Page 12 - Majalah Berita Indonesia Edisi 11

BERITA TERDEPAN12 BERITAINDONESIA, 20 April 2006Hubungan antarnegara sepatutnya dilandasi sikap salingmenghargai nasionalisme dankedaulatan masing-masingnegara. Tapi, kebijakan pemerintah Australia denganmemberikan visa sementara (TemporaryVisa) kepada 42 dari 43 orang warganegara Indonesia (WNI) asal Papua, (23/3), justru telah melecehkan kedaulatanIndonesia.Sebab, seperti ditegaskan Menko Polhukam Widodo AS dalam Rakor Polkamterbatas di Jakarta, Jumat (24/3), “Tidakada alasan mereka mencari suaka karenatidak dikejar-kejar aparat, tidak mendapatancaman dan bahkan juga tidak adatuntutan”.Kata Widodo, kebijakan Australia itusama sekali tidak mengindahkan perasaandan sensivitas rakyat Indonesia terhadapisu itu. Padahal, Jakarta dan Canberradalam berbagai tingkat sering melakukanpembicaraan menyikapi berbagai kemungkinan terjadinya kasus-kasus seperti ini.Jakarta selalu memegang komitmen Australia untuk menghormati integritaswilayah NKRI.Jakarta memang pantas sangat kecewadan berang atas sikap Canberra. Betapatidak. Sejak awal, baik melalui Deplumaupun penegasan langsung PresidenSBY via telpon kepada PM Australia JohnSaat Garuda Diusik Kangguru“Banyak cara untuk menunjukkan kekecewaan terhadap sikap negara asing,dari mengirim surat, memanggil Dubesasing di Indonesia untuk menyampaikanprotes, hingga pemanggilan duta besarIndonesia,” ujar Yuri.Namun, kata Direktur Asia Timur danPasifik Deplu itu, Dubes Hamzah tidakditarik secara tetap melainkan secarasementara. Ditambahkan Yuri, KBRI diAustralia tidak dikonsultasi oleh Canberratentang keputusan pemberian visa.Yuri tidak menampik kemungkinanbakal memburuknya hubungan Jakartadengan Canberra sebagai ekses kasus ini.“Keputusan itu telah mengganggu atmosfirsecara umum hubungan kedua negara. Itutidak mungkin mendorong kerja samakedua negara, terutama menghadapipendatang ilegal,” ujar Yuri Thamrin.Kalangan Komisi I DPR malah mendesak pemerintah memutuskan hubungandiplomatik dengan Australia. Ali MochtarNgabalin, anggota DPR, menyitir informasi yang dia terima, dalam waktu 6-9bulan atau paling lambat 3 tahun, Papuaakan dilepaskan dari NKRI.Pengamat intelijen Wawan Purwanto,seperti dikutip Rakyat Merdeka (25/3),menganalisis, ada konspirasi tingkat tinggidi balik kasus memanasnya Papua, denganAustralia dan Amerika Serikat sebagaipelakon.“Tujuannya ingin memisahkan provinsi inidari pangkuan Indonesia. Saat ini dua negaraitu melakukan permainan dua kaki, di depan laindan di belakang lainpula,” tandas Wawan.Kalau begitu, Indonesia mesti antisipatifjangan sampai kasuspemberian visa, sesaatsetelah kejadian diAbepura, Papua yangmenewaskan limaaparat Polri dan TNI,bergulir dan menjadibom waktu bila tidakingin Papua di-TimorLeste-kan dan lepas dari pelukan sayap Garuda. ■ AFKebijakan Australia memberikan visa sementara kepada 42 WNI asal Papua telah mengabaikanperasaan dan sensitivitas rakyat Indonesia. Jakarta marah besar.Howard, Indonesia mengklarifikasi tidaksatupun dari para peminta suaka itutengah dikejar-kejar aparat keamanan.Bukan hanya itu, Presiden SBY bahkantelah meminta Howard untuk memulangkan mereka seraya menjamin mereka tidakakan dituntut hukum bila kembali ke tanahair.Karena itu, imbuh Menko Polhukam,“Kebijakan itu seolah-olah membenarkansinyalemen yang berkembang selama inibahwa ada elemen-elemen di Australiayang membantu gerakan separatisme diPapua. Kalau kita lihat proses kedatangandan respons pemerintah Australia sampaikeluarnya izin tinggal sementara itu,seolah-olah mengesankan adanya spekulasi elemen-elemen di Australia membantugerakan separatisme”.Sebagai wujud reaksi kerasnya, Jakartatelah menempuh sejumlah langkah politis:memanggil pulang Dubes RI di Australia,Teuku M. Hamzah Thayeb, untuk dimintaipenjelasan seputar sepak terjang Australia menyikapi permintaan suaka politik 43WNI dan memanggil Dubes Australia diJakarta untuk menyampaikan kekecewaanIndonesia.Juru Bicara Deplu-RI, Yuri Thamrin,(24/3), menegaskan langkah Jakartamemulangkan Dubesnya di Australiasudah dipertimbangkan secara matangdan terukur.