Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35
P. 5
BERITAINDONESIA, 12 April 2007 5SURATKOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/Surat atau komentar tentang apa saja baikberkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangantentang isu-isu aktual dapat dikirimkan keRedaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:• http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/• email : redaksi@berindo.com• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet,Jaksel 12840 Telp. (021) 70930474, 8293113 (021) 83701736 Fax. (021) 8293113, 9101871BUNG WARTOPolitik Pajak YudhoyonoLancar tidaknya pembangunan negeriini, salah satunya ditentukan oleh lancartidaknya pajak yang dibayarkan rakyatnya. Dari pajak itulah negara ini seharusnya menggerakkan pembangunannya di segala bidang. Namun, sayang tidak semua pajak mengalir ke negara. Sebagian mengalir ke kantongkantong pribadi petugasnya. Kalauterjadi, tentu hal itu menjadi urusanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dan pihak penegak hukum. Namun yangperlu perlu dikembangkan saat iniadalah kesadaran membayar pajak.Kesadaran itu akan tumbuh apabilamasyarakat betul-betul merasakanmanfaat pajak yang dibayarkan tersebut. Itulah sebabnya perlu kontrolyang kuat agar pajak betul-betul mengalir bagi kepentingan seluruh masyarakat.Selain itu, perlu keteladanan para pemimpin, mulai presiden, anggota DPR,sampai kepala desa untuk membayarpajak, agar masyarakat tahu bahwa parapemimpin mereka bayar pajak. Tidakada salahnya apabila hal tersebut dipublikasikan, sehingga masyarakat bisameneladani dengan baik.Saya sangat mendukung langkah yangdilakukan Presiden Yudhoyono yangmembayar pajak dan diliput mediamassa. Bukan hanya agar masyarakatmengetahui bahwa presidennya jugabayar pajak, melainkan juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.Dari sana masyarakat bisa menuntuthak-haknya sebagai warga negara diwujudkan. Kalau kita belum juga mendapatkan hak sebagai warga negara, kitawajib menuntutnya.Sugiyonosugiyonosurat@yahoo.comPerang Tanding Jelang 2009Bola salju itu mulai digulirkan. Beberapa elite politik mulai mewacanakanadanya syarat bagi seseorang yang inginmencalonkan diri menjadi presiden.Wacana yang berkembang menyangkutpendidikan seorang calon presiden(capres) harus bergelar minimal Strata1 (S1). Bola salju tentang syarat menjadipresiden itu dengan jelas ditunjukkankepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Seolah menimbulkan kesan, keinginan memunculkan perubahan pada UUpolitik, terutama menyangkut syaratmenjadi persiden muncul dari SBY.Alasan yang dikemukakan para elite politik cukup simpel, SBY ingin menjeggalpara pesaingnya. Terutama jika Megawati Soekarnoputri mencalonkan dirilagi. Kita tahu bahwa Megawati tidakakan bisa mencalonlan diri jika syaratpendidikan minimal menjadi presidenitu diterapkan.Kita patut menyayangkan wacanayang dikembangkan oleh para elitepolitik itu. Padahal SBY sendiri tidakpernah mengeluarkan pernyataan yangmenyiratkan keinginan untuk mengubah syarat menjadi presiden. Sayamelihat, ada yang bermain di balik wacana yang muncul mengenai syaratmenjadi capres. Tersirat keinginan darisejumlah elite politik untuk menempatkan salah seorang calon sebagai pihakyang teraniaya, sama seperti ketika SBYakan mencalonkan diri menjadi presiden.Untuk itu, masyarakat perlu diberi pelajaran politik menyangkut wacana yang
