Page 12 - Majalah Berita Indonesia Edisi 55
P. 12
an pemerintah membatasikonsumsi minyak tanah,premium, dan solar bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali atausmart crad, akhirnya ditunda menunggu hingga persiapan pelaksanaannya dirasakan matang. MenteriESDM Purnomo Yusgiantoro mengumumkannya diIstana Negara, Jakarta usaisidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden SusiloBambang Yudhoyono. Purnomo mengatakan, menurut Presiden, penggunaankartu kendali harus betulbetul siap dulu dan tidakusah terburu-buru. TetapiPurnomo belum dapat memastikan kapan siapnya.Berdasarkan rencana semula, pembatasan konsumsi BBM mulai diterapkanMei-Juni 2008 di semuaSPBU Jadebotabek. Pelaksanaannya diserahkan kepada Pertamina, BPH Migas, Pemda se Jadebotabek,dan Polri. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, penggunaan kartu kendali bisa menghematsubsidi minyak tanah Rp 1,3triliun, dan mengurangimenghemat pemakaian premium dan solar hingga Rp10 triliun. Konsumen yangterkena pembatasan BBMadalah kendaraan roda empat dan dua, baik kendaraanpribadi maupun umum. Diperkirakan 21 juta kendaraan di Pulau Jawa bisa terkena pembatasan BBM.Presiden MemaafkanZaenal Ma’arif19/2 – Mantan WakilKetua DPR RI ZaenalMa’arif mengatakan bahwaPresiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) telah memaafkannya, terkait dengantuduhan pencemaran namabaik yang dilakukan Zaenalterhadap SBY. Kasus tersebut muncul setelah ZaenalMa’arif menyebutkan SBYsudah menikah sebelummasuk Akabri tahun 1976.Zaenal mengatakan, pemberian maaf tertuang dalamsurat balasan Presiden kepadanya tertanggal 18 Februari 2008, dan dibacakansebagai bagian dari pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.F-PDI PerjuanganKembalikan Uang20/2 – Fraksi PDI Perjuangan di DPR menepatijanji untuk mengembalikan uang insentif ke kasnegara, jumlahnya Rp3,397 miliar. BambangWuryanto dan Ganjar Pranowo menyerahkannya secara resmi kepada WakilSekjen DPR Nining IndraShaleh. Pengembalianuang legislasi dibubuhitandatangan Ketua UmumPDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Pramono Anung Wibowo. Sebelumnya, pada 16 Januari2008 secara pribadi Ganjar Pranowo sudah mengembalikan uang legislasiyang diterimanya sebesarRp 25,4 juta, demikianpula Yuddy Chrisnandidari Fraksi Partai Golkarsebesar Rp 36,53 juta.Jumlah uang legislasi selama 2007 yang diterimaanggota dewan bervariasimulai Rp 15 juta hingga Rp38,9 juta, tergantung keikutsertaan anggota dalampembahasan RUU. Selamatahun 2007 terdapat 39RUU yang disetujui menjadi UU. Sedangkan WakilKetua Umum DPP PartaiGolkar Agung Laksonomenegaskan fraksi partainya di DPR tidak akanmengembalikan uang tam12 BERITAINDONESIA, 20 Maret 2008bahan insentif legislasi kekas negara, seperti yangsebelumnya dilakukanFraksi PDI Perjuangan.Agung mengatakan lebihbaik uang itu disalurkansecara langsung kepadamasyarakat yang membutuhkan, seperti kepadabanyak korban bencanayang belum tersentuh olehpemerintah. Fraksi PartaiGolkar di DPR total mendapatkan uang legislasisebesar Rp 5,031 miliar.Gaji Guru Masukke APBN21/2 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkanpermohonan bahwa Pasal49 ayat (1) Undang-Undang(UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31ayat (4) UUD 1945. Ini berarti, komponen gaji pendidikan dimasukkan ke dalam Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN)/Daerah (APBD). Sedangkanpermohonan pengujian UUNomor 18/2006 tentangAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007,tidak dapat diterima olehKarikatur Karikatur BeritaBERITAHHIGHLIGHT BERITA
