Page 6 - Majalah Berita Indonesia Edisi 92
P. 6
6 BERITAINDONESIA, Feb-Maret 2014VISI TOKOH Z“PPPmenolaksegala bentukkekerasan danintoleransi atasnama agamakarena kitameyakini tidakada satu punagama yangantikedamaiandan kitameyakinikerukunanberagamaadalah pilarIndonesiamasa depan.”Sembilan Sikap PPPada kesempatan ini, izinkan sayamenyampaikan sikap Partai PersatuanPembangunan (PPP) atas sejumlahperkembangan sosial politik nasional:Pertama, terhadap polemik pembiayaansaksi oleh negara. PPP memandang hal itusebagai bagian dari penyelenggaraan pemiluuntuk peningkatan akuntabilitaspemungutan suara sekaligus kualitas demokrasi.Wilayah keberadaan saksi diTempat Pemungutan Suara adalah wilayah yang steril dari atribut dan tindakan kampanye.Dengan demikian, pembiayaansaksi, sama sekali bukan merupakan pembiayaan kampanye kepada partai politik sebagaimanadimaksud pada pasal 139 ayat (1)UU Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilu. Untuk itu pemerintah,seluruh partai politik dan penyelenggara serta pengawas pemilu,sebagai lembaga publik, dihimbau untuk berpegang teguh ataskeputusan yang telah diambil dalam bentukUndang-Undang APBN karena telah memilikilegitimasi formal, legitimasi sosiologis danlegitimasi moral.Oleh karenanya, PPP mendorong Bawasluterus maju memperjuangkan penyelenggaraandemokrasi yang lebih bermoral, demokrasiyang lebih berkualitas. Sukses tidaknya pestademokrasi 2014, antara lain ditentukan sedikittidaknya gugatan sengketa Pemilu. Semakinbanyak gugatan itu, semakin jelek pestademokrasi kita. Semakin sedikit gugatan itumaka semakin berkualitas pesta demokrasi kita.Salah satu penyebab munculnya sengketa pemilu antara lain adalah karena perhitungansuara yang sering dinilai tidak transparan. Perhitungan suara yang sering dinilai dapat berubah-ubah. Oleh karenanya, kehadiran saksiadalah merupakan salah satu syarat mutlakapabila kita ingin menyelenggarakan pemiluyang bersih, yang adil, yang transparan, jauhdari kecurigaan kecurangan. Saksi sangatpenting! Karena itu, tetaplah maju Bawaslu.Kedua, PPP memberikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak pada tahun2019, yang mendorong diperlukannya Pemilukepala daerah secara serentak dalam rangkaketerpaduan program pembangunan danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.Ketiga, PPP mendorong pengalihan sengketa pemilu kepala daerah dari MahkamahKonstitusi ke lembaga peradilan lainnya yangmemadai secara kapasitas, mengingat kemungkinan dilaksanakannya pilkada serentak.Keempat, PPP mendesak pemerintah untukmelakukan moratorium impor pangan, meningkatkansubsidi pertanian dan memaksimalkan perlindungan petanidan nelayan.Kelima, PPP meminta pemerintah meningkatkan perlindungan buruh migran denganmenuntaskan pembelaan negara atas problem kekerasandan pengingkaran hak-hakkaryawan.Keenam, PPP menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama karena kita meyakini tidak adasatu pun agama yang antikedamaian dan kita meyakinikerukunan beragama adalah pilar Indonesiamasa depan.Ketujuh, PPP meminta pemerintah menyempurnakan penyelenggaraan jaminankesehatan yang dalam berbagai laporanpengaduan belum memenuhi azas kebutuhandan kepatutan rakyat miskin.Kedelapan, PPP mendesak pemerintahuntuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun disekolah umum dan madrasah secara serentak,sebagai upaya mempersiapkan sumber dayamanusia menyongsong era perdaganganbebas ASEAN.Kesembilan, PPP mendesak pemerintahuntuk merealokasi subsidi BBM kepadapeningkatan subsidi petani dan nelayan,untuk peningkatan kualitas pendidikanagama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambaldefisit neraca daya listrik, serta pembangunaninfrastruktur pedesaan. Di samping itu, PPPmendesak pemerintah untuk segera merealisasikan peningkatan Alokasi Dana Desasebagaimana telah diputuskan dalam UUtentang Desa pada APBN Perubahan 2014.* Ketua Umum DPP Partai PersatuanPembangunan. Cuplikan pidato politikpendeklarasian bakal Capres PPP di Bandung,9 Februari 2014.OLEH DR. SURYADHARMA ALI, MSI*PSembilan Sikap PPP
