Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 56

6 BERITAINDONESIA, 1 Mei 2008SURATKOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/Tafsir Presiden atas OptimalisasiHutan LindungDiterbitkannya PP No.2/2008 tentang hutan lindung mengundang kontroversi. PP itu dianggap akan menimbulkan kerusakan karena mengizinkanpembukaan hutan lindung dan hutanproduksi untuk kegiatan tambang,infrastruktur telekomunikasi, dan jalantol. Menurut Presiden Yudhoyono,banyak yang keliru menafsirkan PPtersebut. Dijelaskan, PP No.2/2008sesungguhnya berawal dari PP No.1/2004 sebagai revisi dari UU No.41/1999yang juga ditindaklanjuti oleh KeppresNo.41/2004. Keppres yang dikeluarkanPresiden Megawati tersebut memberiizin tetap terhadap 13 perusahaan dibidang pertambangan, namun tidakmenjelaskan kompensasi dan kontribusi yang harus diserahkan perusahaantersebut kepada negara. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah merasaperlu mengatur seluruh proses produksiyang dihasilkan hutan lindung sehinggahutan kita makin selamat sekaligusmendatangkan penerimaan negarauntuk kesejahteraan rakyat. Semogasemangat itu bisa dicapai sehinggakontra atas PP tersebut dengan sendirinya terjawab dan terbantahkan.Muhammad Zaki Fadlimuhammadzakifadli@yahoo.co.idIroni Calon Gubernur BI di TanganDPRHasil fit and proper test terhadap duacalon gubernur Bank Indonesia (BI)yang diajukan pemerintah ternyataditolak DPR. Hasil ini sebenarnya sudahbisa diprediksi sebelumnya. Sebagaimana diketahui, sebelum fit and propertest dilakukan, beberapa anggota DPRKomisi XI sudah menyatakan menolakkedua calon tersebut. Sikap DPR yangmenolak calon sebelum dilakukan ujikelayakan dan kepatutan, mencerminkan arogansi dan sikap tidak terpuji. Menolak memang hak sepenuhnyaDPR dan dijamin UU. Namun, penolakan itu tidak serta merta membuktikanbahwa calon yang diajukan pemerintahitu tidak kredibel karena kita belumtahu alasan di balik penolakan itu. Lebihdari itu, kita juga tidak tahu tingkatkredibilitas dan kapasitas anggotadewan yang mengujinya. Yang pasti,kalau melihat penolakan sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan,sudah bisa dipastikan bahwa kepentingan politik di balik penolakan lebihkentara daripada pertimbangan lainnya.Andi Rahmatandirahmat@yahoo.co.idPemerataan Pendidikan DipertanyakanRencana strategi pemerintah menuntaskan wajib belajar sembilan tahunpada 2008 ini membutuhkan perjuangan ekstra. Pasalnya, hingga akhir tahun2007, 111 kabupaten/kota dan tujuhprovinsi di Indonesia ternyata partisipasi kasar SMP (batas wajib belajarsembilan tahun) masih kurang dari80%. Dalam upaya pemerataan pendidikan, selayaknya juga memerhatikan kondisi sosiologis masyarakat. Tidaksetiap anak-anak usia sekolah bisa dimobilisasiuntuk menempuh jenjangpendidikan formal. Sebagian dari mereka keraplebih memilih mengaisnafkah ketimbang sekolah.Dengan demikian, pemerintah perlu mengatur siasat agar pendidikan dasarbagi mereka tak terabaikandengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikanprogram pendidikan secara nonformal. Pemerintahjuga harus tetap memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktatak terbantahkan adalah,banyak anak-anak putussekolah disebabkan biayapendidikan yang tinggi.Melihat realitas sebagianmasyarakat di negeri inimasih kategori kurangmampu, pemerintah seyogianya mengendalikan mahalnya pembiayaan pendidikan.Hendra SugiantoroMahasiswa UniversitasNegeri YogyakartaSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke RedaksiBerita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:• http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/• email : redaksi@berindo.com• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet,Jaksel 12840 Telp. (021) 70930474, 8293113 (021) 83701736PEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736Fax.(021) 83787235, 98101871