Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 35
P. 6
6 BERITAINDONESIA, 12 April 2007SURATKOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/berkembang akhir-akhir ini. Jangansampai masyarakat dibodohi oleh pernyataan-pernyataan yang dibangunsejumlah elite politik.Sutrisnotole_malaka@yahoo.comSelamatkan Mata Air IndonesiaAir merupakan kebutuhan vital manusia agar dapat bertahan hidup. Airadalah sumber kehidupan, tidak sajauntuk manusia, tetapi juga tumbuhandan hewan. Dari ketiga mahluk yangmenghuni bumi ini, manusialah yangpaling berperan dalam perubahan persediaan air di bumi. Manusia dapat memengaruhi jumlah air yang ada di dunia.Itu terjadi karena manusia adalahpengguna air terbesar. Air digunakanmanusia untuk minum, mandi, mencuci,dan bahkan untuk kebutuhan industri.Dalam memperingati hari air sedunia,patutlah kiranya kita lebih memerhatikan ketersediaan air di bumi. Penebangan hutan, pencemaran air, pemborosan dalam penggunaan air adalahbeberapa faktor yang menyebabkankelangkaan air di dunia.Permasalahan kian rumit ketika bertambahnya jumlah penduduk tidakdiimbangi dengan persediaan air yangmemadai. Terjadi ketidakseimbanganantara permintaan dan perediaan air.Pembangunan yang tidak berwawasanlingkungan juga menjadi pemicu berkurangnya air. Wilayah yang seharusnyamenjadi daerah resapan air, dengantanpa pertimbangan, diubah menjadivila, rumah mewah, dan tempat hiburan.Reza Pratamareza_buluk@yahoo.comTawar-menawar soal ‘Reshuffle’Isu reshuffle terus bergulir. Setiap elitepartai politik mulai melakukan manuveruntuk memberikan tawaran kepadaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) menyangkut nama-nama yang bisamengisi pos-pos menteri.Demi mengegolkan calonnya, paraelite politik tidak segan membuka borokpara menteri yang nota bone diusungoleh partai. Bagaimana dengan presiden? Dalam isu reshuffle, SBY berkalikali menegaskan bahwa para elite politiktidak usah menggaduhkan. Artinya,presiden memiliki pertimbangan sendiri, kapan harus melakukan reshuffle,dan siapa orang yang pas untuk menduduki pos menteri.Presiden juga pasti punya pertimbangan sendiri, kenapa sampai sejauhini tidak melakukan reshuffle.Kita harus memaklumi, saat ini Indonesia sedang dilanda berbagai bencana.Banjir, gempa, longsor, dan berbagaikecelakaan tentunya harus menjadiprioritas pemerintah.Presiden SBY lebih mengutamakantanggap darurat dan bencana, daripadaharus mengganti para menterinya.Memang, ada beberapa pos yangkurang optimal menjalankan fungsinya.Tetapi bukan menjadi alasan utuma,untuk secepatnya melakukan reshuffle.Masalah yang paling mendesak adalah bagaimana melakukan upaya-upayayang tepat dan cepat untuk mengatasiberbagai persoalan yang terjadi padabangsa ini.Latifahandin--_setya@yahoo.comRUU Kementerian Negara UsulanDPR InkonstitusionalKeinginan DPR untuk lebih memperluas kewenangannya tampak dari upayacampur tangan DPR dalam pembentukan kabinet melalui usulan RancanganUndang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara. Artinya, hak prerogatifpresiden untuk membentuk kabinet tidakada lagi. Padahal wewenang presidensebagai kepala pemerintahan sudahdijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.Usul DPR tersebut dapat mengubahsecara drastis strukur dan jumlah kementerian yang ada sekarang. Hal iniakan mempunyai implikasi luas yang sangat merugikan negara dari segi penggunaan sumber daya anggaran danpengaturan kepegawaian untuk mengubah kementerian yang ada serta dapatmedelegitimasi pemerintah SBY-JK.Oleh karenanya, resistensi terhadapRUU tersebut muncul dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Mereka sependapat bahwausulan yang membatasi kekuasaanpresiden dalam konstitusi merupakantindakan inkonstitusional. Kedudukanpresiden dan DPR adalah sejajar daninependen, tidak untuk saling menjatuhkan. Dengan demikian, apa yangsedang diupayakan DPR itu, jelas merupakan sebuah bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang tidak berdasarkan aturan. Sebaiknya biarkanlahpembentukan kabinet itu sebagai hakprerogatif presiden karena formasi kabinet tentu disesuaikan dengan kebutuhan ketika yang bersangkutan sedangmenjabat sebagai presiden. Masih banyak tugas DPR lainnya yang butuh perhatian dan perlu dilakukan daripadaharus mencampuri urusan yang menjadi tugas dan wewenang eksekutif.R Satya NugrahaSatya_2006@plasa.comPEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736Fax.(021) 8293113, 9101871
