Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 56
P. 5
BERITAINDONESIA, 1 Mei 2008 5V ISIBERITAitra jaksa dan DPR di republik ini benar-benarterpuruk. Tertangkapnya Ketua Tim PenyelidikanKasus BLBI-BDNI, Urip Tri Gunawan, menerimauang yang diduga suap US$ 660.000 dariArtalyta Suryani, teman baik Sjamsul Nursalim, pengusahayang terkait kasus BLBI, oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), 2 Maret 2008, telah membuka tabir wajahburuk para jaksa. Begitu pula carut-marut wajah anggotaparlemen dengan tartangkapnya anggota Komisi IV DPR, AlAmin Nur Nasution dan Sekab Bintan Azirwan, tersangkakasus suap terkait pengalihfungsian hutan lindung di PulauBintan, Kepulauan Riau.Tak heran bila kedua kasus suap ini semakin menyembulkan skeptisme masyarakat tentang law-enforcement,terutama dalam upaya memberantas korupsi.Kasus jaksa ini membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi justru menimbulkan praktik korupsi baru,terutama suap. Lalu, kapan korupsi bisa diberantas? Ataukapan hukum bisa ditegakkan? Jawaban paling utama danstrategis tetapi sekaligus pragmatis atas pertanyaan iniadalah tatkala para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) tak mau lagi meminta dan/atau menerima suap (KKN).Pertanyaan berikut yang cukup mengusik kalbu: Masihadakah jaksa (juga polisi dan hakim) yang bertugas tanpasuap? Kalau jawabannya tidak ada lagi jaksa yang bersihdari suap (KKN), maka sulit membayangkan tegaknyahukum, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.Suatu rahasia yang sudah diketahui oleh umum, tetapinyaris tidak ada upaya serius untuk membuktikannya secarahukum, bahwa nyaris tidak ada proses peradilan di negeriini yang terbebas dari suap. Rahasia umum ini kedengarannya memang terlalu skeptis dan pesimistis. Tetapi,dalam kenyataan keseharian publik, hal itu sudah lamamenjadi rahasia umum (suatu rahasia yang umum sudahtahu). Dirasakan, dibincangkan dan dikeluhkan, tetapi tidakterbuktikan secara hukum.Kasus jaksa Urip, mungkin akan menjadi suatu kasus yangakan terbuktikan. Disebut masih mungkin, karena kemungkinan lain (bisnis permata) masih mungkin terjadi(terbukti).Namun, melihat satu sisi dari komitmen dan integritasJaksa Agung Hendarman Supandji, untuk membersihkanaparatnya dari suap (KKN), kita masih punya harapanbahwa law-enforcement suatu ketika akan dapat ditegakkan.Sehubungan dengan itu, kita menyarankan kepada JaksaAgung, agar secara maksimal dapat menggunakan momentum (kasus Urip) ini sebagai titik awal menegakkan citrakejaksaan (jaksa tanpa suap). Dalam konteks ini, JaksaAgung jangan memberi kesempatan kepada korpsnya untukmereduksi atau mengalihkan kasus Jaksa Urip menjadisekadar pelanggaran etika berbisnis permata.Tindakan nyata Jaksa Agung memberhentikan Jaksa Uripserta mengganti Jampidsus Kemas Yahya dan DirekturPenyidikan Pidsus Muhammad Salim, cukup memperlihatkan langkah awal keseriusannya menegakkan citrakejaksaan, sekaligus komitmennya memberantas korupsi.Sesudah itu, kita masih berharap, Jaksa Agung danjajarannya akan serius membersihkan korpsnya dariperilaku tak terpuji, terutama setiap kali menangani perkara.Misalnya, secara internal, Jaksa Agung perlu mendata hartakekayaan para jaksa serta mengamati dengan seksama gayahidup keluarganya. Dari mana sumber harta kekayaanmereka? Adakah jaksa dan keluarganya bergaya hidupmewah? Mewah dalam arti jauh melebihi tingkat pendapatannya yang wajar.Kita menunggu tindakan nyata Jaksa Agung tentang halini sebagai titik awal yang serius menegakkan citrakejaksaan, yang pasti sekaligus menegakkan keadilan dinegeri ini. Sehingga kelak, kita akan memiliki banyak jaksayang bersih dari suap (KKN). Jaksa yang bersahaja dengangajinya namun berkomitmen dan berintegritas tinggi dalammenegakkan hukum dan keadilan. Bagi jaksa-jaksa sepertiitulah sepantasnya diberikan kenaikan gaji berlipat ganda.Sebab bagi jaksa yang serakah, berapa pun tingginya gaji,tidak akan pernah cukup.Hal serupa juga kita harapkan dari komitmen danintegritas para wakil rakyat di DPR, DPRD dan DPD.Mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyatkiranya tidak malah menindas kepentingan rakyat denganmementingkan kepentingan sendiri. Kasus suap yangmelibatkan anggota DPR, yang juga sudah menjadi rahasiaumum, kiranya dihentikan. Jadilah wakil rakyat yangbermoral dan bermartabat. Sehingga demokrasi yang kinitengah bertumbuh pesat di negeri ini benar-benarbermanfaat demi kesejahteraan rakyat dan demi tegaknyakeadilan. QJaksa & DPR Tanpa SuapCDendy
