Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77
P. 6


                                    6 BERITAINDONESIA, Juni 2010SURATKOMENTARSurat atau komentar tentang apa sajabaik berkenaan dengan isi majalah BeritaIndonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamatsebagai berikut:• email : redaksi@berindo.com• surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A JakartaSelatan 12840 Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474 Fax. (021) 83787235Semua Orang TerseretEfek sosial video porno selebritispapan atas sungguh dahsyat. Video panastak bermoral tersebut telah menyedotperhatian masyarakat mulai dari kaumgedongan sampai pinggiran kali, dariperumahan mewah sampai kawasankumuh, dari media cetak sampai elektronik, dari kalangan remaja sampai ibuibu pejabat dan elite nasional. Hujatandemi hujatan bercampur kaget atasperilaku seks para artis muda itu seolahmembuat semua orang terseret di dalamnya, seperti baris lagu Ebiet G Ade ‘inidosa siapa, salah siapa’. Peredaran videoporno selebritis papan atas ini menyebabkan demoralisasi dan membahayakan generasi muda, khususnyaanak-anak. Polisi harus segera mengambil langkah hukum, tangkap dulupelaku, temukan penyebarnya dan hukum seberat-beratnya karena tindakanperselingkuhan dan perzinahan adalahpidana. Masyarakat juga harus mendukung polisi untuk menuntaskan masalah ini melalui hukuman moral dansosial terhadap pelaku dan pengedar.Hj. Siti Umiyatimodus_bogor@plasa.comAkal-akalan DPRMasyarakat belakangan ini sedangmenyoroti usulan DPR soal dana aspirasiyang dinilai tidak tepat. Dana aspirasiuntuk tiap anggota DPR seharusnya tidakperlu diwacanakan karena hal itu merupakan akal-akalan dari para anggotadewan yang telah merasakan empuknyakursi di Senayan. Argumen untuk danaaspirasi itu seolah-olah bentuk aspirasidari daerah rasanya kurang kuat, namunlebih pada upaya untuk mendapatkanmodal politik supaya pada periodeberikutnya sudah cukup modal. Usulanini tidak bisa disahkan karena saya yakinmasih banyak anggota DPR yang memiliki hati nurani daripada mengusulkananggaran yang menguntungkan dirinyasendiri. Masyarakat harus menolakusulan tersebut, kemudian pemerintahharus konsisten menolak usulan tersebutkarena bertentangan dengan konstitusidan bisa mengakibatkan sulit dan tidaktertatanya anggaran negara.Ronald Surbaktiacay_bogor@plasa.comDiskriminasi Sekolah BerlabelRSBIUsaha segelintir oknum membuatsendiri sekolah dengan label RintisanSekolah Berstandar Internasional dinilaitidak masuk akal karena memupusamanat pendidikan untuk membebaskanmanusia dari ketidaktoleranan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan,ketidakadilan, dan diskriminasi. Pemberian label kepada sekolah-sekolahbukan pada perhatian akan mutunya,tapi lebih mengarah kepada UUD, ujungujungnya duit dan kredit poin bagioknum kepala sekolah. Pemakaian labelinternasional oleh sekolah lebih kepadameningkatkan bargaining position sekolah untuk menarik siswa dari kalanganberduit, dan menyingkirkan calon siswadari kalangan tidak berpunya. Caranya,pendaftaran siswa baru sekolah RSBIlebih awal dibanding sekolah lain. Sebagai contoh, ada sebuah SMK NegeriRSBI di kawasan Jakarta Selatan yangsudah membuka pendaftaran untukkelas RSBI dengan uang pangkal Rp 8juta dan SPP Rp 400 ribu yang diinformasikan secara lisan kepada calon.Dengan begitu siswa dari kalanganmiskin dari awal sudah tersingkir.Namun yang berkantong tebal dantergiur label internasional melenggangtanpa rintangan.Lalu dimana peranan komite sekolahdalam menentukan biaya? Kalaupun adarapat komite, menentukan biaya ituhanya untuk ketuk palu. Karena biayadapat ditentukan di depan secara bisikbisik. Sebab yang masuk RSBI darikalangan berpunya. Kalaupun ada yangprotes, wali murid yang lain cs-nyakepala sekolah langsung dipatahkandengan dalih sekolah bermutu memangmahal. Begitulah kejadian sebenarnya.Pola tersebut sebenarnya hampir disemua SMU Negeri Jakarta, bukanhanya di RSBI. Sekolah serta aparatnyadi atasnya seharusnya malu. Tidak fairkalau hanya menimpakan kesalahankepada kepala sekolah. Pihak yangberwenang di atas kepala sekolah jugaharus bertanggunjawab. Ternyata APBNsebesar 20 persen atau Rp 209 triliununtuk pendidikan belum mampu mengPEMASANGAN IKLAN:Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474Fax. (021) 83787235
                                
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10