Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 25
P. 7
HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 23 November 2006 7OKT-NOV200618/10/2006Produk WSF Dianggap MelanggarHukumProduk water stimulating feed atauWSF yang diklaim penemunya sebagaipupuk majemuk lengkap belum memiliki izin resmi dari Departemen Pertanian. Oleh karena itu, peredarannya secara komersial melanggar aturan hukum. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian(Deptan) Sutarto Alimoeso di Jakarta,Rabu (18/10), produk WSF juga tidakmemenuhi syarat minimal pupuk. Selain hanya memiliki satu dari 16 unsurminimal pupuk, pemakaian WSF padajangka panjang bisa merusak tanah karena unsur hara alami terkuras. Sebelumnya, Umar Hasan Saputra mengklaim produknya mampu meningkatkan penyerapan unsur hara tanamandan mengaktifkan organisme dalamberbagai jenis tanah. Presiden DirekturCiputra Group Ir Ciputra juga sempatmemperkenalkan Umar Hasan Saputradan WSF kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, 6September 2006.19/10/2006Hamid Tunjuk PengacaraMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menilai tudingan Daan Dimara dan kuasa hukumnya, Erick S Paat, sudah tak proporsional. Untuk itu, mulai Kamis (19/10),Hamid menunjuk Amir Syamsuddin sebagai kuasa hukumnya. Amir Syamsuddin menjelaskan, pernyataan-pernyataan Daan Dimara dan kuasa hukumnya telah merusak semuanya, tidaksaja citra Hamid Awaludin selaku pribadi dan pejabat negara, tetapi juga merusak institusi kepolisian, kejaksaan,dan KPK yang telah berupaya memberantas korupsi. Keterangan Hamid yangdiduga palsu, yakni pernyataan bahwadia tidak hadir dan tidak memimpinrapat pada 14 Juni 2004 yang memutuskan harga pengadaan segel surat suarapilpres I dan pilpres II. Padahal, menurut Amir, ada lima saksi lain: UntungSastrawijaya, Zainal, Aryono, Boradi,dan Bakrie Asnuri menyatakan sebaliknya. “Selain itu, Hamid bukanlah ketuaatau wakil ketua panitia segel suratsuara pilpres I dan pilpres II sehinggatak berwenang memimpin dan memutus harga,” kata Amir.20/10/2006Dua Tahun SBY-JKDua tahun masa pemerintahan SBYJK belum memberi harapan perubahan,baik di bidang politik, keamanan, apalagi ekonomi. Pemerintah malah sibukberetorika dan mengemas citra. Arahdan konsep pembangunan ke depantidak jelas. Demikian rangkuman pendapat dari pengamat politik Tjipta Lesmana, Ketua DPP PPP Endin Shofihara,Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan pengamat ekonomi Rhenald Kasali. TjiptaLesmana menyatakan, di bidang politikpemerintah tak sanggup menekan radikalisme dan ancaman NKRI. Presidenterjebak dalam lingkaran bargainingpartai dan tak mampu bersikap tegasdalam berbagai persoalan. Endin danTjahjo menilai pemerintah jalan di tempat dalam melakukan reformasi hukum.Sedangkan Kasali menyatakan, pemerintah harus mengefektifkan perusahaan agar masyarakat sejahtera dan keluardari kemiskinan. Dia menilai reformasibirokrasi belum diprioritaskan. Birokrasi yang ada belum menunjang ataumendorong perusahaan untuk berkembang, justru malah menghambat.21/10/2006Yudhoyono Menerima Kunjungan PMThailandPresiden Susilo Bambang Yudhoyonomendorong agar keadaan darurat yangmasih diberlakukan dan justru diperpanjang melalui dekrit di Thailand dicabut secepatnya. Pernyataan Presidenitu disampaikan dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri (PM)Thailand Surayud Chulanont di KantorPresiden, Jakarta, Sabtu (21/10). Terhadap harapan Presiden Yudhoyono itu,menurut Menlu Hassan Wirayuda, PMSurayud bersedia mempertimbangkan
