Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 71
P. 6
6 BERITAINDONESIA, September 2009SURATKOMENTARSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamatsebagai berikut:• email : redaksi@berindo.com• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A JakartaSelatan 12840 Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474 Fax. (021) 83787235Jangan BerkelahiAndai ada pertanyaan, percaya manaantara kepolisian, kejaksaan, dan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dalampenanganan kasus korupsi, hampirdipastikan banyak yang memilih KPK.Lembaga superbodi yang lahir pada 2Desember 2003 ini tanpa sungkansungkan menjebloskan para pejabatnegara, pengusaha kakap, anggotakeluarga besar kejaksaan dan kepolisianke penjara. Tak ketinggalan para anggotaDPR yang turut menyusun UU Nomor30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun dipuncak keberhasilan KPK tersebut adaupaya untuk mengkerdilkannya. Dipicudari adanya dugaan korupsi di Bank Century. KPK menenggarai ada petinggi Polriyang melakukan penyimpangan wewenang saat menangani kasus bank tersebut. Polisi pun tak mau kalah. Dengandasar testimoni Antasari yang mengutippernyataan Anggoro Widjojo bahwa adapimpinan KPK yang menerima uangdarinya, polisi pun memeriksa pimpinandan pejabat KPK. Itu tak seharusnya terjadisebab sebagai institusi penegak hukum,kejaksaan, kepolisian, dan pejabat KPK,seharusnya seiring sejalan sesuai denganporsi dan kewenangannya masing-masing.Jika mereka terus perang secara terbuka,tentu kredibilitasnya akan turun. Kepercayaan masyarakat pun bakal menilai.Ria Febrianaria_balqis@yahoo.comAda Pihak KetigaTestimoni yang dikeluarkan oleh Antasariyang mengaku telah melakukan pertemuandengan Anggoro di Singapura dan menyatakan dua koleganya dari KPK telah menerimasejumlah uang dari Anggoro, semakinmembuat panas hubungan antara sesamapenegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian Republik Indonesia. Walau kabar itu sudah dibantah oleh Kapolri Jenderal BambangHendarso Danuri. Berbagai pihak masihberanggapan hubungan di antara keduapenegak lembaga hukum tersebut kembalimeruncing. Yang ditandai dengan pemanggilan sejumlah petinggi KPK oleh kepolisianatas laporan (testimoni) Ketua KPK nonaktifAntasari. Diduga ada pihak ketiga yang inginmengadu KPK dengan Polri. Yang sengajamembuat dua lembaga tersebut semakinpanas. Mulai dari isu penyadapan, suappenyalahgunaan wewenang, hingga penetapan Chandra M Hamzah sebagai tersangka.Seharusnya pemanggilan para pemimpinKPK jangan dianggap sebagai sikap bermusuhan dengan Polri dan KPK. Polisi harusmengusut hal ini secara tuntas, profesional dan tidak asal menetapkan statustersangka. Hanya karena laporan Antasari, pimpinan KPK lainnya menjaditersangka. Akibat upaya KPK memberantas korupsi yang tidak mengenalkasta juga ikut tercemar. Masyarakatberharap persoalan di antara keduanyasegera diselesaikan dengan baik tanpaharus melakukan upaya saling melemahkan. Untuk menghindari opini yangberkembang bahwa Polisi sedang melemahkan KPK secara sistematis.Fathya M Putrifathyaputri@plasa.comHarga Mati Kabinet ProfesionalLima tahun ke depan pasangan SusiloBambang Yudhoyono-Boediono menduduki tampuk pimpinan nasional.Pekerjaan yang kini dinanti, penyusunan kabinet. Pembentukan kabinet initidak hanya berkutat pada personalmenteri yang akan ditunjuk. Tapi evaluasi dan efektivitas pemerintahan limatahun lalu dan membaca realitas tantangan di masa depan dalam pembentukan kabinet. Yang disesuaikan dengankebutuhan dan efektivitas yang memangmerupakan hak prerogatif presiden.Departemen yang tumpang tindih bisadigabung demi efisiensi anggaran danefektivitas dalam kinerja. Misalnyapenggabungan departemen yang memiliki area kerja yang tidak jauh berbeda,Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Serta DepartemenKehutanan dan Departemen Pertanian.Begitu juga dengan para menteri, Presiden terpilih seyogianya memilih pembantunya berdasarkan kapabilitas dankapasitas untuk mengurusi bidangnyadari kalangan manapun. Kalau dariparpol harus benar-benar orang-orangyang profesional alias tidak sekadarbagi-bagi kursi tanpa jelas kualitasnya.Dan akan lebih baik jika komposisikabinet didominiasi kalangan profesional non parpol untuk meminimalisasikonflik antar kepentingan parpol dankepentingan negara. Pihak parpol jugaharus memiliki kesadaran tidak merengek meminta jabatan menteri. Singkat kata, kabinet profesional me rupakanharga mati. Selain diisi menteri-menteriyang memiliki kapasitas, kabinet profesional menghendaki menteri-menteriyang berintegrasi moral. Dalam menjalankan tugasnya, kabinet mendatangdisatukan dalam cita-cita mulia: membangun gedung Indonesia agar lebihsempurna dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Wallahualam.Hendra Sugiantorohendar_lenteraindonesia@yahoo.co.idPEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474Fax. (021) 83787235