Page 5 - Majalah Berita Indonesia Edisi 88

BERITAINDONESIA, Mei 2013 5YVISI BERITAorupsi telah mengalir dalam sistempolitik pangan Indonesia. Koruptor,menyaru lihai bagai insan antikorupsi,seperti iblis menyaru bagai malaikat.Pakta integritas digadang-gadang danwilayah bebas dari korupsi pun dicanangkan dalamupacara seremonial. Tapi di balik jubah paktaintegritas itu, tikus-tikus berdasi menggerogotiketahanan pangan dan HAM atas pangan.Nyaris tak nyata goodwill penguasa untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan pangan yangberorientasi kerakyatan, terutama berorientasikepada kepentingan rakyat(petani). Penguasa lebih mendewakan kebijakan efisiensiketimbang kemandirian dankedaulatan pangan. Rupanya, dibalik jubah efisiensi itu adaudang di balik batu, ada komisiquota impor.Akibatnya, bangsa ini akansemakin diperhamba ekonomipasar bebas (neolib) yang dikendalikan oleh para cukongdan negara kapitalis. Indonesiamenjadi santapan dan jajahanekonomi baru bagi mereka ataskesempatan yang diberikanoleh para penentu kebijakannya sendiri, terutama setelahamandemen UUD 1945, yanghanya dalam tempo dua tahunempat kali diamandemen. Yang kemudian diikutidengan turunan undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya yang menggerus visi ekonomikerakyatan, visi sebesar-besarnya demi kepentinganrakyat.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yangsemula memberi ’penghargaan’ peringkat pertamaintegritas terbaik kepada Kementan, sebagaikementerian teknis masalah pertanian, ternyata ikutterperdaya. Survey integritas yang dirilis KPK, untuktahun 2009 dan 2010, Kementan mendudukiperingkat pertama dengan skor 7,63. Pada 2011menduduki peringkat ke delapan dengan skor 7,45.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kementerian ini pun sejak 2010memeroleh nilai B. Laporan Keuangan memerolehpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak2011. Menurun pula jumlah pengaduan, kerugiannegara dan optimalisasi tindak lanjut hasil auditBadan Pengawas Keuangan (BPK). Penilaian InisiatifAnti Korupsi (PIAK) pada 2011 dengan skor 5,44 danmeningkat menjadi 6,48 tahun 2012 dengan duaeselon satu yaitu Sekretaris Jenderal dan DirektoratJenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanianmendapat nilai di atas 7.Bahkan disebutkan, atas dasar berbagai hasilpositif tersebut, untuk pengembangan GerakanSistem Pengendalian Intern (SPI), Kementan telahmenjadi rujukan kementerian lainnya. Kementanmenyatakan diri sebagai pionir dalam penerapanSPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).Ternyata, di situ ada akal bulus. Koruptor, menyarulihai bagai insan antikorupsi, seperti iblis menyarubagai malaikat. Bau busuk korupsi di kementerianini tak bisa lagi disembunyikan. Seharum apa punminyak parfum wewangian ditumpahkan taksanggup lagi menyembunyikan bau busuk korupsitersebut. Ada korupsi kuota impor daging sapi,korupsi bibit, korupsi pupuk, dan lain sebagainya.Belakangan Ketua KPK,Abraham Samad (yang banyakngomong seperti selebriti)mengakui (membocorkan) adanya keterlibatan kartel dalamproyek-proyek di Kementan. Iamembenarkan kartel tersebutdisetir pengusaha kakap di Indonesia. “Itu betul, banyakkartel atau mafia impor di Kementerian Pertanian,” ujarAbraham kepada awak mediadi kantornya, 8 Februari 2013.Disinyalir perusahaan-perusahaan yang kerap ikut tenderdalam proyek Kementan membentuk kartel. Secara sistematis mereka mengatur permainan di balik proyek berskalabesar, seperti daging impor,benih jagung, benih padi, gula, beras dan garam.Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto jugamengungkapkan, bahwa KPK telah melakukan studikorupsi ketahanan pangan. Tahun ini yang sedang direview bidang distribusi pupuk bersubsidi dan impordaging, terutama daging sapi. Bambang mengatakan,dari dua studi KPK soal distribusi pupuk bersubsididan impor daging, KPK menemukan sejumlah celahterjadinya tindak pidana korupsi.Sebenarnya, apa yang ’dibocorkan’ keduapimpinan KPK ini sudah menjadi rahasia umum.Bukankah hampir di semua proyek, terutama skalabesar, ada pengaturan sistematis peserta tendernya? Logikanya, Kementan saja, yang oleh KPKpernah menyebutnya kementerian berintegritasterbaik, korupsi masih sistemik, apalagi kementerian lain yang integritasnya lebih rendah!Maka sesungguhnya, memberantas korupsibukan hanya tugas KPK dan penegak hukumlainnya. Semestinya, ini tugas semua komponenbangsa, terutama Presiden sebagai pemimpinbangsa. Presiden, hunuslah pedang (sungguhanbukan retorika) mencegah dan memberantaskorupsi mulai dari hulu sampai hilir. Agarketahanan pangan dan ketahanan nasional jangandikorupsi. Jika tidak, kedaulatan bangsa ini punbisa hilang, Pak Presiden! „Korupsi Ketahanan PanganKSemestinya, initugas semuakomponen bangsa,terutama Presidensebagai pemimpinbangsa. Presiden,hunuslah pedang(sungguhan bukanretorika)mencegah danmemberantaskorupsi mulai darihulu sampai hilir.Agar ketahananpangan danketahanannasional jangandikorupsi. Jikatidak, kedaulatanbangsa ini punbisa hilang.CH. ROBIN SIMANULLANG