Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 33
P. 7
HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 15 Maret 2007 7FEBRUARI200714/02/2007Investasi di Indonesia Dinilai PalingBerisikoSebuah hasil survei yang dikeluarkanoleh lembaga konsultan dan riset, ThePolitical and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan, Indonesiamerupakan negara yang paling berisikountuk bisnis. Survei PERC itu dilakukanterhadap sejumlah eksekutif dan pengusaha asing di Asia. Mereka dimintauntuk memberikan penilaian terhadapnegara-negara yang berisiko dalambidang bisnis. Angka yang diberikanterhadap negara-negara itu antara 0-10,dimana angka 0 berarti negara itu paling tidak berisiko. Sebaliknya angka 10menunjukkan kalau negara itu memilikirisiko paling besar. Angka paling tinggi(paling berisiko) diberikan kepada Indonesia, yaitu 6,79. Negara yang dianggap paling baik untuk bisnis adalah Australia dengan angka 2,69. Singapuraberada di urutan kedua terbaik denganangka 2,74. Berikutnya Jepang (3,13),Amerika Serikat (3,15), Hong Kong(3,33), Malaysia (4,66), Taiwan (4,76),Korea Selatan (4,78), Vietnam (5,36),China (5,44), Thailand (5,49), Filipina(5,74), dan India (6,24). Austaralia danAS dimasukkan dalam survei itu sebagainegara pembanding. Menurut PERC,problem utama yang masih membuatIndonesia belum beranjak dari posisinegara paling berisiko untuk investasiPresiden Susilo Bambang Yudhoyonomenggelar ‘penyelesaian secara adat’yang mempertemukan kedua belahpihak dalam rapat kabinet koordinasiterbatas tentang langkah pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Jakarta,Jumat (23/2). Satu dari tiga agenda rapat itu menyangkut masalah Yusril danRuki yang terkait dengan penerapan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003. Presiden menyatakan bahwa penunjukan langsung di KPK dan Depkehdan HAM dibenarkan menurut aturan.Namun, pengadaannya harus benar. Jika dalam pengadaan barang ada dugaan, temuan, dan bukti-bukti penyimpangan, Presiden meminta proses hukumditempuh. Usai rapat Ruki menyatakan,penyidikan akan terus dikembangkan.“Tidak mustahil, dalam satu-dua hariakan ada tersangka baru,” ujarnya.16/02/2007SBI Dihapuskan Secara BertahapSertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen moneter Bank Indonesia akan dihapuskan secara bertahap seiring dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara atau SPN oleh pemerintah. Sementara Kamar Dagang danIndustri Indonesia menilai SBI menghambat pertumbuhan kredit. “Instrumen yang dimiliki BI saat ini masih terbatas. Nanti kalau pemerintah sudahmenerbitkan SPN, SBI secara bertahapadalah lemahnya institusi pemerintah.Selain itu Indonesia belum bisa melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)yang masih rendah. Berbagai persoalanyang dijadikan bahan penelitian adalahpolitik, ketidakstabilan sosial, lembagalembaga negara, sumber daya manusia,faktor fisik, dan faktor yang berpengaruh terhadap negara itu.15/02/2007Perseteruan Dua Pembantu PresidenMenteri Sekretaris Negara Yusril IhzaMahendra ‘berseteru’ dengan KetuaKPK Taufiequrrachman Rukim mempertahankan argumentasinya masingmasing. Yusril merasa yakin dirinyasama sekali tidak bersalah atas penunjukan langsung proyek Automatic Identification Fingerprints System (AFIS) diDepkeh dan HAM. Yusril sebelumnya(15/2) diperiksa KPK sebagai saksi berkaitan dengan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 6 miliar itu.Sebaliknya Yusril malah menuding Rukiyang melanggar Keputusan Presiden(Keppres) No. 80/2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang juga berindikasi korupsi. Jumat (16/2), Yusril melaporkan Ruki ke KPK, disertai buktibukti indikasi korupsi yang dilakukanpimpinan KPK itu. Yusril juga memintaagar KPK diaudit oleh BPK. Melihat‘perseteruan’ kedua pembantunya ini,
