Page 74 - Majalah Berita Indonesia Edisi 57

74 BERITAINDONESIA, 19 Juni 2008BERITA HUMANIORABuku Murah, Tetapi…Murah identik dengan rendahnya kualitasproduk atau layanan. Mungkinkah programbuku murah yang dicanangkan pemerintahmenawarkan buku yang juga berkualitas?eliana, seorangibu rumah tangga akhir-akhirini makinmengeluh akan mahalnya buku. Sejak menikah, perawat disebuah rumah sakit swasta diJakarta ini jarang mengunjungi toko buku. Penghasilandia dan suaminya tidak cukupuntuk membeli buku lain selain buku-buku sekolah anakmereka. Penghasilan suaminya sebagai pegawai swastahanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Membeli buku-buku sekolah untuk anakanaknya pun sangat berat.Buku anak-anak yang disediakan sekolah mau tak mau harus dibayar. Apalagi kini setiaptahun buku sekolah berubah,sehingga tiga orang anaknyatidak bisa memakai buku secara bergantian. Terpaksa tiaptahun Meliana mengeluarkanuang untuk membeli bukubuku untuk tiga anaknya.pelajaran, tahun 2008 direncanakan lebih dari 250 jilidbuku terbeli. Selanjutnya bukutersebut dijadikan sumberbelajar yang dapat diakses olehsiapa saja melalui jejaringteknologi informasi dan komunikasi Jardiknas. Namun demikian, masyarakat, orangperseorangan, kelompok orang, maupun badan hukumyang akan memperdagangkanbuku yang telah dibeli hakciptanya oleh negara, tak bolehmenjual melebihi harga ecerantertinggi (HET) yang ditetapkan Mendiknas dan sesuaispesifikasi buku yang ditetapkan yaitu Rp 7.500,- pereksemplar.Lalu, buku apa saja yangbakal dibeli hak ciptanya olehDepdiknas? Buku untuk matapelajaran bahasa Indonesia,matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuansosial, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, danmata pelajaran yang termasukdalam rumpun produktif disekolah menengah kejuruan.Pembelian hak cipta belumdilakukan pada buku teks pendidikan tinggi karena masihbanyak yang diterbitkan diluar negeri. Buku pelajaran disekolah dipilih oleh pihaksekolah sendiri dengan masaberlaku minimal lima tahun.Murid bisa langsung membelike pengecer atau toko buku,dan guru dilarang berdagangbuku kepada murid. Bukubuku itu juga bisa diperoleh dibeberapa situs, diantaranyadepdiknas.go.id, pusbuk.or.id,dan sibi.or.id. Sayangnya, menurut pemantauan Berita Indonesia, ketiga situs ini jarangdi-update sehingga menimbulkan pertanyaan, benarkahbuku-buku itu akan bisa diakses di internet?Tidak Menyelesaikan MasalahKetua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Setia DharmaMadjid akhir April mengatakan, kebijakan buku murahini tidak menyelesaikan persoPengalaman Meliana inijuga dialami sebagian besarmasyarakat Indonesia. Apalagi, berdasarkan data BPS 2Juli 2007, jumlah pendudukper Maret 2007 yang berada dibawah garis kemiskinan dengan standar GK Rp.166.697,-ada 37,17 juta penduduk. Bisadibayangkan betapa banyakmasyarakat Indonesia yangbahkan tidak bisa mencicipibuku sekolah.Turunnya daya beli masyarakat terhadap buku akibatmelonjaknya harga bahan pangan belakangan ini, jugamemberi andil besar. Selainitu, biaya produksi buku terusmeningkat. Kenaikan hargakertas dan tingginya pajakmerupakan faktor utama kenaikan ongkos produksi. Pilihan akan buku-buku bermutudi Indonesia juga masih kalahdengan negara tetangga. Menurut catatan Ikatan PenerbitIndonesia (Ikapi), setiap tahunbuku yang terbit di Indonesiahanya sekitar 10 ribu judul.Dibandingkan dengan jumlahpenduduk yang mencapai 220juta, jumlah itu sangat kecil.Vietnam yang berpenduduk80 juta jiwa setiap tahun mampu menerbitkan 15 ribu judul.Sedangkan Malaysia yang memiliki 26 juta penduduk tiaptahun menerbitkan 10 ribujudul, di luar buku pelajaran.Selain itu, distribusi buku diIndonesia juga belum merata.Dari 740 penerbit di tanah air,tak satu pun yang berada diIndonesia bagian timur.Itulah sebabnya, untuk menyiasati buku pelajaran yangmahal, ganti-ganti buku pelajaran, dan monopoli perbukuan, pemerintah dalam halini Departemen PendidikanNasional (Depdiknas) membuat terobosan. Depdiknassaat ini sedang melaksanakanprogram pembelian hak ciptabuku dari penulis buku pelajaran, dengan tujuan untukmemberikan buku murah kepada siswa.Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) BambangSudibyo telah mengeluarkanPermendiknas No 2/2008 untuk mendukung penerapanprogram tersebut. Denganmembeli naskah langsung daripenulis, pemerintah bermaksud memotong mata rantaimonopoli industri buku pelajaran sehingga diharapkanharga buku bisa lebih murah.Menurut Mendiknas, siapasaja boleh menulis buku pelajaran sekolah yang nantinyaakan diuji kelayakan dan dieditoleh Badan Standar NasionalPendidikan (BSNP).Untuk membeli hak ciptabuku teks pelajaran sekitar Rp100 juta - 175 juta per bukudari penulis, Depdiknas sudahmenganggarkan dana Rp 20miliar selama 2008. Uangyang diterima penulis ini hanya sekali saja dalam masa 15tahun, tidak setiap tahun.Sejauh ini, pada 2007 telahterbeli 37 judul buku teksM