Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

BERITAINDONESIA, Februari 2010 5V ISIBERITAilustrasi: dendyPemimpin Pemberantas Korupsiublik berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan selalu tampil sebagai pemimpinpemberantasan korupsi. Sebagai pemimpin,diharapkan Presiden SBY punya komitmen, melebihi komitmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk memberantas korupsi yang masih merajalela diIndonesia.Ekspektasi publik ini bukan tanpa alasan. Sebab, SBYsendiri, dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ikon,prioritas utama. Baik dalam kampanye Pilpres 2004 maupunPilpres 2009, rakyat masih mengingat kata-kata SBY bahwa pemerintahannya akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,dan upaya itu akan dipimpinnyasendiri.Dalam kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, jugaditampilkan iklan yang mengampanyekan keberhasilan pemerintahanSBY memberantas korupsi di Indonesia. Di iklan itu ditampilkan videomaupun slide berupa gedung KPKdan Pengadilan Tipikor, lengkapdengan grafik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, dari 2 padatahun 2004 menjadi 2,8 tahun 2009,yang menggambarkan penurunankasus korupsi selama pemerintahanSBY.Namun, setelah terungkapnyakasus kriminalisasi pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) danupaya-upaya pelemahan KPK sertakasus Bank Century, publik mulaimerasakan bertolak belakangnyajanji dengan aksi. Publik mulaimempertanyakan janji, komitmendan prestasi pemerintahan SBYdalam pemberantasan korupsi.Publik, tampaknya mulai risau danragu. Apalagi setelah memahami bahwa Presiden SBY tidaksepatutnya mengklaim prestasi KPK sebagai keberhasilanpemerintahannya dalam memberantas korupsi. Sebab, KPKadalah lembaga negara yang independen, bebas darikekuasaan manapun, termasuk Presiden (eksekutif). PrestasiKPK bukanlah prestasi pemerintah atau Presiden. Apalagi,sebagaimana diungkap ICW bahwa dari 500 ijin pemeriksaanyang diajukan kepada Presiden, baru sekitar 134 yangdisetujui.Selama ini, bagi masyarakat awam (yang tidak mengetahuieksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen,bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, termasukPresiden) klaim itu ditelan bulat-bulat. Belakangan, mulaibanyak rakyat yang memahami bahwa ketidaktahuanmasyarakat awam ini pulalah yang dimanfaatkan untukpencitraan (tebar pesona) demi kepentingan politik melanggengkan kekuasaan.Ketidaktahuan yang membuat masyarakat terkesima,bahkan mengamini hal ini sebagai etika politik yang santun.Ketidaktahuan yang selama ini telah menutup penglihatanbahwa hal itu suatu rangkaian dari proses pembodohan,melengkapi politik bantuan langsung tunai yang menggerussemangat kemandirian rakyat dan bangsa.Namun, politik pencitraan, tebar pesona, yang memanfaatkan ketidaktahuan (untuk tidak disebut kebodohan)masyarakat, seperti itu, pasti ada batasnya. Sepandai-pandaitupai meloncat pasti akan jatuh ke tanah jua. Rilis beberapaLSM antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW),Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Badget Center (IBC) dan YAPIKA secarabersama sebagai Kado Hari AntiKorupsi, 9 Desember 2009 bertajuk Politik Pelemahan KPK diEra Presiden SBY, tampaknya telah mencelikkan mata publik.Menurut mereka, di era pemerintahan SBY, tercatat sejumlahupaya pelemahan KPK oleh berbagai pihak. Namun mereka menyatakan: “Kita tentu tidak bisa terlalucepat mengatakan otoritas politikikut dalam upaya pelemahan tersebut. Namun, fenomena pelemahan yang terkesan dibiarkan ini,dinilai sangat paradoks sekaligusaneh, karena Presiden SBY sendiridari awal naik dan didukung olehpemilihnya karena isu antikorupsi.Bahkan janji-janji politik SBYadalah janji tentang pemerintahanyang bersih dan pemberantasankorupsi. Bagaimana mungkin, KPKsebagai aktor yang memberi harapan dalam pemberantasan korupsi, di tengah kegagalan danpotret buram Kepolisian dan Kejaksaan, KPK justru didelegitimasidan dilemahkan?”Kita sependapat dengan pernyataan keempat LSMantikorupsi ini. Walaupun, tak terbantahkan, bahwa kita jugasudah mulai meragukan komitmen kuat Presiden untukmemberantas korupsi, tetapi kita masih menyimpan harapanbahwa otoritas politik, apalagi Presiden SBY, tidak ikutterlibat dalam upaya pelemahan KPK, juga dalam kasusrekayasa pengucuran dana talangan Bank Century.Kita berharap, Presiden SBY akan mendorong secarasungguh-sungguh pengungkapan kriminalisasi dan pelemahan KPK, terutama pengungkapan secara tuntas dan terangbenderang kasus Bank Century, baik mengenai kebijakannyamaupun kucuran dananya. Sehingga kepercayan publik dapatpulih kembali, bahwa Presiden SBY adalah seorang pemimpinterdepan dalam pemberantasan korupsi. Tak masalah, apakahitu dilakukan oleh lembaga independen KPK atau dilakukanKepolisian dan Kejaksaan yang berada di bawah otoritasPresiden. RedaksiP