Page 11 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37

BERITAINDONESIA, 10 Mei 2007 11HIGHLIGHT BERITA 12 - 25 APRIL 2007keputusan itu hanya dituangkan dalamdua lembar notula hasil pertemuan, wargajuga tetap menuntut pemerintah membayar secara sekaligus pembayaran kerugian itu, dengan cara menalangi sisapembayaran 80 persen lewat APBN.Sedang sebagian lagi menanggapi positifkeputusan pemerintah itu sebab merekasudah dapat membeli tempat tinggal baru.23/04/2007Peruntuh Uni Soviet WafatMantan Presiden Boris Yeltsin meninggal dunia pada usia 76 tahun setelahmengalami gagal jantung. Jubir Kremlin,Alexander Smirnov, mengonfirmasikankematian Yeltsin di Rumah Sakit KlinikPusat di Moskwa. Yeltsin turut membidanikejatuhan akhir Uni Soviet dan mendorongRusia menuju pluralisme. Banyak wargaRusia yang tak bisa melupakan kepahitanhidup pada pemerintahan Yeltsin. Reformasi ekonomi dukungan Barat justrumembuat perekonomian ambruk, hancurnya dana-dana pensiunan, namun ironisnya ada segelintir orang kaya mendadak.Ia pun dikenang dengan buruk oleh wargaChechnya karena serangan besar-besaranyang menewaskan 10.000 orang padadekade 1990-an. Yeltsin dimakamkanRabu sore (25/4) di pemakaman Novodevichy, Moskwa. Di sana juga dimakamkan mantan pemimpin Uni Soviet NikitaKhrushchev, Raisa Gorbacheva, dan penulis skenario bernama besar dari era UniSoviet, Anton Chekhov. Sekitar 35.000pelayat memberikan penghormatan terakhir dan mengucapkan selamat jalankepadanya. Para pemimpin dunia jugahadir seperti mantan Presiden AS BillClinton dan George HW Bush, ayah dariPresiden George W Bush, mantan PresidenMikhail Gorbachev, Presiden Jerman HorstKoehler, mantan Perdana Menteri (PM)Inggris John Major, Pangeran Andrew, danmantan PM Italia Giulio Andreotti.24/04/2007Penerbitan SPN DitundaDepartemen Keuangan menunda lelang perdana obligasi negara berjangkapendek atau Surat PerbendaharaanNegara dari rencana awal tanggal 24April 2007 ke waktu yang belum dapatditentukan. Penundaan dilakukan karena aturan mengenai pajak atas diskonto SPN belum tuntas. Untuk menuntaskannya, Ditjen Pengelolaan Utangdan Ditjen Pajak harus berkoordinasidengan Bank Indonesia (BI). PeraturanPemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2006tentang Pajak atas Diskonto SPN menegaskan, PPh atas diskonto dipungut dipasar perdana sebesar 20 persen. Hal itumenyebabkan dua masalah. Pertama, PPitu hanya mengatur pasar perdana, tidakmengatur pungutan pajak di pasarsekunder. Padahal, di pasar sekunder adatransaksi jual beli SPN yang merupakanobjek PPh. Kedua, PP itu tidak menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yangharus membayar pajak dalam transaksiSPN di pasar perdana. SPN dijual denganharga di bawah 100 persen atau diberiharga diskon. Diskon tersebut seharusnya dikenakan pajak. Dengan demikian,terdapat dua aturan teknis yang harusditerbitkan, yakni Peraturan MenteriKeuangan tentang tatacara pemungutanPPh atas diskonto SPN dan PBI tentangpengaturan pungutan pajak tersebut.Posisi BI sangat strategis karena nantinya akan menjadi agen lelang, agenpembayar, dan wajib pungut pajak atasdiskonto SPN. Rahmat menegaskan,penundaan ini tidak akan berdampaknegatif terhadap pembiayaan anggaran.25/04/2007Laut Indonesia Paling BerbahayaWilayah laut Indonesia dinilai tetappaling berbahaya di dunia. Berdasarkandata tiga bulan pertama tahun 2007,hampir seperempat dari perompakanyang ada di seluruh dunia terjadi di wilayah laut Indonesia. Demikian disampaikan Biro Maritim Internasional (IMB)yang berkantor pusat di London, dalampernyataannya, Rabu (25/4). Secarakeseluruhan, disampaikan, laporanserangan di laut secara global turunhampir sepertiga, menjadi 41 kasus,dibandingkan dengan periode yang samapada tahun lalu. Sejak tahun lalu, Indonesia telah meningkatkan patroli-patrolidi laut dan menurunkan angka serangandari 19 kasus pada tiga bulan pertamatahun 2006. Secara khusus perompakandi kawasan Selat Malaka yang menjadiurat nadi transportasi laut dunia itu,disebutkan IMB, terus menurun denganhanya dua serangan dalam tiga bulanpertama tahun ini. Meski demikian, IMBtetap memperingatkan para pelaut untukbersiaga bilamana melewati Selat Malaka, yang dikontrol bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.