Page 8 - Majalah Berita Indonesia Edisi 55

8 BERITAINDONESIA, 20 Maret 2008BERITA TERDEPANMembagi Jatah BBMencananya, program pembatasanakan diterapkanuntuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selanjutnya akan diperluas ke seluruh wilayah Jawadan Bali hingga akhir 2008.Bagaimana mekanisme pembatasan itu dilakukan? Anggota Komite Badan PengaturHilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas), Adi Subagyomenerangkan, kartu pintaryang memiliki deretan kodeangka (bar code), akan ditempelkan di kaca depan mobilyang berhak mendapat jatahpremium atau solar bersubsidi. Setiap kali mobil mengisiBBM di SPBU yang menerapkan pembatasan, kartu pintartersebut dibaca alat pemindai.''Alat pemindai itu terhubungdengan komputer yang di dalamnya terdapat data-datakepemilikan kendaraan.'' Mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan smartcard, Adi memastikan peluangnya kecil. ''Kartu itu akanrusak bila dipindahkan ketempat lain,'' paparnya.Sementara itu, pembatasanpenggunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premiumdan solar akan diberlakukanterhadap tiga kategori kendaraan. Ketiga kategori tersebut adalah kendaraan pribadi,angkutan umum, dan kendaraan usaha. Penjatahan pembelian bahan bakar untuk kendaraan pribadi disesuaikandengan jenis kendaraan. Anggota Komite Badan PengaturHilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas), Adi Subagyo,mengatakan kendaraan pribadi dengan kapasitas mesindi atas 2.000 cc dilarang membeli bensin premium. Kendaraan tersebut diharuskanmembeli bahan bakar jenispertamax atau pertamax plus.Kendaraan di bawah 2.000cc boleh membeli premium,tapi dibatasi. Pembatasan pembelian premium dilakukanmenggunakan kuota sesuaidengan kartu pintar. Jika pembelian premium melebihi kuoRilustrasi: dendyPemerintah berencana membatasi pemakaianbahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenispremium dan solar mulai Mei 2008. Tetapikarena persiapannya dirasakan kurangmatang, pemerintah akhirnya menundarencana tersebut.ta, kata Adi, konsumen harusmembeli bahan bakar selainpremium. Pembatasan penggunaan bahan bakar bertujuanmenghemat subsidi sekitar Rp10 triliun. Adi menjelaskan,khusus angkutan umum, kuotapembelian premium atau solarlebih besar daripada kendaraanpribadi. Menurut dia, pihaknyaakan segera melakukan pendataan kebutuhan bahan bakarkendaraan untuk angkutan.\, jatah mikrolet danbus akan berbeda,\Adapun untuk kendaraan usaha, seperti mobil boks, BPHMigas masih belum membahasnya. \Beberapa opsi dan mekanisme pembatasan premiumdan solar, lanjut Adi, hinggakini masih dikaji. Dia mencontohkan seperti, apakah semua kendaraan dibatasi terkecuali angkutan umum, apakahpembatasan hanya bagi kendaraan bermesin 2.000 cc, atauapakah semua kendaraan pribadi hanya boleh membeli limaliter per hari. ''Kami lakukankajian pembatasan yang tidakmerugikan masyarakat,'' katanya. Pembatasan konsumsi premium dan solar bersubsidi inisejalan dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan pagusubsidi BBM sebesar Rp 10triliun ke subsidi pangan.Sebanyak Rp 7 triliun-Rp 8triliun di antaranya untuk premium dan solar, sedangkan Rp2 triliun-Rp 3 triliun untukminyak tanah. ''Potensi penghematan melalui pembatasansubsidi premium dan solar bersubsidi mencapai Rp 7 triliunRp 8 triliun pada 2008.'' Kendati dijamin aman, penggunaankartu pintar dinilai anggotaKomisi VII DPR, Tjatur SaptoEdy, tetap rawan diselewengkan. Akan lebih efektif, katanya,jika mencabut subsidi BBMuntuk kendaraan pribadi dengan kapasitas lebih dari 1.800cc. ''Bisa juga dengan pengenaanpajak BBM yang tinggi.''Sedangkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bathoegana mengatakan, jika kebijakan ini akan dilaksanakan,pemerintah perlu menyiapkanbank data pemilik kendaraandan sanksi tegas bagi yangmenyelewengkan. Hingga kini,kata Sutan, pemerintah belummeminta pendapat DPR soalpelaksanaan program tersebut.Yang dibahas baru penggunaankartu pintar untuk minyaktanah rumah tangga. KomisiEnergi telah menyetujui anggaran survei Rp 150 miliar untuk menentukan sasaran keluarga penerima subsidi. KetuaFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai kebijakan pemerintah ini terlalu tergesa-gesa.\ terencana dengan baik,%ujarnya. Dia khawatir terjadikekacauan sosial yang luaskarena pemerintah tak memiliki data akurat tentang pengguna BBM bersubsidi.Setelah ramai diperbincangkan di media massa, pemerintah akhirnya menunda kebijakan pembatasan konsumsiBBM. Menteri ESDM PurnomoYusgiantoro mengumumkannya di Istana Negara, JakartaSenin (17/2) usai sidang kabinetyang dipimpin Presiden SusiloBambang Yudhoyono. „ MLP