Page 12 - Majalah Berita Indonesia Edisi 27

12 BERITAINDONESIA, 21 Desember 2006BERITA TERDEPANKursi PanasWali KotaDepokBelakangan ini NurMahmudi Ismail ibaratduduk di atas bara. Kursiwali kotanya sedangdiguncang banyak partai.otret-potret ukuran raksasaNur Mahmudi Ismail yang mengenakan seragam dinas walikota, terpampang di sejumlahtempat ramai Kota Depok, Jawa Barat, taklama setelah dilantik Menteri DalamNegeri. Pemasangan Baliho tersebut, bisajadi atas persetujuan Mahmudi, menggusur posisi iklan luar ruang. Tak lamakemudian, tiba-tiba terjadi gejolak politik.Massa menduduki kantor wali kota danDPRD, menuntut Mahmudi meletakkanjabatan.Memang Mahmudi tidak meletakkanjabatan, tetapi Balihonya diturunkan dariberbagai tempat strategis. Rupanya, pemasangan Baliho tersebut merupakan salah satu dari enam poin penting yang diprotes oleh massa pendukung enam cabang partai—Golkar, PDI-P, Demokrat,PAN, PKB—yang menabuh “genderangperang” melawan Mahmudi. Dia merebutkursi yang seharusnya diduduki olehBadrul Kamal yang telah dikukuhkan KPUDepok dan Pengadikan Tinggi Jawa Barat,memenangkan pemilihan wali kota.Namun Mahkamah Agung menganulirkeputusan Pengadilan Tinggi, mencopotBadrul dari kursi wali kota dengan vonis:terbukti bersalah memainkan puluhanribu suara.Kelima fraksi DPRD Kota Depok itumenuding setidaknya ada enam kebijakaneksekutif Mahmudi yang melanggar undang-undang. Enam kebijakan tersebut:pembentukan staf pendukung wali kotadan wakil wali kota, hibah Rp 60 juta dariseorang pengusaha untuk pembuatanBaliho Mahmudi, penerbitan site planatas nama PT Binatama Ardhikarya, pemberian bantuan keuangan kepada LPMTugu untuk program Sistem PengolahanSampah senilai Rp 211 juta. Dan indikasipelanggaran Keppres (Nomor 80/2003)pada lelang di Dinas Pekerjaan Umumserta ketidakberpihakan Mahmudi terhadap kepentingan rakyat, terkait denganrekomendasinya untuk permohonan pembaharuan HGB (No.7) atas nama PT MegaLimo Estate.Amarah para anggota fraksi DPRD (kecuali PKS) menjalar ibarat api yang tersiram bensin setelah Presiden PKS TifatulSembiring yang membela Mahmudi yangdidukung PKS, menuding mereka sebagaipemeras. Mereka meradang dan merasasakit hati. Wakil Ketua DPRD Depok,Agung Witjaksono, mengatakan saat inibukan lagi perbedaan pendapat yangditekankan, melainkan ada temuan bahwaMahmudi melanggar UU, sumpah jabatandan indikasi KKN. Pembelaan fraksi PKS,katanya, hanya memperpanjang masalah.Delapan anggota DPRD Kota Depokmelaporkan Mahmudi ke MahkamahAgung, Kamis (16/11). “Ada enam buktikesalahan yang kami sampaikan,” kataBabai Suhaimi, Ketua DPRD Kota Depok,dari fraksi Golkar. Kata Babai, Mahmudiharus lengser jika MA menyatakan diabersalah. Tetapi Mahmudi tidak gentar.“Kalau ada penyimpangan laporkan sajake auditor BPK,” kata Mahmudi. Sedangkan fraksi PKS menilai, surat yang dikirimkelima fraksi tersebut ke MA lebih bernuansa politis. Pengaduan itu menurutPKS bermaksud menciptakan citra burukterhadap wali kota Depok. Anggota fraksiPKS Qurtifa Wijaya mengatakan (17/11)hal-hal yang terungkap di dalam suratDPRD ke MA lebih banyak dilatarbelakangi kepentingan politis ketimbangpelaksanaan fungsi pengawasan. Quartifamenunjuk pada pernyataan politik KetuaDPRD Namin Bothin dan Ketua FraksiPDI-P Depok Siswanto yang mengingatkan wali kota Mahmudi agar tidak mengganti sekretaris daerah.Ketidakberuntungan belum menjauhdari Mahmudi. Sebab, dia masih mondarmandir ke Kantor Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Mahmudi (17/11) diperiksa kembali oleh KPK dalam kaitan dengan kasus sejuta hektar lahan gambut diKalimantan Timur yang juga melibatkangubernur provinsi tersebut. Pemeriksaanitu terkait dengan jabatannya sebagaiMenteri Kehutanan dan Perkebunan semasa pemerintahan KH AbdurahmanWahid (1999-2001). Mahmudi masihmenunggu pemeriksaan KPK berikutnya,terkait dugaan korupsi pemberian izinpemanfaatan kayu (IPK) di salah satukabupaten di Sumatra. Mahmudi mengakui adanya surat pemanggilan KPK.Sehubungan dengan memanasnya hubungan antara Mahmudi dan para anggota DPRD, Zulkieflimansyah, WakilKetua Fraksi PKS di DPR Pusat menasihatkan Mahmudi agar lebih rendah hati,lentur dan tidak memaksakan perubahandi dalam pemerintahannya. “Keinginandan niat baik belum tentu membuahkanhasil yang baik kalau resistensi dari lingkungan berlebihan,” kata Zulkieflimansyah kepada Kompas.Seorang pengamat politik UniversitasIndonesia memberi saran serupa. IrianiSophiaan mengingatkan Mahmudi untukmelakukan lobi politik terhadap paraanggota DPRD Kota dari partai-partailain, tidak hanya mengandalkan PKS.Iriani meminta Mahmudi lebih lentur,rendah hati dan luwes. “Mestinya dia lebihbanyak berdialog dan tidak memaksakanperubahan,” kata Iriani. Dan Mahmudiyang juga mantan Ketua Umum PartaiKeadilan, kemudian bereinkarnasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), harus mampu bermain politik, bagaimanamengelola konflik dan mengatur petakekuatan. Saran Iriani: “Mahmudi hendaknya paham bahwa dia harus merebutkemenangan dengan memperbesar pengaruh, bukan dengan melancarkanperang.”Tetapi sejumlah LSM yang bernaung dibawah bendera Forum Peduli MasyarakatDepok menempatkan diri lebih berpihakkepada Mahmudi. Mereka menilai tindakan sebagian besar anggota DPRD Depoksaat ini mengarah pada impeachment.Menurut mereka pelengseran Mahmuditidak berdasar. Karenanya, forum tersebut meminta para elit politik Kota Depok berpikir dan bertindak jernih di dalam menyikapi dan menyelesaikan konflikantara legislatif dan eksekutif. Mereka mengingatkan agar ketegangan kedua lembaga tersebut tidak menyeret warga Depok, diperkirakan mencapai satu juta jiwa lebih, ke dalam konflik dan kerusuhan.“Masalah tersebut mestinya bisa diselesaikan dengan santun,” kata Muharram,salah seorang pimpinan forum tersebut. Satu hal yang perlu dilakukan Mahmudi, melakukan istigfar karena dia sedang duduk di kursi panas wali kota. „ SHPilustrasi: dendy