Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 51
P. 6


                                    6 BERITAINDONESIA, 06 Desember 2007SURATKOMENTAR http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/Surat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke RedaksiBerita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:• http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/• email : redaksi@berindo.com• surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet,Jaksel 12840 Telp. (021) 70930474, 8293113 (021) 83701736Perhatian Kepada Anak IQ RendahDengan hormat. Melalui Berita Indonesia saya ingin berkomentar danbertanya mengenai masalah pendidikan di sekolah, terutama untukanak-anak dengan IQ rendah. Merekakesulitan menerima begitu banyakpelajaran. Ada pelajaran yang sayaanggap belum perlu diberikan, apalagi hanya teori saja yang diberikan,contohnya seni musik. Yang merekabutuhkan bukan hanya teori tapi jugapraktek. Kalau belum bisa dipraktekkan dengan alat musiknya, jangandulu mempelajari istilah-istilah seperti permata, not ½, dan lain-lain.Ini hanya salah satu contoh kecil mata pelajaran yang belum perlu diberikan untuk anak SD/MI. Contoh laindalam pelajaran matematika. Untukmengetahui macam-macam timbangan dan alat pengukur juga perluditunjukkan alat-alatnya dan bagaimana cara kerjanya. Ini akan memudahkan mereka dalam mengingatpelajaran yang sudah mereka dapatkan. Menurut hemat saya, denganbanyaknya mata pelajaran yang berbeda-beda dan hanya mempelajari teorinya, hanya akan membuang waktumereka untuk bisa menguasai ilmutersebut karena pencarian ilmu yangtidak efektif, apalagi untuk merekayang IQ-nya biasa saja. Karena dari semua ilmu yang mereka dapatkan hasilnya akan setengah-setengah. Akhirnya mereka tidak terpakai untuk menjadi tenaga profesional. Pertanyaansaya, bagaimana sikap para pendidikdalam mengatasi masalah tersebut?Saya akan menambahkan lagi, menurut saya sangat baik dan perlu sekalibila di sekolah terutama di pesantren,diberikan mata pelajaran yang dapatmembuat mereka berani tampil atauberbicara di depan banyak orang. Inidimulai dengan berani berbicara didepan kelas dengan bahasa yang baikagar kelak mereka pandai berdiplomasi. Karena komunikasi yang baiksangat diperlukan dan penting sekaliuntuk kemajuan bangsa. Ini dimulaidari tingkat MI/SD. Terimakasih.Dewi, di JakartaNapi Kok Jadi Ketua Umum?Sebagai rakyat bangsa Indonesia sayasebenarnya merasa memiliki PSSI. Tapirupanya PSSI sudah bukan lagi milikbangsa Indonesia, tapi milik NurdinHalid. Mohon izin bertanya, apakahPSSI ini milik bapaknya Nurdin Halid,sehingga sekalipun sudah menjadipelaku kriminal masih saja harus dipertahankan? Ataukah di negeri yangbernama Indonesia ini sudah begitusulit mencari orang benar (tidak cacathukum), sehingga napi pun dijadikanketua umum. Kasihan sekali negerikuIndonesia.Romeotsp_21@yahoo.comMenanggapi Pernyataan Ketua BPKKetua BPK Anwar Nasution dalambeberapa surat kabar nasional tanggal2 November 2007 menyatakan bahwakasus MI-17 adalah hasil pengembangan dari audit yang dilakukan oleh BPK.Selanjutnya dia menegaskan bahwadalam sejarah republik, baru kali ini adajenderal dihukum. Hal ini mencerminkan bahwa Ketua BPK merasa banggabisa menghukum jenderal. Setelahmembaca Majalah Gatra Edisi 51 tahun2007 (1-7 Nov 2007), saya merasa raguatas hasil audit BPK tersebut, karenasesuai keputusan Hakim ternyata parapara pejabat (Terdakwa I, II dan III)yang dihukum (termasuk jenderal)ternyata tidak menerima uang. Rekanan (Terdakwa IV) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak danhelikopter MI-17 sudah siap dikirim jikaPemerintah RI membayar sisa pembayaran yang 85 persen. Jika demikianapa layak para terdakwa disebut sebagaikoruptor. Menurut hemat kami, pernyataan Ketua BPK tersebut perlu dilanjutkan bahwa dalam sejarah republikmungkin baru kali ini ada pejabat pemerintah yang dihukum sebagai koruptor bukan karena terima suap atauterima uang pelicin atau apapun namanya. Mungkin hanya di republik ini pulaada rekanan yang telah melaksanakantugas sesuai kontrak dihukum karenaPemberi Kerja (Pemerintah) hanya bisamembayar uang muka 15 persen darinilai kontrak. Kami sarankan agarKetua BPK lebih fokus kepada kasusBLBI yang telah menyengsarakan rakyat. Mungkin dalam sejarah republikbaru kali ini para pejabat yang bertanggung jawab atas korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan triliunrupiah tidak tersentuh hukum walaupun kasusnya sudah hampir 10 tahun.Muhammad Usep Dzuche_x@yahoo.comPEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736Fax.(021) 83787235, 9101871
                                
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10