Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 22
P. 5
BERITAINDONESIA, 5 Oktober 2006 5SURATKOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/Surat atau komentar tentang apa saja baikberkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangantentang isu-isu aktual dapat dikirimkan keRedaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:• http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/• email : redaksi@berindo.com• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet,Jaksel 12840 Telp. (021) 70930474, 8293113 (021) 83701736 Fax. (021) 8293113, 9101871BUNG WARTORakyat Linglung di Negeri BingungSaya tidak habis pikir, demikian banyaknya para pakar dengan gelar doktordan sederet gelar lainnya, di manadengan potensi pasar 220 juta jiwa,sumber daya alam luar biasa, baik didarat maupun di lautan, sudah merdeka61 tahun, tapi negeri ini tetap sajabingung dan rakyatnya linglung. Tentusaja saya tidak akan membahas, kenapabisa bingung dan linglung, para pakarsaja sampe botak mikirin. Toh, kita sudahsama-sama lihat, inilah hasil maksimalyang bisa kita capai selama 61 tahunmerdeka. Saya bukan tidak cinta negeriini, tapi memang satu hal yang bisa sayasimpulkan, sudah sangat langka paraaparatur pemerintah, PNS, tentaramaupun polisi yang bekerja untuk kemajuan negeri ini. Mereka berlombalomba mengeruk sebanyak-banyaknyayang bisa diambil dari kekayaan alamiahnegeri ini. Mereka tidak peduli walaupunitu berakibat sengsaranya sebagian besarrakyat, itulah perilaku yang berlakusekarang. Pendapat saya, pemerintahharus serius menghukum 2 kali lebihberat dibandingkan masyarakat umum,apabila pelanggaran pidana dilakukanoleh aparatur, PNS, tentara maupunpolisi. Sebab mereka adalah orang-orangyang diberi makan dari pajak yangdibayarkan oleh masing-masing warganegara, pemilik sah negeri ini.Historya Ayanda,mhistorya@gmail.comRumitnya Investasi di IndonesiaMenanggapi statement Dubes Inggristentang rumit dan panjangnya birokrasidalam proses investasi, memang betul,karena bagi setiap investor harus menguasai Perda-perda yang ada. Kalaujumlah provinsi saja sudah kira-kira 30-an, maka bisa dibayangkan berapaPerda yang ada, misalnya ProvinsiJabar, dimana Depok dan Bekasi sudahbeda. Kira-kira total nasional ada 660daerah otonomi dan setiap perda tidakada yang sama. Bagi para pejabatvisinya lain lagi, kalau birokrasi diperpendek, perizinan diperpendek makahal ini bisa mengurangi “kantongnya”sendiri dan pendapatan daerah, apalagikalau daerahnya miskin. Kalau bisadibuat sepanjang-panjangnya agar adapemasukan dari perizinan tersebut.Misalnya saja, sebuah perusahaanpunya genset, pembangkit tenaga listrik,ini ada izinnya. Jadi serba salah, PLNsering byar-pet, tetapi kalau punyagenset harus minta izin dan ada rupiahnya izin tersebut. Dengan pelimpahanotonomisasi ini, masing-masing Pemdapunya aturan-aturan sendiri yang seharusnya ada arahan garis besar dari pusatdan keseragaman peraturan agar diterapkan. Jangan beraneka ragam sepertisekarang ini. Boleh saja beda, tetapi 90persen harus sama! Masing-masingKepala Daerah seharusnya mempermudah proses investasi ini, karena haltersebut akan berdampak dengan bertambahnya lapangan kerja yang otomatis akan menambah kesejahteraanrakyat di daerahnya. Makin banyakpekerja, makin banyak pembayar pajak,dimana kontribusi pajak adalah 70persen dari APBN kita. Salam.Poerbo,poerboto@yahoo.com.sgPreman Dihukum Kerja SosialMembaca banyaknya preman yang
