Page 9 - Majalah Berita Indonesia Edisi 53
P. 9
HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 10 Januari 2008 9DESEMBER2007JANUARI2008SBY Kritik IklanWiranto19/12 – Presiden SusiloBambang Yudhoyono(SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat secara terbuka mengritik balik iklan layananmasyarakat yang dibintangi oleh mantan Menhankam/Pangab Wirantoyang kini menjadi KetuaUmum Partai Hanura. Dalam iklan tentang kemiskinan yang dimuat di media cetak, televisi, dan radio itu, Wiranto mengajakrakyat untuk mengatasikemiskinan. Menurut Wiranto dalam iklan itu, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49 persen.Angka itu, menurut iklan,didapat dari data BankDunia. SBY menilai angkayang dikutip oleh Wirantomembingungkan masyarakat, karena data itu tidakkonsisten. Mengoreksi Wiranto, SBY menyebutkanangka kemiskinan untuktahun 2007 sekitar 16,5Ún angka itu sudah mesyarakat umum melaksanakan shalat Idul Adha 10Zulhijah 1428 Hijriah diMasjid Istiqlal, Jakarta.Setelah khotbah, Presidenmenyerahkan secara simbolis sapi dan kambingkorban. Sedangkan Wapres Kalla seusai shalat diIstiqlal menuju KantorDPP Partai Golkar untuksecara simbolis menyerahkan sapi dan kambing kurban untuk dipotong dandibagikan kepada masyarakat. Sementara itu,dalam tausiyah Idul Adhadi Masjid Jami Al Munawaroh, Ciganjur, JakartaSelatan, Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)menyatakan, kurban yangpaling berat bagi negaradan rakyat Indonesia adalah menentukan arah masa depan bangsa.KontroversiPutusan MA21/12 - Putusan Mahkamah Agung yang memenunjukkan penurunanyang cukup baik dibandingtahun 2006. DiungkapkanSBY, dari tahun ke tahuntren angka kemiskinansemakin menurun. Penurunan terbaik pada tahun2005, yakni turun sampai15,9%. Sejak 1998 angkakemiskinan menurun, tapitahun 2006 naik sedikitkarena ada krisis minyakdunia. “Jadi tidak benarkalau angka kemiskinanmeningkat tajam,” SBYmenegaskan. Pemerintah,kata SBY, telah berkomitmen untuk menggunakandata BPS agar masyarakattidak bingung membacainformasi. “Tentu tidakarif kalau sudah tidak berbuat tapi senangnya menyalahkan, mencerca kamisemua yang bekerja siangdan malam,” kata Yudhoyono memberi tanggapan.Momentum Idul Adha20/12 - Presiden SusiloBambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, sejumlahpejabat negara, para pembantu presiden, dan marintahkan pengulangan pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di daerah pemilihan Kabupaten Bone,Gowa, Tana Toraja, danBantaeng dinilai kontroversial. Selain membingungkan, tak ada peraturan yang memberikan kewenangan kepada MA untukmeminta pengulangan pemilihan kepala daerah. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Dr Aswanto menilaiputusan MA itu tak memiliki dasar hukum. “Cobacek di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah,” katanya. Tak ada pasal yangmemberikan kewenangankepada MA untuk bisa memutuskan pilkada digelarulang. Dalam sengketa hasilpilkada, MA hanya berhakmemerintahkan penghitungan ulang. Juru bicaraTim pemenangan AminSyam-Mansyur Ramly, Hidayat Nahwi Rasul, mengatakan, putusan MA tepatdan menjadi pembelajaranbagi penegakan demokrasi.Pasalnya, dalam Pilkada
