Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 59
P. 5
BERITAINDONESIA, 29 Agustus 2008 5V ISIBERITAuasana perayaan Hari Ulang Tahun KemerdekaanRepublik Indonesia ke-63 tahun ini diwarnaikampanye panjang Pemilu 2009 yang sudah dimulaisejak 12 Juli 2008. Sebanyak 34 Partai Politik (Parpol)peserta Pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9April 2009, sudah mulai mengumbar janji akan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, untuk kesejahteraandan kemakmuran bersama.Pemilu 2009 adalah Pemilu kesepuluh sepanjang perjalanan Indonesia merdeka. Sebelumnya, kita sudah menyelenggarakan sembilan kali Pemilu yakni satu kali era Seokarno(1955), enam kali era Soeharto(1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan1997), serta dua kali era reformasi (1999 dan 2004).Pemilu adalah suatu kegiatanpenting dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat (demokrasi), yang juga lazim kita sebutsebagai pesta demokrasi. Suatukesempatan rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengandung makna, bahwa demokrasi haruslah berbuah kemerdekaan rakyat dan kesejahteraanrakyat. Bukankah demokrasi jugaberarti dari rakyat dan untukrakyat?Namun tujuan demokrasi ini,di negeri ini, tampaknya masihmemerlukan waktu untuk mencapainya. Sejarah sembilan kali penyelenggaraan Pemilu diIndonesia cukup berharga menjadi bahan pelajaran bagi kita.Sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2004 menunjukkan bahwarakyat selalu siap dan tertib menggunakan hak pilihnya.Sembilan kali Pemilu itu selalu berjalan lancar dan aman.Rakyat banyak ternyata sangat siap berdemokrasi, kendatidalam perjalanan itu juga kadang diwarnai tekanan dari pihakberkuasa atau elit politik.Pengalaman sejarah Pemilu di Indonesia menunjukkanjustru para elit politik, para pemimpin, yang tidak siap berdemokrasi. Pemilu pertama, 1955, yang sukses di tingkatpenyelenggaraan (partisipasi aktif rakyat), ternyata gagal ditingkat elit. Dewan Konstituante hasil pilihan rakyat 1955,tidak berhasil mengemban amanat rakyat. Mereka mementingkan diri dan kelompok sendiri sehingga gagal menyepakatikonstitusi. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkanDekrit Presiden 5 Juli 1959, membubarkan Dewan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945.Ketidaksiapan para elit politik untuk berdemokrasi, harusdibayar mahal dengan bertumpunya kekuasaan di tangan satuorang yang melahirkan Demokrasi Terpimpin dan presidenseumur hidup. Lalu meledak kudeta gagal G-30-S/PKI yangdilanjutkan terjadinya krisis politik dan ekonomi, mengakibatkan Bung Karno dilengserkan oleh MPRS dihentikan PakHarto, seorang jenderal. Lahirlah Orde Baru dengan kendaraan politik Golkar sebagai perpanjangan tangan militer yangmenonjolkan stabilitas.Menuju Pemilu 2009S Pembangunan berlangsung sedemikian rupa, namun kebebasan terasa terlalu lama dikekang demi stabilitas nasional.Pemilu berlangsung sebagai kegiatan rutinitas dan nyaris kehilangan roh. Pak Harto memegang tampuk kekuasaan dengan perkasa, dan nyaris tidak ada elit politik yang punyanyali mengoreksinya apalagi menentangnya.Sampai akhirnya, mahasiswa bergerak menggulirkan reformasi dan memaksa Pak Harto mundur. Para elit politik punbangun dari nyali keroposnya, juga berteriak menjadi reformis. Rakyat pun terkesima dan spontan menyambut suka cita.Telah muncul harapan baru, era reformasi yang merupakanera demokratisasi, diharapkan akan memerdekakan dan menyejahterakan rakyat.Dalam era reformasi telah berlangsung dua kali Pemilu legislatif dan satu kali Pemilu Presiden (dua putaran) serta ratusan kali Pilkada. Ternyata, Forum Rektor Indonesia (FRI)dalam Konvensi Kampus V dan Temu Tahunan XI di kampusUniversitas Islam Indonesia (UII) Yogya (4-5/8/2008)merekomendasikan, Indonesia belum juga menghasilkan tatapemerintahan yang baik (good governance) dan belum meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bermakna.Maka, dalam suasana kampanye menuju Pemilu 2009 saatini, para elit politik harus mengantisipasi jangan sampairakyat semakin jenuh dan apatis. Gejala ke arah ini terindikasidari semakin banyaknya golongan putih (Golput) pada Pemiludan Pilkada. Jangan sampai rakyat menjadi jenuh dan tidakpercaya lagi pada itikad baik politisi (parpol) karena apa yangdijanjikan pada saat kampanye ternyata tidak diwujudkan dalam bentuk program untuk memerdekakan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketidakpastian hukum (keadilan).Malah para politisi dengan tanpa peduli etika politik mempraktikkan hedonisme egoistik, dan korupsi.Sebagaimana terjadi hari-hari ini, secara kasat mata ketidakadilan masih terlihat (terasa) merajalela. Para politisi masih banyak yang mempraktikkan moralitas rendah denganmengutamakan memperkaya diri sendiri (korupsi), bahkanada yang sambil main perempuan. Satu-dua orang telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
