Page 8 - Majalah Berita Indonesia Edisi 72

8 BERITAINDONESIA, November 2009BERITA TERDEPANAsal Jangan Jadi SerepJika tidak diiringi dengan pembagian tugas yang jelas,keberadaan wakil menteri dikhawatirkan hanya sebagaiban serep saja.ndonesia pertama kali memilikiWakil Menteri September tahunlalu. Saat itu, Presiden SusiloBambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Triyono Wibowo sebagai wakilMenlu membantu tugas Menlu HasanWirayuda, sebelum digantikan MartyNatalegawa. Wakil menteri diperlukankarena adanya peningkatanaktivitas Menlu ke beberapanegara dalam rangka meningkatkan diplomasi luar negeriIndonesia.Dalam pemerintahan SBYperiode kedua ini akan ada 11pos wakil menteri yang akandiangkat, 5 di antaranya telahdilantik pada 11 November2009 di Istana negara, Jakarta.Di antaranya Wakil MenteriPertanian, Dr Bayu Krishnamurti; Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dr Hermanto Dardak; Wakil Menteri Perhubungan, Dr Bambang Susantono; Wakil Menteri Perindustrian, Ir Alex Retraubun; WakilMenteri Perdagangan, Dr Mahendra Siregar. Semuanya berasal dari kalangan profesionaldan eselon I, setelah melalui ujikelayakan dan kepatuhan.Keberadaan mereka sejalandengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara. Padapenjelasan Pasal 10 UU No 39/2008, dinyatakan bahwa wakil menteriadalah pejabat karier. Dengan kata laintidak memberikan ruang bagi wakilmenteri dari kalangan partai politik.Walaupun untuk memilih wakil menteriadalah hak prerogatif Presiden, namunpresiden sepertinya konsisten berpijakpada undang-undang tersebut.Jika dilihat dari latar belakang parawakil menteri, mayoritas memiliki pengalaman dalam pelayanan publik. Pertimbangan presiden dinilai sangat tepatuntuk mendampingi para menteri dalammenjalankan dan mensosialisasikanpelaksanaan program setiap kementerian.Sebagaimana kita ketahui, mayoritasmenteri pada kabinet Presiden SBYmayoritas dari partai yang minim pengalaman dalam pelayanan publik. Dalamarahannya, Presiden mengingatkan kepada para wakil menteri terpilih untuk tidaksaling menyaingi tetapi untuk membantutugas menteri.Di satu sisi, keberadaan wakil menteri inibisa dipahami untuk membantu meringankan beban tugas menteri yang berat.Namun, di sisi lain, muncul beberapapertanyaan bahkan protes karena menurutbatan wakil menteri tak diperlukan.Pemerintah seharusnya menyiapkanperwakilan kementerian di daerah agarpelaksanaan proyek-proyek untuk perekonomian benar-benar terlaksana. Selama ini program pembangunan tersendatdi daerah. Peranan gubernur yang seharusnya menjadi kepanjangan tanganpemerintah pusat di daerah, juga takberjalan. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya lebih memikirkan itu jika benarbenar ingin pembangunan efektif, denganmenunjuk seorang yang bisa menjadiperwakilan pusat di daerahuntuk memastikan pembangunan berjalan.Di samping sebagai fungsipengawasan pembangunan didaerah, selama ini konsentrasidepartemen selalu ada di pusat,sudah saatnya ada penyebaran,sehingga ledakan penduduk diIbu Kota bisa berkurang. Dantidak tertutup kemungkinanyang lainnya juga akan ikut,sehingga tercipta pola pembangunan yang merata. Contohnya, dengan penempatanperwakilan menteri di daerah,setidaknya akan ada kantorbaru di daerah, akan menyerapSDM lokal, dan akan memilikiefek yang berkelanjutan.Apalagi menteri tidak mempunyai tugas yang spesifik, di sanawakil menteri akan semakintertantang untuk menciptakanprogram-program untuk pembangunan. Jika tidak, keberadaanwakil menteri hanya akan menambah gemuk organisasi negarayang justru harus dirampingkan.Kalaupun penyebaran perwakilan menteri di daerah belum bisa dilakukan,setidaknya tugas antara menteri dan wakilharus diperjelas sehingga tidak terjaditumpang tindih. Ketua Badan AnggaranDPR Harry Azhar Azis mengatakan, wakilmenteri jangan hanya dijadikan ban serep,tapi juga dapat semakin mempertajam visidan misi kerja setiap kementerian yangmemiliki tugas berat. Menteri akansemakin lebih kreatif lagi untuk mengembangkan perencanaan-perencanaan kedepannya, yang lebih progresif untukmempercepat pencapaian target.Untuk melihat apakah ada efektivitaskoordinasi antara menteri dan wakilmenteri, presiden sebaiknya mengevaluasi secara berkala kinerja para menteri.Jangan sampai wakil menteri hanyamenjadi awak dan sikil. „ HTS, NIRsebagian kalangan, 11 wakil menteri merupakan pemborosan anggaran negara. Parapengamat juga melihat wakil menterihanya akan menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam departemen sebabkedudukan wakil menteri tidak memilikiwewenang yang jelas. Direktur EksekutifLingkar Madani Indonesia (Lima) RayRangkuti misalnya, membandingkan halitu seperti masalah antara Susilo BambangYudhoyono dan Jusuf Kalla saat masihmenjadi Presiden dan Wakil Presiden yangberbeda pendapat dalam kasus Bank Century. Hal itu dikatakannya karena menterisudah memiliki bawahan sekjen, staf ahlidan sekretaris pribadi dinilai cukup untukmembantu kerja menteri.Senada dengan Rangkuti, ekonom Institute for Development of Economic andFinance (INDEF), Aviliani, menilai jaIilustrasi: dendy