan mereka adalah bagian dari kampanye untukmendapat simpati. Kalau memang benardemikian, mengapa ada nama parpol dancaleg di depan tenda mereka. Bahkanpada ‘bantuan’ yang diberikan? AduhGusti, kok ada yang tega berkampanye ditempat bencana? Dimanakah hati nurani?Bayangkan, jika para caleg itu yang jadikorban lalu dijadikan komoditas kampanye.ARISTIADI TJ IRKHAMNIaristiadiirkhamni@yahoo.comAtasi DPT BermasalahKalau ingin membenahi administrasinegara dan kependudukan, langkahpertama adalah tersedianya data kependudukan yang akurat, valid, dantransparan. Banyaknya warga yangmemiliki KTP dengan Nomor IndukKependudukan (NIK) ganda, kacaubalaunya data DAK2, DP4, DPS, danDPT merupakan salah satu buktibetapa kacaunya sistem administrasikependudukan di negeri ini. Di dalamsensus, sebaiknya semua pendudukharus membubuhkan sidik jari diformulir khusus. Sidik jari ini dikumpulkan di dalam bank sidik jarilengkap dengan rumusnya. Di duniaini tidak mungkin ada orang yang memiliki sidik jari yang identik. Gunanyauntuk menghindari adanya NIK ganda. Kalau perlu di KTP dilengkapi microchip yang berisi segala data yangberhubungan dengan pemegang KTP.Lebih bagus lagi dilengkapi barcodeNIK dan kode pos untuk kepentinganpemilu online ataupun layanan publik.Pemerintah harus memiliki pusat datakependudukan online yang bisa dipantau masyarakat setiap saat. Tiapperubahan data (ada warga baru,pindah alamat, meninggal, pensiun,menikah, dan lain-lain), aparat didesa, kecamatan atau di dispenduktinggal melakukan data entry sehingga database kependudukan dipusat data selalu up to date, valid, dantransparan.HARIYANTO IMADHAindodata@yahoo.comGolput Cermin ApatismeRakyatPemilu legislatif telah berlangsung.KPU yang selama ini dikritik dandipertanyakan kesanggupannya dalam melaksanakan pemilu sesuaijadual ternyata dapat menunaikantugasnya. Dengan kekurangan disana-sini, terutama menyangkut logistik, tepat 9 April lalu pesta demokrasi dilaksanakan. Hasil pundidapat. Sembilan partai berhasilmelampaui angka 2,5% yang ditetapkan. Sayangnya, angka golput padaPemilu 2009 mencapai lebih dari30%. Tingginya angka golput padapemilu legislatif ini membuktikanapatisme rakyat terhadap pelaksanaanpemilu di Indonesia. Sikap apatis inibukan tanpa sebab. Rakyat belummelihat perubahan mendasar dalamkepemimpinan terutama yang mengedepankan kepentingan rakyat. Parpolparpol lebih sibuk mengejar materidan kekuasaan dibanding menyusunprogram yang mensejahterakan rakyat kecil.MEDIANAmediana@plasa.comKartu Tanda Pengenal PengurusJasa Keimigrasian Sarat PungliSaya pembaca setia BI, ingin menyampaikan keluhan atas pelayanan Publik Keimigrasian, Pada saat saya akan mengurus Surat keimigrasian rekanan kerja perusahaan saya,di salah satu kantor imigrasi, saya melihat banyak orang menggunakan kartu PengurusJasa Keimigrasian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia, DKI Jakarta. Kata mereka jika kita tidak memiliki kartu tersebut kita tidakakan dilayani. Mendengar hal itu, saya menanyakan caranya dan mendapat informasibagaimana mendapatkan kartu tersebut. Pertama kita harus mengisi formulir, lalu kitaminta rekomendasi dari Kanim.Untuk mendapatkan rekomendasi, kita harus membayar Rp 100.000. Setelah itu kita ajukanke kantor wilayah, di sini kita harus membayar Rp 250.000 untuk menunggu dua minggukartu jadi. Jika kita melihat bentuk kartu yang dikeluarkan kanwil DEPKUMHAM sudah barangtentu kita akan bertanya-tanya. Pada bagian sisi depan kartu tersebut terdapat logoPengayoman dan Imigrasi, di bawahnya bertuliskan Kantor Wilayah Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia. Dengan tampilan itu terlihat jelas kewibawaan kartu tersebut.Sementara di sisi belakang kartu berisi tiga poin peraturan dan ditandatangani oleh pejabateselon II atas nama kepala kantor wilayah kepala Divisi Keimigrasian.Jika dilihat dari bentuk kartu, pemegang kartu mempunyai kesamaan dengan karyawanPNS Imigrasi, Lalu apa dasar pemungutan biaya pembuatan kartu tersebut. Saya pernahmendengar pembicaraan salah seorang wartawan di kantor pusat imigrasi dengan BpkNugroho Anung Nindito,yang per 2 April 09 menandatangani kartu tersebut. Diamengatakan hanya melanjutkan tugas dan berpedoman pada keputusan Dirjen Imigrasitahun 1987, yang kita ketahui dalam keputusan Dirjen Imigrasi tersebut tidak ada ketentuanbiaya. Lalu ke mana dana itu mengalir sebab hingga saat ini tercatat 800 orang pengurus?Apakah Dirjen Imigrasi Bapak Basyir A Barmawi mengetahui tentang hal ini? Karenamenurut hemat saya jika salah seorang pengurus pemegang kartu tersebut melakukanpelanggaran maka yang bertanggung jawab adalah Dirjen Imigrasi. Saya mohon BapakDirjen Imigrasi segera melakukan evaluasi tentang hal ini. Demikian keluhan dan temuansaya di lapangan, semoga bermanfaat serta menjadikan layanan imigrasi lebih profesional.BURHAN ADIL, JAKARTA