Page 8 - Majalah Berita Indonesia Edisi 34
P. 8
Karikatur BeritaBERITAHHIGHLIGHT BERITA8 BERITAINDONESIA, 29 Maret 2007naen dengan pasal 2 ayat 1, pasal 11 UUPemberantas Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 KUHP.Sementara itu, Jaksa KPK WisnuBaroto menuntut Gubernur (non-aktif)Suwarna Abdul Fatah tujuh tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa kasus pencanangan lahan sejuta hektare kelapasawit di Kalimantan, diduga melakukankorupsi dengan kerugian negara sebesarRp 346,8 miliar. Selain itu, Suwarna jugadiharuskan membayar denda sebesar Rp200 juta. Suwarna diajukan ke persidangan lantaran memberikan fasilitas kepada beberapa perusahaan untuk mengelola lahan tanpa jaminan bank. Jaksa menilai, rekomendasi itu melanggar keputusan Menteri Kehutanan tentang perizinan usaha perkebunan. TindakanSuwarna, kata jaksa, bertentangan dengan keputusan menteri yang menyatakan bahwa prioritas izin pemberian hakpemanfaatan kayu seharusnya diutamakan kepada Inhutani. Selain itu, menurutketentuan itu, luas hak pengelolaan lahansebuah perusahaan di satu provinsi tidakboleh lebih dari 20 ribu hektare. Tapi Suwarna memberikan rekomendasi denganluas lebih dari 20 ribu hektare. Saatmengeluarkan rekomendasi, kata jaksa,Suwarna juga tidak mensyaratkan adanya studi kelayakan. Belakangan, proyekpembukaan lahan itu terbengkalai.03/03/2007Muncul Ide Restorasi KonstitusiDi tengah perbedaan pandangan antara kelompok yang menginginkan perubahan kelima dan kelompok yang inginhanya di Jakarta, kok ini…, kok itu…,”ujarnya. Ketua Umum PDI PerjuanganMegawati Soekarnoputri pada pidatoulang tahun partainya di Bali, 10 Januarilalu meminta pemerintah menghentikankegiatan yang sekadar untuk memolescitra di mata rakyat. “Rakyat inginmelihat rangkaian kenyataan bukanakan, akan dan akan. Kurangi kegiatantebar pesona dan tunjukkan tebar kinerja,” ujar Megawati kala itu. MenurutYudhoyono, kunjungannya ke daerah itujuga sebagai bentuk tugas Presiden untuksupervisi dan membantu pemerintahdaerah dalam memecahkan persoalanrakyat.05/03/2007Korban Lumpur Lapindo Temui DPRSebanyak 21 orang perwakilan wargakorban semburan lumpur Lapindo didampingi 6 (enam) orang anggota DPRDJawa Timur berangkat ke Jakarta padaSenin (5/3). Keberangkatan mereka semata-mata untuk memperjuangkan agarganti rugi rumah dan tanah mereka yangtenggelam oleh lumpur panas PT. Lapindo Brantas, diberikan dalam bentukuang tunai.Sebelumnya, PT. Lapindo Brantas merencanakan bentuk ganti rugi bagi korban lumpur panas diberikan dalam bentuk relokasi warga. Namun warga menolak dan mencoba memperjuangkannya dengan menemui Komisi VII DPRRI dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.Di saat yang bersamaan dengan keberangkatan perwakilan mereka, parakorban lumpur panas Lapindo mengkembali pada naskah asli UUD 1945,mucul gagasan baru yakni restorasi perubahan UUD 1945. Dalam konsep ini,konstitusi dikembalikan pada naskahasli, sementara hasil perubahannyaditempatkan pada bagian tambahan (addendum). Gagasan tersebut disampaikanahli hukum Prof. Dimyati Hartono saatpeluncuran bukunya, Restorasi Amandemen UUD 1945, yang diselenggarakandi Jakarta, Sabtu (3/3). Tahapan yangdiusulkan Dimyati adalah kembali duluke naskah asli UUD 1945, menganalisishasil perubahan konstitusi mengenai apayang salah dan mana yang bisa diteruskan, lantas menyusun hasilnya dalamtata naskah restorasi perubahan UUD1945 yang lengkap.04/03/2007Presiden: Tebar Pesona SeniBerpolitikPresiden Susilo Bambang Yudhoyonomengatakan dapat menerima sindiranmelakukan tebar pesona yang dilontarkan bekas presiden Megawati Soekarnoputri. “Saya keliling ke daerah, berdialogdengan rakyat dan memberi contohmengatasi masalah. Meskipun sebagianmengatakan tebar pesona, ya inilah seninya berpolitik. Saya harus siap menerimakritik seperti itu,” kata SBY saat memberipengarahan pada anggota legislatif dariPartai Demokrat di Hotel Sahid Jakarta,Minggu (4/3). Yudhoyono menambahkan, kunjungannya ke daerah itu sebagaicara sudah tepat. “Kalau Presiden hanyadi belakang meja, ah… Presiden koknggak turun. Kok jauh dari rakyat…, kok