Page 7 - Majalah Berita Indonesia Edisi 34
P. 7
HIGHLIGHTBERITA In HeadnewsKarikatur BeritaBERITAINDONESIA, 29 Maret 2007 7FEB-MAR200728/02/2007Bentrok di Bangkep 3 TewasAktivitas pemerintahan di KabupatenBanggai Kepulauan (Bangkep), SulawesiTengah, lumpuh total selama sepekan,akibat aksi warga menolak pemindahanibu kota Bangkep, dari KecamatanBanggai ke Kecamatan Salakan. Selasa(27/2) malam, warga Kota Banggaimasih menyegel beberapa kantor. Aksiyang berlangsung sejak Rabu (21/2)atau seminggu sebelumnya, mengakibatkan seluruh pegawai di lingkunganPemerintahan Kabupaten Bangkepdiliburkan. Aksi penolakan warga terhadap pemindahan ibu kota Bangkepdari Banggai di pulau Banggai ke Salakan di Pulau Peleng mencapai puncaknya pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Bangkep di Salakan,Kecamatan Tinangkung, Rabu (28/2).Wakil Ketua DPRD Bangkep SulaemanHusen mengatakan, pemindahan ibukota Bangkep sudah sesuai dengan pasal11 Undang-undang Nomor 51 Tahun1999 yang menyatakan pemindahan ibukota Kabupaten dari Banggai ke Salakanselambat-lambatnya lima tahun setelahUU tersebut ditetapkan. KabupatenBangkep adalah pemekaran dari Kabupaten Banggai pada tahun 1999. Dalamdua kali bentrokan, dua warga tewasterkena tembakan. Bentrokan pertamaterjadi pada pukul 09.30-11.30. Seorangwarga tewas dalam bentrokan ini.tentang pengembalian uang rapelansecara angsuran melalui pemotongangaji hingga masa akhir jabatan pada2009 mendatang. Mekanisme pengembalian sedemikian tercantum dalamrancangan Peraturan Pemerintah Pengganti PP No. 37 Tahun 2006.02/03/2007Zulkarnaen Ditahan dan SuwarnaA.F Dituntut 7 TahunKomisi Pemberantasan Korupsi(KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (Dephukham) Zulkarnaen Yunus, terkait kasus pengadaanalat sidik jari (AFIS) di Dephukhampada 2004 silam. Usai pemeriksaanselama emam jam, Zulkarnaen langsungdigiring ke dalam mobil tahanan KPKdan selanjutnya mendekam di RumahTahanan (Rutan) Mabes Polri. MenurutWakil Ketua KPK, Tumpak HatoranganPanggabean, Zulkarnaen ditahan karena dinilai memiliki peran signifikandalam pengadaan alat sidik jari (AFIS)di Dephukham, Zulkarnaen juga diminta berperan dalam menunjuk perusahaan yang dijadikan rekanan serta memfasilitasinya ke pimpinan proyek (Pimpro). Selain itu, dia juga turut menandatangani surat permohonan agar alat itudibebaskan dari bea masuk dan beacukai. Atas tindakan yang dilakukannya,lanjut Tumpak, KPK menjerat ZulkarBentrokan kedua terjadi pukul 15.30,satu orang tewas dan sejumlah wargaluka-luka terkena peluru.01/03/2007PP No. 37 Tahun 2006 HarusMenjadi Pelajaran Bagi PemerintahKemelut yang terjadi seputar PP No.37 Tahun 2006 murni sebagai kesalahanpemerintah. Demikian kata RyaasRasid, anggota Komisi II DPR, Kamis(1/3) di Jakarta. Sehubungan denganitu, anggota DPRD Papua Barat, Origenes Nauw mengharapkan agar ke depanpemerintah lebih dahulu mengkaji lebihmendalam produk perundang-undangan yang akan dikeluarkan. “Jangan sampai setelah keputusan, muncul persoalan yang mengganggu kredibilitaspemerintah itu sendiri,” katanya diManokwari Kamis (1/3). Menurutnya,kontroversi pelaksanaan PeraturanPemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya muncul gejolak danmemaksa presiden menarik PP tersebut.Sementara itu, Ketua MahkamahAgung Bagir Manan, menilai keputusanpemerintah yang akan memotong gajianggota DPRD untuk mencicil pengembalian uang rapelan tidak melanggarasas nonretroaktif atau hukum tidakberlaku surut.Hal itu dikemukakan Bagir Mananterkait dengan rapat kabinet terbatas
