Page 8 - Majalah Berita Indonesia Edisi 77

8 BERITAINDONESIA, Juni 2010BERITA TERDEPANilustrasi: sonny pBanyak yang Tidak BermutuMeski hampir 300 orang mendaftar sebagai calon ketuaKPK, namun cuma sedikit nama yang kredibilitasnya bisadiperhitungkan.ejak dibentuk tahun 2003, KPKtelah melewati dua periode masakepemimpinan, pertama KPK dibawah Taufiequrachman Rukisebagai Ketua KPK yang dilantik 16Desember 2003, kemudian KPK di bawahkepemimpinan Antasari Azhar yangseharusnya menjabat untuk periode2007-2011.Sebagai lembaga yang baru muncul,KPK di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki mendapat respon positifdari seluruh lapisan masyarakat. Ketikaitu KPK berhasil menghukum beberapapejabat yang terbukti korupsi, sepertiGubernur Provinsi Aceh AbdullahPuteh, Ketua KPU NazaruddinSjamsuddin, dan mantan KapolriRusdihardjo. Walau KPK dibawah pimpinan Taufiequrachman Ruki yang cukupakrab dengan Presiden SBYini dianggap masih tebangpilih, namun pada prinsipnya belum ada pihak yangberani melawan KPK secaraberhadap-hadapan.Ketika Antasari Azharmenjabat Ketua KPK, iasempat mencuri perhatianpublik setelah menangkapJaksa Urip Tri Gunawan danArtalyta Suryani, Al AminNur Nasution anggota DPRRI, dan mantan deputi seniorBank Indonesia yang jugabesan Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY), Aulia Pohan.Namun, entah karena gebrakannyaitu, ketika masih separuh perjalananmemimpin KPK, Antasari tersandungdengan kasus pembunuhan. Ia didugamenjadi aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Direktur PT RajawaliPutra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, 14Maret 2009 di Modernland, Tangerang.Sejak saat itu, intensitas pelaksanaantugas KPK pun semakin tidak optimal.Apalagi setelah Antasari ditetapkansebagai tersangka 4 Mei 2009 lalu divonishukuman penjara selama 18 tahun olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan (11 Feb2010), posisi KPK mulai goyah.Di tengah kasus yang menimpa Antasari, dua pimpinan KPK lainnya, BibitChandra juga menghadapi kasus hukum,yakni tuduhan terima suap dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuatpimpinan KPK yang tadinya tinggal empatorang semakin kedodoran. Untuk melengkapi kekosongan pimpinan KPKtersebut, Presiden pun sempat mengisinya dengan memasukkan tiga orang yangdiantaranya adalah mantan Wakil KetuaKPK periode 2003-2007, Tumpak Hatorangan Panggabean yang kemudian menjadi pelaksana tugas Ketua KPK.Namun karena Perpu pengangkatanTumpak Hatorangan ditolak DPR, Tumpak pun kemudian ditarik keluar dariKPK. Dengan demikian, KPK kembalibela koruptor. Banyak kalangan kemudianberkhayal sambil mengelus dada, apajadinya masa depan KPK kalau pemimpinnya adalah pengacara pembela koruptor.Sorotan kemudian berpindah ketikaJimly Asshiddiqie dan Busyro Muqoddasmenyatakan diri mendaftar sebagai ketuaKPK. Publik dan panitia seleksi sepertimendapat angin segar karena mendapatiada calon yang kredibilitasnya bisa diperhitungkan.Namun belakangan, masuknya JimlyAsshiddiqie dan Busyro Muqoddas itumenimbulkan kekecewaan karena merekatidak sepenuhnya keluar dari jabatanlamanya. Jimly Asshiddiqie cuma mundursementara dari Dewan PertimbanganPresiden (21/6) dan Busyro Muqoddasberjanji mundur dari Komisi Yudisialpada saat yang tepat. “Saya mendaftar seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi sematamata karena amanatsejumlah kalangan,” kilahnya.Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidindi Jakarta berpendapatseharusnya merekamundur dari jabatanlama pada saat mendaftarkan diri pada jabatan baru. Pakar politikKacung Marijan bahkan berpendapat lebihkeras, “Pencalonan mereka tanpa meninggalkan jabatannya saat inimenunjukkan merekahaus kekuasaan. Secaraetika, seharusnya keduanyamundur.”Ia menilai, sikap Jimly danBusyro seperti hukum ekonomi yangmenimbang untung dan rugi. Sikap itu,kata dia, kurang mendidik masyarakat.“Orang menganggap mereka pragmatis,mau mendapatkan semuanya. Kalau tidakdapat ya masih pegang jabatan, kalaudapat ya jabatan lama ditinggalkan. Kalaumau serius memperbaiki KPK, harusnyasekalian saja mundur,” tandas Kacung.Keengganan dua tokoh tersebut melepaskan jabatan lamanya membuat publikcuriga. Jimly dalam kapasitasnya sebagaianggota Wantimpres diduga merupakantitipan Presiden. Kecurigaan semacam ituwajar karena banyak kepentingan dalamproses pemilihan ketua KPK. Lembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan parakoruptor sekalipun punya kepentinganuntuk bisa mengendalikan KPK. „ BIhanya dihuni oleh empat pimpinan.Kinerja komisi ini pun terlihat semakinhari semakin menurun.Untuk melengkapi kembali kepemimpinan KPK ini, pemerintah kemudiansejak 25 Mei hingga 14 Juni membukaseleksi pendaftaran pimpinan KPK yangdiketuai oleh Menteri Hukum dan HAMPatrialis Akbar.Hingga akhir Juni 2010, proses pendaftaran ketua KPK masih menjadi topikyang hangat dibicarakan. Selain soalpendaftarnya yang lebih dari 286 orang -bandingkan dengan jumlah pendaftarcalon ketua Komisi Yudisial yang cuma60-an orang – jejak rekam para pendaftarpaling mendapat sorotan.Pasalnya, banyak pendaftar dari kalangan pengacara yang pernah menjadi pemS