Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 28
P. 7
HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 04 Januari 2007 7DESEMBER200605/12/2006Presiden Akan Perluas PrinsipMonogamiPresiden Susilo Bambang Yudhoyonoakan memperluas prinsip monogami dalam peraturan pemerintah No 10 Tahun1983 jo PP Nomor 45/1990 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil. Dalam aturan itu, jika seoranglaki-laki ingin menikah lagi, harus memilikiizin atasan. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahimengatakan peraturan ini akan diberlakukan juga untuk semua masyarakat, baik pegawai swasta, pegawai negeri sipil, TNI,maupun pejabat negara dan pejabat pemerintahan. “Negara bukan mencampuri urusan individu. Tapi peraturan harus ditegakkan. Peraturan yang masih lemah akandilengkapi,” ujar Sudi Silalahi di kantorPresiden, Selasa (5/12). Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta mengatakan revisi PP itu perlu dilakukan untukmelindungi perempuan. “Presiden punyakewajiban moral terhadap hal yang meresahkan masyarakat,” katanya. DirekturUrusan Agama Nasruddin Umar mengakuisekarang kepatutan moral masyarakat terusik dengan beberapa berita, termasuk kasus KH Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym.“Agama sering dijadikan dalih untuk legitimasi keinginan tertentu,” ujarnya.06/12/2006Pasal Penghinaan Presiden DibatalkanMahkamah Konstitusi membatalkan pasal penghinaan presiden, yaitu pasal 134,pasal 136, dan pasal 137 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHPkarena pasal-pasal tersebut bertentangandengan UUD 1945. Menurut MahkamahKonstitusi (MK), tidak relevan lagi jikadalam KUHP masih memuat pasal-pasalyang menegasi prinsip persamaan di depanhukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Putusan ini dibacakan dalamsidang MK di Jakarta, Rabu (6/12).07/12/2006MK Batalkan UU KKRMahkamah Konstitusi (MK) menyatakanUU No. 27 tahun 2004 tentang KomisiKebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1945. Oleh karena itu, UU tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat. Keputusan MK itu disampaikan dalam sidang pleno yang dipimpinKetua Majelis Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Kamis (7/12). Majelis berpendapat bahwa tidak ada kepastian hukum, baik dalamrumusan normanya, maupun kemungkinanpelaksanaan normanya di lapangan untuktujuan rekonsiliasi seperti diharapkan.08/12/2006Menyambut Hari Antikorupsi, JaksaAgung Turun ke JalanSatu hari menjelang hari antikorupsisedunia, Jaksa Agung Abdul RahmanSaleh bersama 120 stafnya membagibagikan selebaran berisi 12 foto koruptor buron dan biodata mereka dibundaran HI, Jumat (8/12). Pimpinandan korps Adhyaksa juga menggelarkegiatan serupa di Bundaran CWS,Jakarta Selatan. Kegiatan itu melibatkan pelajar SMU 70 dan SMU 6 yangbersebelahan dengan Gedung Kejaksaan. Peringatan menyambut Hari Antikorupsi Sedunia juga digelar di sejumlah daerah termasuk Purwakarta, JawaBarat, Palembang, Sumatera Selatandan Kendari, Sulawesi Tenggara.09/12/2006Banjir Kiriman Mulai Melanda DKIJakartaHujan deras di Bogor pada Jumat sore(9/12) menyebabkan sebagian rumahwarga di Kelurahan Kampung Melayu,Jakarta Timur, dan Kelurahan BukitDuri, Jakarta Selatan, tergenang airpada Sabtu (9/12) dini hari. Ketinggianair luapan Sungai Siliwung di duatempat tersebut mencapai satu meter.Sampai Sabtu siang, sebagian rumahpenduduk di Kampung Melayu yangterletak di tepi Ciliwung masih terendam meskipun air sudah mulai naiksejak Sabtu dini hari. “Itu terjadi setelahair Sungai Ciliwung terus naik,” kataAmarullah, warga RT 12 RW 01, Kampung Melayu.
