Page 12 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37

12 BERITAINDONESIA, 10 Mei 2007BERITA TERDEPANSBY Dikelilingi PerisaiSebelum Presiden/Kepala Negara mengambil sebuahkeputusan atau langkah strategis dan fundamental,siapakah yang patut didengar? Sepatutnyalah Presidenmendengarkan para penasihatnya. Namun dipahami,begitu banyak orang mengelilingi Presiden SusiloBambang Yudhoyono.ematuhi amanat undangundang (No.19/2006) SBY,panggilan akrab PresidenSusilo, membentuk DewanPertimbangan Presiden beranggotakan 9orang. Nama-nama yang duduk di DPPcukup kredibel dan memiliki reputasi dibidang mereka masing-masing. Mungkinhanya satu dua nama dan portofolio perludiberi catatan kaki.Anggota DPP yang dilantik SBY (11/4);mantan Menlu Ali Alatas (hubunganinternasional), mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof. Emil Salim (lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan), Ketua Umum Partai PeloporRachmawati Soekarnoputri (politik),mantan Menpan TB Silalahi (pertahanandan keamanan), Ketua Umum PIB Dr.Sjahrir (ekonomi), pengurus MUI Ma’rufAmin (kehidupan beragama), pengacaraAdnan Buyung Nasution (hukum), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Prof.Subur Budhisantoso (sosial-budaya) danProf. Rudy A. Gany (pertanian).Dua nama dipertanyakan oleh publik,seperti Rachmawati dan Sjahrir. Sudahpatutkah mereka menempati posisi sangatterhormat tersebut? Soalnya, tidak sembarang orang bisa memberikan masukandan nasihat kepada Presiden/KepalaNegara, orang nomor satu di negeri ini.Keduanya memimpin partai politik, bisadipastikan berpola pikir partisan. Sedangkan nasihat dan masukan kepada Presiden/Kepala Negara semestinya bersifatholistik, menyangkut kepentingan rakyatdan bangsa dalam jangka panjang.Dan soal portofolio juga dipertanyakan,yaitu tentang penasihat urusan kehidupanberagama dan pertanian. Dalam urusankehidupan beragama, Presiden sebenarnya cukup melakukan pertemuan periodikdengan para tokoh dan pemuka agama—Islam, Kristen/Katholik, Budha danHindu. Sedangkan untuk urusan pertanian, cukup dilakukan oleh MenteriPertanian, termasuk masalah-masalahtehnis lainnya, seperti pendidikan, perindustrian, perdagangan dan kelautan.Kritik tentang organisasi, personaliadan mekanisme kerja DPP datang daripakar tata negara Prof. Harun Al Rasyid,peneliti CSIS Indra Jaya Piliang danekonom Faisal Basri. Menurut HarunPresiden cukup mengangkat para penasihat—tidak harus dalam wadah Dewan. Soalnya, Dewan membutuhkan tatatertib dan anggaran. “DPP bisa menjadisemacam DPA baru,” kata Harun.Piliang mempersoalkan tidak adanyaakses publik untuk mengetahui isi pertimbangan DPP. Sedangkan bagi Faisal,DPP hanyalah akomodasi politik karenatidak memiliki mekanisme untuk mempercepat dan mempertajam pengambilankeputusan Presiden.SBY hanya meminta mereka dapatmemberikan kontribusi atas pengambilankeputusan, penetapan kebijakan dantindakan pemerintah, terutama yangbersifat lebih strategis dan fundamental.SBY memberi catatan, bahwa dia menerima kontribusi serupa dari WakilPresiden, para menteri, gubernur dan jugakepala daerah.Penasihat senior, Emil Salim, berkomentar, “DPP mesti tahu diri. Tidak bolehpunya agenda terselubung, dan tidakboleh berbicara kepada pers tentangnasihat dan masukan yang disampaikannya kepada Presiden.”DPP mesti tahu diri, karena selainWapres dan Menteri, di sekeliling Presiden masih ada staf khusus yang dibentukawal tahun 2006. Mereka adalah AndiMallarangeng, Dino Patti Djalal, SardanMarbun, Irvan Edison, Heru Lelono,Yenny Zannuba Wahid dan Kurdi Mustofa. Ketujuh orang itu diberi tugasmenjadi juru bicara Presiden untukurusan publik sampai politik, baik ditingkat nasional maupun internasional.Di ujung tahun tersebut, SBY masihmembentuk Unit Kerja Presiden untukPengelolaan Program dan Reformasi(UKP3R). Kehadiran UKP3R semuladitentang keras Wakil Presiden dan KetuaUmum Golkar, Jusuf Kalla. Unit Kerjayang dipimpin Marsillam Simandjuntakdan beranggotakan, Agus Widjojo danEdwin Gerungan, ini mempunyai tugasteramat luas. Mereka memantau programreformasi, memperbaiki iklim investasidan administrasi pemerintah, mendongkrak kinerja usaha kecil, menengah danBUM serta memperbaiki penegakanhukum.Survei Kompas mengenai tiga badan disekeliling Presiden memperlihatkanrespon publik; UKP3R (62,8%), StafKhusus (59,9%) dan DPP (66,8%). Responyang cukup tinggi itu, mencerminkankeinginan masyarakat agar pemerintah,khususnya Presiden, bisa memperbaikikeadaan. Bisa juga sebaliknya, akibatkekecewaan mereka terhadap lembagayang ada, seperti kabinet. Juga adadugaann, DPP dibentuk untuk menjadiperisai rasa tidak percaya diri SBY menghadapi serangan lawan-lawan politiknya.Lawan politik SBY yang pernah memintanya mengembalikan mandat kepadarakyat, Hariman Siregar ragu bahwa SBYakan mendengar nasihat DPP. “Soalnya,SBY selama ini selalu ragu di dalammengambil keputusan,” kata Hariman.Hariman bersama rekan-rekannya diIndemo belum lama ini bertemu denganpenasihat hukum SBY, Adnan BuyungNasution.Adnan percaya bahwa SBY masih maumendengar nasihat para anggota DPP.Namun Buyung mengakui tidak semuanasihat akan didengar atau akan dijadikandasar keputusan atau kebijakan. Sepertikomitmen SBY sendiri, pandangan danpertimbangan DPP tetap diperlukanuntuk membulatkan semua keputusan,kebijakan dan langkah yang diambilnya.Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan, selain UU para penasihat jugaterikat kode etik. Soalnya, pertimbanganitu tidak mengikat, Presiden bisa setujuatau tidak. Kalau dibuka ke publik bisamenimbulkan persoalan politik.Sepertinya harapan rakyat sangattipis bagi perbaikan, terutama menyangkut taraf hidup mereka. NamunSBY ingin menunjukkan kepada rakyatbahwa pemerintah tidak putus-putusnya melakukan perbaikan. Strategiinilah yang bisa dibaca dari pembentukan berbagai lembaga di sekelilingnya. Namun langkah tersebutjuga bisa menjadi bumerang: cerminketidakmampuan SBY untuk memperbaiki kinerja kabinetnya. „ SHMilustrasi: dendy