Page 11 - Majalah Berita Indonesia Edisi 16

negara dari sektor pajak tahun ini mencapai 30 juta orang, gaji PNS naik minimal Rp 2 juta,” ujarnya. Kenaikan pemasukan dari sektor pajak pada tahun2005 mendorong dinaikkannya gaji pegawai negeri sipil yang semula minimal Rp668 ribu menjadi Rp 1.060.000.Target pemasukan dari sektor pajak,menurut dia akan bisa tercapai dengancara mengoptimalkan pelayanan publik.“Dalam setahun saja dari tahun 2004 ketahun 2005 kenaikannya sudah luar biasaseperti itu. Saya optimistis akan tercapaidengan pelayanan publik, seperti yangdilakukan Kabupaten Sragen Karangayar,Sidoarjo,dan Gorontalo. Kalau bisa 30 jutawajib pajak tercapai, negara kita akanmakmur,” kata Taufiq.➧ 11/06/2006GAM Mundur dari BRAGerakan Aceh Merdeka (GAM) mundurdari kepengurusan Badan ReintegrasiAceh (BRA), lembaga yang mengurusiprogram reintegrasi Aceh sebagai bagiandari kesepakatan damai Helsinki. Alasannya, struktur BRA tidak efektif karenadinilai terlalu besar. “Juga adanya anggotaPembela Tanah Air (Peta) menjadi salahsatu penyebab GAM menarik diri daristruktur BRA,” ujar Munawar Liza Zein.Munawar yang menjabat Deputi Hukumdan HAM di BRA mengaku, keinginanGAM untuk mundur sebenarnya sudahlama. Sebelumnya GAM pernah mengusulkan mengeluarkan orang-orang yangdinilai tidak efektif untuk restrukturisasi.Ketua BRA Yusni Sabi berharap siapapunyang duduk di BRA tidak lagi mengatasnamakan kelompok tertentu. “Yang dudukdi BRA nanti hanya atas nama pemerintah,” ujarnya seraya berharap semuaanggota BRA hanya memikirkan bangaimana menjalankan program reintegrasisecepatnya.➧ 12/06/2006Soeharto Tetap DiadiliProses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto jalan terus. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara(SKP3) yang dikeluarkan KejaksaanAgung 11 Mei lalu dinyatakan tidak saholeh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Karena itu, Soeharto harus tetap diadilidalam kasus korupsi tujuh yayasan yangdiduga merugikan negara Rp 1,7 triliun.Pencabutan SKP3 tersebut diputuskanAndi Samsan Nganro, hakim tunggalsidang permohonan praperadilan atasSKP3 Soeharto di Pengadilan NegeriJakarta Selatan. Atas putusan hakim yangmengabulkan permohonan praperadilansejumlah LSM itu, Kejaksaan Agung(Kejagung) menyatakan banding.Dalam amar putusannya, Andi berpendapat, SKP3 yang dikeluarkan Kejagung tidak memenuhi alasan sesuaiketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf aKUHAP, yaitu perkara ditutup karenatidak mempunyai alat bukti, bukan merupakan tindak pidana, serta ditutup demihukum, tetapi didasarkan pada kondisikesehatan terdakwa Soeharto yang tidaklayak diadili. Selain itu, tidak dilaksanakannya fatwa Mahkamah Agung(MA) yang menugaskan Kejagung untukmengobati sakit Soeharto hingga sembuh(HIGHLIGHT BERITA JUNI 2006)BERITAINDONESIA, 6 Juli 2006 11dan menghadirkan mantan kepala negaraitu di persidangan. “Atas sejumlah halyang dikemukakan tersebut, pengadilanberpendapat, penghentian penuntutanperkara Soeharto bertentangan denganputusan MA, tidak tepat dan bersifatprematur,” tegas Andi.Tangerang dan Bekasi Raih PredikatKota TerkotorKabupaten Tangerang dan KabupatenBekasi tercatat sebagai kota terkotor diIndonesia. Pengumuman kota terkotor itudisampaikan pada malam anugerah lingkungan 2006 di Jakarta. Dalam acarayang dihadiri Wakil Presiden M JusufKalla itu juga disebutkan Kota Bandungdan Banjarmasin sebagai kota terkotorkategori metropolitan. Sedangakan Balikpapan terpilih sebagai kota favorit. KotaBandung layak mendapatkan predikat itukarena walikotanya tak mampu mengelolasampah. Berminggu-minggu pada Meilalu kota itu diliputi bergunung-gunungsampah yang tak terangkut.Tahun lalu, Kabupaten Tangerangsudah masuk daftar kota terkotor, kinimasuk daftar lagi. Sementara itu, KotaDepok dan Kabupaten Bogor lolos dariklarifikasi tersebut. Tahun 2005, Depokdan Kabupaten Bogor tercatat sebagaikota terkotor.Pengumuman kota terkotor atau istilahlainnya kota belum bersih itu dilengkapipemberian penghargaan Adipura sebagaisimbol kota terbersih. PenghargaanAdipura diberikan langsung oleh PresidenSusilo Bambang Yodhoyono di IstanaNegara.