Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77

BERITAINDONESIA, Juni 2010 5V ISIBERITAilustrasi: sonny pFeodalisme Akar Masalahorupsi masih menjadi permasalahan palingmendasar di Indonesia sekarang ini. Berbagaipendapat tentang akar dan solusi masalah inisudah banyak disampaikan para pakar, politisi,maupun pejabat negara. Beberapa pengamat berpendapat,maraknya korupsi di negeri ini karena lemahnya pengawasandan penegakan hukum. Ada juga yang berpendapat, bahwasifat serakah memang sudah melekat pada diri pejabat.Sementara pemerintah berpendapat, korupsi terjadi karenamasih minimnya upah para pegawai negara. Sesuai denganakar masalah tersebut, berbagai solusi pun ditawarkan,seperti mengetatkan pengawasan, menegakkan hukum, danmenaikkan pendapatan pegawai.Untuk pengawasan, sejak zaman Orde Baru sebenarnya disetiap departemen sudah dibentuksebuah lembaga pengawasan yangdikenal dengan Inspektorat Jenderal (Irjen). Namun sejauh ini,fungsi irjen ternyata mandul. Buktinya, korupsi terus merajalela hampir di semua institusi. Besar dugaan,para pegawai Irjen ini justru ikutberkubang lumpur korupsi. Di samping itu, ada juga beberapa lagiinstansi yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengawas, sepertiBPK dan BPKP. Namun, lembagalembaga itu pun kurang punyakekuatan untuk menghentikan korupsi.Di bidang penindakan atau penegakan hukum, sama seperti negaralain, Indonesia juga memiliki lembaga peradilan. Tiga pilar pembentuk peradilan, yakni Kepolisian,Kejaksaan dan Hakim juga dimilikinegara kita. Namun, bukannyamemberantas korupsi, penegakhukum ini malah menjadi pelakukorupsi, sebagaimana laporan lembaga survei internasonal beberapawaktu lalu.Akibat kemandulan penegak hukum tersebut, lahirlah ideuntuk membentuk sebuah lembaga ad hoc yang independenuntuk memberantas korupsi. Tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun didirikan dengan segala saranapendukungnya. Walaupun terkesan tebang pilih, pada periodepertama tugasnya, KPK berhasil memecahkan beberapa kasuskorupsi. Namun pada periode kepemimpinan kedua, setelahsempat membuat gebrakan sporadis dengan menangkapbeberapa pelaku korupsi kelas kakap, komisi ini tiba-tibamendapat terjangan badai.Sibuk diombang-ambing terjangan angin yang entah darimana, KPK pun belakangan ini tampak mandul. Koran-koranpun sedikit surut dari berita korupsi. Tapi kita yakin bukantindak korupsinya yang sudah berhenti, namun pengungkapannya yang stagnan.Bicara soal pemerintah yang menyebut terjadinya korupsiakibat dari masih minimnya pendapatan pegawai, pemerintah juga (paling tidak untuk beberapa intansi, seperti dikementerian keuangan) telah menaikkan pendapatanpegawai melalui beberapa cara, seperti menaikkan gaji pokok,memberikan atau menaikkan tunjangan. Namun, programyang disebut dengan program renumerasi itu pun tampaknyatidak bermanfaat. Buktinya, baru-baru ini, seorang pegawaibiasa Ditjen Pajak Gayus Tambunan saja masih tetapmelakukan tindak korupsi yang merugikan negara hinggaratusan milyar rupiah.Melihat kusutnya permasalahan korupsi di Indonesiaseperti sekarang ini, ada satu akar masalah yang mungkinmenjadi penyebab sulitnya pemberantasan korupsi dilakukanselama ini, yakni kultur feodalisme yang masih kuat di tengahmasyarakat kita, khususnya pada penguasa, baik di pusatmaupun di daerah.Jika sifat feodal (feodalistis) dimiliki seorang penguasa, sifat itu diyakini akan menggerakkan pikirannya untuk terus mencari cara bagaimana mempertahankan kehormatandari kekuasaan yang dipegangnya.Sesuatu yang membuat citra sangpenguasa buruk jelas akan menggangu kehormatan dan kekuasaannya. Karena itu, sang penguasayang dipengaruhi sifat feodalis diyakini akan menutupinya mati-matian.Menyadari pecegahan lebih baikdari pengobatan, penguasa feodalistis pun diyakini menyadari bahwalangkah yang paling efektif untukmenjaga kehormatan sekaligus kekuasaan adalah mencegah adanyapihak yang hendak membongkar aibyang dilakukannya atau orang-orangdi lingkarannya. Dalam rangka inilahdiyakini, seorang penguasa akanmemanfaatkan kedudukannya mendikte bawahannya, bahkan lembagalain, termasuk lembaga independenagar bertindak sesuai keinginannya.Jika ada pihak yang dianggaptidak bersedia menuruti keinginannya, seorang yang terpengaruh feodalistis juga diperkirakanmampu melakukan rekayasa pembunuhan karakter bahkannyawa lawannya. Dari dasar pemikiran itulah maka apa yangdialami KPK – berbagai upaya pelemahan - misalnya, didugakarena pekerjaan mereka yang gigih memberantas korupsi.Walau susah dibuktikan, namun dampak dari kulturfeodalisme ini cukup membahayakan. Jika seorang penguasamenggunakan feodalisme dalam gaya pemerintahannyaniscaya jalannya pemerintahan akan mengalami kelumpuhan.Dengan demikian, pemberantasan korupsi pun pasti tidakakan jalan. Sebaliknya, bahkan akan bertambah subur.Menyadari akar korupsi demikian, maka langkah yang diperlukan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia pertama sekali adalah mengembalikan independensiKPK. Kedua, meningkatkan profesionalisme penegak hukum.Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan pengawasan masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat.RedaksiK