Page 44 - Majalah Berita Indonesia Edisi 05

BERITA POLITIK44 BERITAINDONESIA, November 2005Potret ketidakadilan danperlakuan diskriminatifmasih berlangsungterhadap warga negara Indonesia (WNI). Apa yangselama ini dialami WNI keturunan adalahcontoh faktual.Sampai kini, saudara kita yang beretnisTionghoa senantiasa dihantui oleh bendayang menjadi momok kehidupannya:Surat Bukti Kewarganegaraan RepublikIndonesia yang sering disingkat SBKRI.Kerapkali terdengar keluhan dari WNIketurunan karena harus melampirkanSBKRI saat mereka mengurusi dokumensipilnya, seperti memperpanjang paspor,mengurus visa, mengurus KTP, membuatakte kelahiran dan sebagainya olehinstansi-instansi terkait.Persoalan ini sangat prinsip sebabmensyaratkan SBKRI berarti secara tidaklangsung tidak mengakui status kewarganegaraan mereka sebagai anakbangsa. Padahal, para WNI keturunan itumerupakan generasi ke-4 atau ke-5 yanglahir dan hidup di bumi Indonesia.Fenomena diskriminasi ras dalamkonteks SBKRI ini dibenarkan oleh KetuaPansus Pembahasan RUU Kewarganegaran DPR-RI, Slamet Effendy Yusuf.Dalam kaca mata politikus kawakandari Partai Golkar ini, potret ketidakadilan rasial di Indonesia dalam berbagaibentuknya harus segera dikhiri.“Kita ini tidak adil kepada mereka.Padahal, mereka itu adalah generasikeempat atau kelima. Mereka sudahberanak-pinak sebagai WNI. Padahalkalau You lihat Bapak saya, persis sepertiseorang Cina tua wajahnya. Ketidakadilanitu harus kita akhiri!” tandas Slametkepada Berita Indonesia.Ada sepenggal cerita terkait denganketentuan SBKRI yang dikisahkanSlamet Effendy Yusuf. “Ibu Tati Sumbung, isteri dari Pieter Sumbung, mantan Wakil Ketua BKKBN, seorang tokohyang begitu terkenal, yang berdarahketurunan Cina-Manado, saat membuatpaspor ditanyai petugas imigrasi: ‘Ibunama aslinya siapa?”Slamet menunjuk kasus lain yangmenimpa pebulutangkis nasional, SusiSusanti yang masih dimitai SBKRI. Susiadalah pahlawan bangsa yang telahmengharumkan nama Indonesia di matadunia.“Bayangkan, status kewarganegaraanSusi Susanti baru diberikan secara resmioleh pemerintah setelah kasus itu menjadi bahan pembicaraan di DPR. Itu kansudah tidak benar! Kecuali dia memanglahir di Cina sanalah. Wong dia lahir diTasikmalaya kok. Bahasa Sundanyasudah njeplak begitu,” ucap Slametdengan nada gemas, seraya berujar,“Anehnya, pemerintah sangat tak keberatan dia membawa nama negara dipentas dunia, tapi begitu dia menuntuthaknya sebagai WNI, ...mana duitnyadulu.”Banyak aspek untuk diakomodasiMenyikapi soal RUU Kewarganegaraan, harian sore Sinar Harapan memuatsecara berseri (12 Oktober 2005 dan 13Oktober 2005) artikel opini yang ditulispraktisi hukum, Frans Hendra Winarta.Dalam tulisannya, masing-masingberjudul “.....” dan”“Kesetaraan LelakiPerempuan”, Ketua Umum YPHI (Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia) dananggota Komisi Hukum Nasional itu,antara lain, mengingatkan kalangan DPRyang sedang membahas RUU Kewarganegaraan agar memperhatikan beberapaaspek untuk diakomodasi.Aspek-aspek itu meliputi:masalah HAM, diskriminasi, prinsipkesetaraan dan persamaan, prinsip equality before the law, serta nilai-nilai fundamental Pancasila dan UUD 1945.Menurut Frans Hendra, penentuan status kewarganegaraan seseorang sangatpenting diperhatikan karena berkaitandengan penentuan status seseorang atashak privat dan publik. Penerapan statuskewarganegaraan sendiri sangat terkaitdengan penerapan asas kewarganegaraannya.Ada dua asas yang selalu dijadikan landasan dalam menentukan siapa yangakan menjadi warga negara suatu negara:(1) asas Isu Soli dan (2) asas Ius Sanguinis.MENANTI ATURANyang AntidiskriminasiBanyak pihak mendesak agar RUU Kewarganegaraan yangsedang digodok DPR dapat menghilangkan perlakuandiskriminatif dan rasialis dari bumi Indonesia.REP TEMPOKIRI: Susi Susanti menerima penghargaan untuk KIRI:kategori olahraga dalam acara pemberian penghargaan 2nd Women of the Year 2005 memperingatihari ulang tahun (HUT) ke-12 ANTV di BallroomHotel Mulia, Jakarta, 10 Maret 2005.(Kiri)ATAS: Susi Susanti, mantan pemain bulu tangkis ATAS:saat hadir pada acara pertemuan pemain bulutangkis keturunan yang menuntut penghapusanSurat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia(SBKRI) di Restoran Pulo Dua, Senayan, Jakarta, 2Juli 2002.