Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 79

6 BERITAINDONESIA, September 2010SURATKOMENTARSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamatsebagai berikut:• email : redaksi@berindo.com• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A JakartaSelatan 12840 Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474 Fax. (021) 83787235Buat Apa BangunGedung BaruJika dilihat dari kinerja anggota dewantiga tahun terakhir ini, belum ada peningkatan yang signifikan. Itu terlihatdari minimnya produk legislasi dankebijakan yang dihasilkan akibat anggotadewan jarang sekali berada di kantor,sering bolos, dengan alasan bermacammacam. Selain itu kebijakan yang dihasilkan juga cenderung tidak membelaaspirasi rakyat. Seharusnya, keinginanDPR untuk mendapatkan gedung yangbaru harus diimbangi dengan kinerjayang semakin baik. Buat apa gedung baruberlantai 36 dengan dana triliunan,namun wakil rakyat lebih banyak melakukan aktivitasnya di luar gedung.Akan lebih baik uang itu digunakanuntuk membiayai sektor-sektor yanglebih penting, seperti sektor pendidikan.Rencana pembangunan gedung DPRmerupakan bukti bahwa politik anggaranyang dijalankan DPR belum mendahulukan kepentingan rakyat.Fatya M Putrifathyaputiri@plasa.comLemah PengawasanTerbatasnya sumber daya manusiaserta infrastruktur menyebabkan pengawasan laut Indonesia masih jauh dariideal. Dari data Kementerian Kelautandan Perikanan (KKP), untuk saat inipemerintah RI hanya memiliki 23 kapalpatroli yang berukuran 28 m x 36 m,masing-masing dengan 15 anak buahkapal (ABK). Masih jauh dari ideal yangseharusnya Indonesia butuh 70 kapalpatroli. Akibat keterbatasan tersebutpemerintah sering kali kecolongan.Setidaknya selama tahun 2009 ada 14kasus kapal ikan Malaysia yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna,Selat Malaka, dan perairan Kepri. Padatahun 2010 juga terdapat 10 kasuspelanggaran di perairan yang sama yangmasih dalam proses hukum. Akibatnyadalam setahun Indonesia mengalamikerugian hingga Rp 20 triliun akibat illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kasus penangkapan 3 petugas KKPRI baru-baru ini seharusnya menjadimomentum untuk lebih meningkatkanpengawasan wilayah perbatasan agarkapal asing tidak lagi dengan mudahmemasuki wilayah perairan RI. Pengawasan sebaiknya melibatkan unsurkepolisian, angkatan laut, dan angkatanudara.Basri Abbasbasriabbas3513@yahoo.comMotor Dilarang Bukan SolusiAtasi KemacetanMotor bukanlah becak yang melintasdi jalan protokol, bisa bikin macet. Motor juga bukan gerobak sayur yang takjalan bila tidak didorong. Motor merupakan kendaraan yang gesit, bahkanlebih gesit daripada sebuah angkutanyang mengetem dan berhenti di sembarang tempat. Sehingga jika ada yangberanggapan bahwa motor sebagai penyebab utama kemacetan di Jakarta,pernyataan itu perlu dipertanyakan. Adaapa dan uji analisis apa yang digunakan,serta parameter apa yang dipakai sehingga timbul wacana itu.Memang pengguna motor dari tahunke tahun mengalami peningkatan. Ketidaknyamanan menggunakan angkutanumum, sesak padat, pengap, dan membutuhkan waktu yang lebih lama telahmembuat orang-orang lebih memilihmenggunakan motor daripada menggunakan sarana transportasi umum.Kebijakan melarang motor di sepanjangjalan protokol hendaknya ditinjau ulang.Seharusnya Pemda DKI Jakarta membenahi lebih dulu sarana transportasiumum. Kalau sudah mampu menyajikansarana transportasi umum yang cepat,aman, dan nyaman, baru bicara agendapelarangan motor di jalan protokol.Riris Herawatiririsherawati@yahoo.comWacana MemindahkanIbu KotaAda beberapa persoalan pelik yangmasih melilit ibu kota negara kita,Jakarta. Mulai dari macet, banjir, padatnya penduduk, polusi, serta kawasankumuh dan semrawut. Di tengah kesemrawutan tersebut salah satu solusiyang tengah diwacanakan saat ini adalahmemindahkan ibu kota ke Palangkaraya(Kalimantan Tengah) atau Jonggol (KabBogor). Palangkaraya dipilih merujuk keperkataan mantan Presiden Soekarnopada 1957 untuk memindahkan ibu kotanegara ke Pulau Borneo tersebut. Daerahini dinilai aman dari gempa karena tidakmasuk ring of fire dan tidak ada gunungberapi di sana. Selain itu, lebih bagusuntuk sisi pertahanan dan daerah perbatasan lebih diperhatikan. Sedangkanke Jonggol dinilai lebih mudah dilakukankarena memindahkan pusat pemerintahan saja. Hal itu merujuk pada konsepmegapolitan yang diwacanakan pada eraOrde Baru. Yakni wilayah ibu kota negaradiperluas hingga ke Bogor dan Bekasi.Komisi II DPR kabarnya tengah seriusmengkaji wacana ini untuk nantinyadiperjuangkan sebagai hak inisiatif.Kendati masih ada pro dan kontra,namun sebagai bangsa, kita berharapwacana ini dapat dikembangkan secaratulus. Tidak ditunggangi kepentingankepentingan tertentu.Richard Radjaricard.kupang@gmail.comRedenominasi Bikin ResahKini ada wacana redenominasi rupiahyang menimbulkan pertanyaan, apakahredenominasi rupiah dapat dilaksanakanpemerintah dengan baik? Wacana redenominasi terhadap rupiah telah menimbulkan pemahaman dengan kebijakan sanering seperti pada era OrdeLama, terbukti rakyat menjadi bingungdan resah untuk menangkap arah wacana redenominasi tersebut. PernyataanGubernur BI Darmin Nasution yangmelemparkan wacana tersebut dinilaiterburu-buru dan tidak tepat.Sebab wacana tersebut bisa menyurutkan nyali sebagian pemilik modal,pemegang deposito, pialang pasar uang,investor dan kalangan menengah kebawah yang khawatir terkena dampakjika kebijakan redenominasi rupiahbenar-benar dilaksanakan pada tahun2013-2015. Seharusnya BI lebih memikirkan laju inflasi 2010 yang cenderung tinggi dan bagaimana upayauntuk menurunkan suku bunga kreditbank yang masih tinggi. Ada baiknyasebelum penerapan redenominasi itudilakukan, ada pengkajian dan pendekatan ilmiah yang lebih mendalam.Rusgina Woturginawotu@gmail.comPenegakan Hukum Kendur,Negara Bisa HancurKorupsi dan pungli marak dimanamana, termasuk di lembaga keuanganyang notabene memiliki tolok ukurkejujuran paling tinggi dan sangat ketat.Lembaga keuangan tidak bisa berbuatapa-apa ketika kas negara dibobol olehkomplotan Gayus Cs. Aparat penegakhukum (Jaksa dan Polri) yang begituhebat seolah-olah loyo alias mandul kalausudah berbicara tentang pemberantasankorupsi atau mafia hukum. Apalagi