Page 10 - Majalah Berita Indonesia Edisi 34

10 BERITAINDONESIA, 29 Maret 2007Karikatur Karikatur BeritaBERITAHHIGHLIGHT BERITAsela sosialisasi nota kesepahaman antaraBI dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) di Kantor Bank Indonesia Medan,Kamis (8/3).Dalam nota kesepahaman itu BI dapatmemberikan informasi kepada KPKtentang hasil pengawasannya. BI jugamemberikan informasi tentang debitorindividual dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka penyidikan danpenuntutan tindak pidana korupsi.09/03/2007Buku Pelajaran Sejarah DilarangBeredarKejaksaan agung akhirnya denganresmi melarang pengadaan dan peredaran buku pelajaran sejarah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiah (MTs) dan Sekolah MenengahAtas SMA/Madrasah Aliyah (MA)/SMK,yang mengacu pada kurikulum 2004.Pelarangan itu, sebagaimana diungkapkan Jaksa Agung Muda Intelijen MuchtarArifin, dituangkan dalam keputusanJaksa Agung pada 5 Maret 2007Pelarangan itu berkaitan dengan materi buku sejarah yang tidak sepenuhnyamemuat fakta kebenaran sejarah Indonesia. Muchtar Arifin mencontohkan,buku sejarah yang mengacu pada kurikulum 2004 itu tidak memuat tentangpemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun tahun 1948 dan hanya memuat peristiwa G30S tanpa menyebut keterlibatan PKI. Jika dibiarkanberedar dapat menimbulkn keresahandan mengganggu ketertiban umum.Larangan pengadaan dan peredaranbuku sejarah itu diberlakukan untukbuku teks sejarah untuk SMP/MTs sebanyak 13 judul dan buku teks sejarahSMA/MA/SMK sebanyak 10 judul.10/03/2007MK Minta Wewenang Review RUUMahkamah Konstitusi (MK) memintatambahan wewenang untuk mengkajiulang rancangan undang-undang(RUU), guna mencegah lahirnya UUyang bertentangan dengan UndangUndang Dasar (UUD). “KebanyakanRUU menggelisahkan dan secara politikdipaksakan untuk digolkan”, kata WakilKetua MK Laica Marzuki seusai “TemuWicara Hukum Acara MK, yang diadakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)di Jakarta, Sabtu (10/3). Pengkajianterhadap RUU dinilai sangat penting,sebab dalam kenyataannya sangat banyak UU yang ternyata bertentangandengan UUD. Selama 3 tahun berdiri,menurut Laica Marjuki, MK telah menerima 103 permohonan pengujian UUterhadap UUD. Dari 96 perkara yangtelah diputus, 32 (31,52%) di antaranyadikabulkan.Laica mengakui adanya keheranan sejumlah pihak terhadap putusan MKyang menyatakan sebuah UU tidakberlaku karena bertentangan denganUUD. “Tetapi kenyataannya memangbanyak UU yang tidak sejalan denganUUD. Itulah pentingnya MK memilikiwewenang melakukan review terhadapRUU untuk meminimalkan jumlah UUyang tidak sejalan dengan UUD,” tuturnya.11/03/2007Presiden SBY memberikan suaradalam PilkadesPresiden Susilo Bambang Yudhoyonomemberikan suara dalam PemilihanKepala Desa (Pilkades) di Desa Nagrak,Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat padahari Minggu (11/3). Walaupun kediamanresminya berada di Istana Negara,namun tempat tinggal pribadinya terdaftar sebagai warga Desa Nagrak, olehkarena itulah presiden dan keluarganyamemberikan suara dalam Pilkades didesa tersebut. Dalam pencoblosan itu,Presiden didampingi Ibu Negara Ny. AniYudhoyono dan putra bungsunya EddyBaskoro. Sedangkan putra tertuanya,Agus Harimurti tidak terdaftar sebagaipemilih, karena sedang bertugas di Lebanon. Presiden sendiri berada di nomorurut 3.916. Seusai memberikan suaranya,Presiden SBY berpesan agar desa dapatmemberi contoh kehidupan demokrasiyang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Sementara kepada kepala desayang akan terpilih, nantinya tidak mempersulit urusan Kartu Tanda Penduduk(KTP) atau surat lain, karena tidak semuapenduduk berpendapatan besar.12/03/2007Tidak Penuhi target, InsentifAnggota KPK DipotongJika Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) tidak memenuhi target penyelesaian kasus-kasus korupsi, maka insentifanggota KPK akan dipotong. Demikiandisampaikan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, seusai bertemu dengan ang-