Page 8 - Majalah Berita Indonesia Edisi 57

8 BERITAINDONESIA, 19 Juni 2008BERITA TERDEPANBLT Plus Jawabannyaelama tiga minggu terakhir dibulan Mei, emosi publik dibuatkembang kempis. Semuanyaberawal dari pernyataan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) yangmengisyaratkan kenaikan harga BBMmerupakan pilihan terakhir. Publik kemudian menangkap 'nyanyian' sang presidensebagai sebuah keputusan yang cepat ataulambat akan terealisasi. Publik sudah kadung pesimis kalau pemerintahan SBYbisa membatalkan rencananya yang sudahmenaikkan harga BBM dua kali. Padakenaikan terakhir, 1 Oktober 2005, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan lagiharga BBM. Tapi janji tinggal janji. HargaBBM mesti naik untuk ketiga kalinya.Isu kenaikan harga BBM ini membuatsebagian masyarakat di berbagai daerahmelakukan panic buying. Mereka relaantri berjam-jam di stasiun pengisianbahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM, mumpung harganyabelum naik. Naiknya harga BBM membuat hidup masyarakat miskin semakinterpuruk. Kenaikan harga BBM, otomatismemicu naiknya harga kebutuhan pokoktermasuk biaya transportasi. Untukmeringankan beban masyarakat miskinterhadap kenaikan harga BBM, pemerintah sekali lagi menerapkan 'jalanpintas' dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus. Berbeda dari BLTpada 2005 yang hanya berbentuk uang,BLT plus memberi uang plus beberapabahan pokok seperti gula dan minyakgoreng. Sekitar 19,1 juta rumah tanggamiskin disantuni uang Rp100 ribu perbulan selama satu tahun. Diperkirakan,kebutuhan anggaran BLT Plus selamaJuni-Desember 2008 mencapai Rp14triliun. Pada tahap pertama, BLT dilaksanakan di sepuluh kota, yaitu Jakarta,Medan, Semarang, Surabaya, Bandung,Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang,Kupang, dan Makassar. Pemerintah jugamemperluas cakupan beras murah bagikeluarga miskin. Cakupannya tidak hanyamasyarakat yang berada di bawah gariskemiskinan, tetapi juga 5-7 juta jiwapegawai negeri sipil (PNS) golonganrendah, TNI berpangkat bawah, atau penduduk yang nyaris miskin.Data penerima 19,1 juta pendudukmiskin ini merupakan data penerima BLT2005. Menkeu Sri Mulyani menegaskan,pemerintah tetap menggunakan datapenerima BLT 2005 meski banyak pihakSebagus apapun skemanya, BLT Plus merupakan 'jalan pintas' primadona pemerintahuntuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kenaikan harga BBM.yang meragukan data tersebut. Salah satunya Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi yang memperkirakan,kenaikan harga BBM sebesar 30 persenberpotensi mengakibatkan orang miskinbertambah sebesar 8,55 persen atausekitar 15,68 juta jiwa. Data Badan PusatStatistik mencatat, jumlah orang miskinse-Indonesia adalah 16,85 persen dari total populasi atau sekitar 36,8 juta jiwa.\ angka ini terlihat sangat besar,tetapi kalau dilihat dari realitas kenaikanharga barang, memang lebih tinggi,\Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri AgungRakhmanto di Jakarta (7/5).Soal jumlah penduduk miskin di Indonesia memang bisa banyak versi. Namun,soal 'jalan pintas' yang diambil pemerintah mendapat protes satu suara dariberbagai kalangan. Pada kenaikan BBMtahun 2005 lalu, banyak pihak bersatusuara bahwa kebijakan jaring pengamansosial lewat BLT adalah solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah.Waktu itu, berulang kali disuarakanbahwa kenaikan harga BBM harus menjadi momentum bagi perubahan-perubahan fundamental dalam manajemensumber daya alam dan energi, negosiasiulang pembagian hasil kontrak karyasektor pertambangan, pemangkasaninefisiensi Pertamina dan PLN, berbagailangkah penghematan serta upaya menggunakan energi alternatif.Namun, 'suara' ini bagi pemerintahcuma masuk kuping kanan keluar kupingkiri. Upaya penghematan listrik misalnya.Hampir semua departemen dan instansipemerintah masih boros menggunakanlistrik. Lampu dan AC tetap menyala meski kantor sudah tutup. Presiden lalu berulang kali menyerukan agar semua elemenbangsa melakukan penghematan khususnya penggunaan energi. Ajakan Presiden ini kemudian direspon oleh SekretarisUmum Forum Komunikasi KristianiJakarta Gustaf Dupe dengan nada menyindir, \tidak perlu bawa 35 menteri ketika panenraya.\bisa dipaksa hemat lagi karena selama inisudah mengencangkan ikat pinggang.Penghematan harus dimulai dari atas,pemerintah sendiri. Sebab selama ini, polahidup sederhana dari pemerintah danelite politik, nyaris tidak ada.Meski berbagai solusi sudah ditawarkandan tinggal direalisasikan dengan kerjakeras, Pemerintah lebih suka 'jalan pintas'tidak perlu berkeringat dengan memberikompensasi bagi rakyat miskin. Kebijakanprimitif seperti BLT menjadi primadonadibandingkan menginjeksikan dana padaperbaikan infrastruktur perekenomianrakyat. Mengutip bahasa editorial HarianMedia Indonesia, membagi-bagi uangtunai begitu saja atas nama apa punkontraproduktif terhadap upaya memerangi kemiskinan. Sebab inti solusi terhadap kemiskinan adalah kerja. Orang-orang harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dia mengatasi kemiskinan. Ahliperminyakan Dr Kurtubi dalam diskusitentang Kenaikan Harga BBM di GedungDPD RI (9/5), lebih tegas lagi. Ia mengatakan BLT membuat masyarakat menjadimalas. Oleh karena itu, lebih baik uangBLT itu digunakan untuk membuat lapangan kerja baru. Misalnya untuk membangun jalan di desa dan dikerjakandengan padat karya.Berbagai kritik juga terus bergulirmempertanyakan efektivitas dan akuntabilitas dari BLT ini. Skema BLT dinilairawan terhadap manipulasi data statistik,rawan manipulasi dari aparatur lokal, danrawan misalokasi dari para penerimanyasendiri. Puluhan triliunan rupiah berpotensi untuk dikorup bila pemerintah lemahdan tidak tegas dalam pengawasan. „ MLPSDendy