Page 9 - Majalah Berita Indonesia Edisi 59

HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 29 Agustus 2008 9JULI-AGTS2008Kampanye Pemilu 2009 Dimulai12/07 - Sembilan bulan masakampanye dimulai. Kampanyeyang berlangsung hingga 5 April2009 ini terdiri dari dua tahap.Kampanye rapat tertutup dimulai sejak 12 Juli 2008 sedangkankampanye rapat terbuka baruakan dimulai pada 17 Maret2009. Dalam UU No 10/2008tentang Pemilu DPR, DPD, danDPRD disebutkan, tiga hari sesudah penetapan peserta pemilu,parpol dapat berkampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat umum. Untuk pertemuan terbatas, jumlahpeserta paling banyak untuk tingkat pusat 1.000 orang, provinsi 500 orang, dan kabupaten/kota 250 orang. Kampanye harus dilakukan di ruangan tertutup. Untuk pertemuantatap muka, jumlah peserta dibatasi sebanyak 250 orang. Sehubungan dengan kampanye, pimpinan 34 partai politik sudah mendeklarasikan kampanye damai di kantor KomisiPemilihan Umum (KPU).Timor-Timur baik langsung maupuntidak, telah ikut melakukan kejahatanatau paling tidak merestui terjadinyakejahatan kemanusiaan. Menurut WakilDirektur Eksekutif Human RightsWorking Group (HRWG) ChoirulAnam, dalam konstruksi hukum internasional, Wiranto memiliki tanggungjawab komando. Dia bisa diadili. Apalagi diindikasikan kuat memang ada keterlibatan dia yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kredibel. Begitupula dengan jenderal-jenderal yang lain.Bersamaan dengan itu, menanggapi laporan KKP, Djoko Susilo anggota Komisi I DPR menilai hasil kerja KKP cenderung berat sebelah. Fakta-fakta yangdiungkapkan KKP lebih condong berpihak pada Timor Leste dan sebaliknyatidak banyak mengungkapkan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak TimorLeste sendiri.SKB PenghematanDiprotes20/07 - Pemberlakuan surat keputusan bersama (SKB) mengenai pengalihan sebagian jam kerja industri dariSenin-Jumat ke Sabtu-Minggu membuat para pengusaha mengajukan keberatannya. SKB yang telah ditandatangani lima menteri di Kantor WakilPresiden pada Senin (14/7), berisiSejumlah Jenderal Terlibat13/07 - Berdasarkan laporan akhir dariKomisi Kebenaran dan Persahabatan(KKP) RI - Timor Leste diketahui bahwa TNI dan Polri secara institusi bertanggung jawab terhadap kasus kejahatan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) yang terjadi di Timor-Timur.Pada laporan tersebut dicantumkan jugabukti-bukti adanya keterlibatan sejumlahJenderal seperti Wiranto yang masuk dalam 'Wiranto Case File' yang berisi keterangan saksi dari setiap kabupaten yangmengungkapkan informasi secara lebiheksplisit dan konklusif mengenai kejadiankejadian. Disebutkan, seluruh elemenmulai dari TNI, Polri, milisi dan pejabat pemerintah di semua tingkat operasional diindonesiaontime.comfoto:indonesiaontime.com