Page 10 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37
P. 10
10 BERITAINDONESIA, 10 Mei 2007Karikatur Karikatur BeritaBERITAHHIGHLIGHT BERITAakuntan publik untuk memeriksa keuangan sektor publik.” SPKN memuattujuh Pernyataan Standar Pemeriksaan(PSP). Yaitu, standar umum; pelaksanaan pemeriksaan keuangan; pelaporanpemeriksaan keuangan; dan standarpelaksanaan pemeriksaan kinerja. Lalu,standar pelaporan pemeriksaan kinerja;pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuantertentu; dan standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.20/04/2007Neloe Jadi Tersangka LagiMantan Direktur Utama PT BankMandiri ECW Neloe kembali ditetapkansebagai tersangka perkara dugaan korupsi oleh penyidik Kejaksaan Agung.Bersama Neloe, mantan Direktur RiskManagement I Wayan Pugeg dan mantanEVP Coordinator Corporate & Government M Sholeh Tasripan, juga ditetapkansebagai tersangka. “Mereka ditetapkansebagai tersangka perkara dugaan korupsi dalam pengambilalihan aset PTKiani Kertas yang diduga merugikannegara Rp 1,8 triliun,” kata DirekturPenyidikan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung Muhammad Salim. Sebelumnya, ECW Neloe, I Wayan Pugeg,dan M Sholeh Tasripan pernah diadili diPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan korupsi pemberian kreditPT Bank Mandiri kepada PT Cipta GrahaNusantara yang merugikan negara 18,5juta dollar AS atau Rp 160 miliar. Majelishakim PN Jakarta Selatan yang diketuaiGatot Suharnoto memvonis bebas pada20 Februari 2006. Atas putusan itu, timjaksa yang diketuai Baringin Sianturimengajukan kasasi. Hingga kini Mahkamah Agung belum menjatuhkan putusan atas kasasi perkara tersebut.21/04/2007Demo 9.000 Karyawan Freeport BerakhirDemo ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlangsung sejakRabu (17/4) berakhir dengan damai (21/4) setelah PT FI memenuhi tuntutanmereka yang diberi nama Resolusi TongoiPapua. Kedua belah pihak sepakat bahwakisaran gaji terendah yang bakal dinegosiasikan dalam perundingan pembaruan perjanjian kerja bersama berkisarRp 3,1 juta hingga Rp 3,6 juta. Ketua UmumTongoi Papua (organisasi para karyawanPT Freeport Indonesia/FI asli Papua) FransPigome menyatakan, dengan kesepakatanitu, pihaknya mengakhiri mogok kerja danmulai bekerja normal Minggu malam.Sebelumnya, Jumat (20/4) manajemen PTFI dan Tongoi Papua sudah menyepakatipembentukan departemen khusus untukmengurus masalah karyawan asal Papuayang diusulkan Tongoi Papua. Departemenkhusus itu diberi nama Papuan Affair Development. Perundingan maraton itu jugamenyepakati pembenahan manajemen PTFI. Pembenahan itu termasuk penggantiananggota staf manajemen yang terbuktimerugikan karyawan atau PT FI.22/04/2007Korban Lapindo Masih Berunjuk RasaSeminggu telah berlalu sejak kedatangan korban lumpur Lapindo ke Jakarta (16/4). Sekitar seratusan warga PerumahanTanggulangin Anggun Sejahtera 1 (Perumtas 1) mengaku akan tetap melakukanunjuk rasa di depan Istana Negara hinggatuntutan mereka menerima pembayaransecara cash and carry dipenuhi. Dalamskema pembayaran 20-80, untuk membantu proses pencairan ganti rugi tahappertama sebesar 20 persen, pemerintahakan mengusahakan supaya sertifikattanah milik warga Perumtas 1 itu tidakperlu ditebus dari bank. Sertifikat di bankbaru diambil setelah pencairan kedua 80persen dan menjadi milik Lapindo BrantasInc. Biaya pengambilan sertifikat dipotongdari dana yang diberikan Lapindo. Namunskema pembayaran ini dinilai wargaPerumtas 1 tidak cocok bagi mereka.Masalahnya, warga masih menunggakutang cicilan rumah di bank. Jika dijumlahkan, uang ganti rugi itu tidak senilaidengan harga rumah saat ini. Padahal,warga masih dibebani membayar uangcicilan rumah yang tenggelam di lumpurdan harus menyewa atau membeli rumahbaru. Pemerintah sendiri menyatakantidak mungkin memenuhi tuntutan wargaPerumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang meminta ganti rugi tunai 100persen sekaligus. Dalam pertemuannyadengan warga Perumtas 1 (24/4), PresidenSusilo Bambang Yudhoyono serta WakilPresiden M Jusuf Kalla memutuskanpembayaran ganti rugi dipercepat selamasetahun dari sebelumnya dua tahun untukpembayaran sisa 80 persen dan pembayaran 20 persen secara utuh. Keputusanpemerintah ini membuat sikap wargaPerumtas 1 terbelah. Mereka yang menyatakan tidak puas beralasan bahwa selain
