Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 60
P. 6
6 BERITAINDONESIA, 26 September 2008SURATKOMENTARSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamatsebagai berikut:• email : redaksi@berindo.com• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A JakartaSelatan 12840 Telp. (021) 8292735, 8293113, 83701736,70930474 Fax. (021) 83787235PEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474Fax. (021) 83787235Usut Tuntas Kasus LNG TangguhAkhir-akhir ini kasus LNG Tangguhmenjadi berita menarik di media massanasional. Upaya pemerintah untukmembicarakan kontrak ulang agar Indonesia tidak dirugikan menimbulkanpolemik dan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kasusLNG Tangguh dibongkar. Juru bicaraKomite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) Ardhie M Massardimengatakan KPK harus mengusut tuntas kasus LNG Tangguh, sebab penjualan kekayaan negara tersebut sangatmerugikan negara. KPK, tanpa diundang, harus segera masuk ke masalahini. Pihaknya menyesalkan kebijakanpenguasa yang berpikir jangka pendeksehingga berpotensi merugikan negarahingga Rp 700 triliun. Menurut KPK-N,dalam penjualan LNG Tangguh ke Chinaterindikasi kuat adanya praktik KKN. Sayamendukung langkah pemerintah untukmengkaji ulang kontrak kerja LNG Tangguh agar Indonesia tidak dirugikan. Selainitu, harus diusut tuntas kalau ada penyimpangan dalam kontrak kerja sama tersebut dan jangan dijadikan komoditas politik menjelang Pemilu 2009.PRIBADI ADI PARINGGOpringoadi@plasa.comTiga Departemen TerkorupIni kenyataan yang sangat menyedihkan.Departemen-departemen yang sangatberpengaruh dan bertanggung jawabdalam perkembangan moral dan kesehatan bangsa adalah departemen-departemen yang dihuni orang-orang yangbermental korup. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, seperti yang dimuatsebuah media, 6 September 2008 menyebutkan tiga Departemen Terkorup diNegeri ini, yaitu Departemen Agama(Depag), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan Departemen Kesehatan (Depkes). Degradasi moral bangsaini setidaknya sangat dipengaruhi ketigadepartemen itu. Depag yang seharusnyamenjadi panutan benteng moral, Depdiknas yang mestinya sumber pengajaranbudi pekerti, dan Depkes yang harusnyamenjaga kesehatan badan dan jiwa.Kenyataannya, ketiganya masuk predikat terkorup. Penyidik KPK seharusnya dapat menjadikan temuanBPK, BKPB serta laporan masyarakatyang memiliki bukti permulaan untukditindaklanjuti sebagaimana mestinya. KPK jangan hanya mendiamkansetiap laporan atau temuan pemeriksaresmi negara, tapi segera menindaklanjutinya.DR. TAVIP HERMANSYAHtavipsyah@yahoo.comPresiden Sebaiknya SarjanaEkonomiSemua negara akan terbebas dariketerpurukan apabila memprioritaskan pembangunan ekonomi. Di eraSoekarno (sarjana teknik), sistemekonomi terpimpinnya gagal. Bahaknada pemotongan nilai uang (sanering)dimana uang Rp1.000 nilainya samdengan Rp1. Posisi utang di era Soekarno US$2,5 miliar. Soeharto (lulusan SSKAD), BBM disubsidi, sehinggaharganya murah. Namun, di sisi lainmembuat utang yang sangat besar.Posisi utang era Soeharto US$ 54miliar. Krisis moneter tak terhindarkan. Di era BJ Habibie (sarjanateknik), sukses memproduksi pesawatterbang. Sayang, pesawat tersebutharus ditukar dengan beras ketan dariVietnam. Kasus BLBI yang merugikannegara ratusan triliun terjadi di era BJHabibie. Gus Dur (alumni departemenstudi Islam), tiap Kamis ganti menteri,sehingga perekonomian tidak terurus.Beberapa kali harga BBM dinaikkan.Sedangkan Megawati (pernah kuliahdi fakultas pertanian dan fakultaspsikologi), langsung saja menyetujuikontrak karya proyek LNG di BlokTangguh, Papua, yang ternyata berpotensi merugikan negara sekitar Rp 700triliun. Pada era SBY (sarjana pertanian), ekonomi makro bagus tetapiekonomi mikro jeblok. Harga BBMnaik lebih dari 100%, sehingga dayabeli masyarakat merosot. Pemberantasan korupsi bagus, walau tidakberdampak bagi perbaikan ekonomi.Total posisi utang mencapai US$155,29 juta. Keterpurukan ekonomimungkin terjadi karena presidenpresiden Indonesia bukan sarjanaekonomi sehingga mudah dibohongipara menterinya yang berkiblat padasistem perekonomian kapitalis. Olehkarena itu, saatnya Indonesia memilikipresiden sarjana ekonomi.HARIYANTO IMADHAindodata@yahoo.com