Page 47 - Majalah Berita Indonesia Edisi 05
P. 47
BERITAINDONESIA, November 2005 47(BERITA HUKUM)INDONESIA JAGO KORUPSISelama 10 tahun Indonesiaberada di peringkat 10 besardaftar negara paling korup didunia berdasarkan Transparency International (IT). Demikian KoranTempo, 21 Oktober 2005 dalam laporannya. IT adalah lembaga pengawas korupsi Independen yang berbasis di Berlin, Jerman. Menurutlembaga ini, Indonesia menempatiurutan keenam dari 159 negara diseluruh dunia.Berdasarkan analisi IT, korupsi diIndonesia dipersepsikan dari sisigeografis dan institusi. Salah satusumber korupsi muncul dari kepabeanan dan keimigrasian.Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Lucky Djani,pemerintah tidak mempunyai petayang jelas untuk memberantas korupsi. Strategi yang dilakukan lebih banyak penanganan kasus, yang ternyata tidka menimbulkan efek jera. RHKode Etik MK: Ketua MahkamahKonstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie telahmemperbaharui kode etik dan perilakuhakim konsitusi Indonesia. Kode etikbernama Sapta Karsa Hutama tersebutmemuat tujuh prinsip dasar, yakniindependen, ketakberpihakan,integritas, kepantasan dan kesopanan,kesetaraan, kecakapan dankesaksamaan, serta kearifan dankebijaksanaan.Ismeth Bantah KKN: Mantan KetuaBadan Otorita Batam Ismeth Abdullah,membantah tudingan yangmenyebutkan dirinya terlibat KKN padaproyek tender pengadaan Gama RayContainer Scanner (GRCS), dipelabuhan batu Ampar, Batam. Prokyekini diperkirakan merugikan negara Rp7,987 miliar.Revisi UU Jakarta: DPR segeramerevisi UU No. 34 Tahun 1999 tentangPemda DKI Jakarta agar dapatmenyelesaikan tarik-menarik antaraPemda dengan Pusat perihalpengelolaan sejumlah kawasan otoritaseperti Gelora Bung Karno, PelabuhanTanjung Priok, eks BandaraKemayoran, dan jalan tol dalam kota.ECW Neloe Dkk Diadili: Tiga mantandireksi Bank Mandiri, ECW Neloe, IWayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan,yang didakwa melakukan tindak pidanakorupsi disidangkan di PN JakartaSelatan (10/10). Perkara terkait denganpemberian kredit macet Bank Mandirikepada PT Cipta Graha Nusantara.Aceh Pasca Helsinki: KepalaBalitbang Depdagri, Turwandi Alwi,mengatakan, Depdagri sudahmenyiapkan draf RUU PenyelengaraanPemeritah Aceh (PPA) sebagaisandingan draf yang dibuat Pemprovdan DPRD Aceh.Onderbouw Bukan Ormas: DirjenKesatuan Bangsa dan PolitikDepartemen Dalam Negeri, Sudarsono,mengatakan, Pemerintah tengahmenyiapkan draf rancangan undangundang baru tentang partai politik.Dalam draf itu organisasi sayap politikakan dibedakan dengan ormas.UU Kepelabuhanan: Sabri Saimananggota Komisi V DPR RI, mengatakanIndonesia sangat membutuhkanundang-undang kepelabuhanan untukmenjawab berbagai persoalanpengelolaan pelabuhan di Indonesiayang tumpang tindih.1998: Peringkat IV dari 90 negara1999: Peringkat III dari 99 negara2000: Peringkat III dari 99 negara2001: Peringkat IV dari 91 negara2002: Peringkat IV dari 101 negara2003: Peringkat VI dari 133 negara2004: Peringkat V dari 146 negara2005: Peringkat VI dari 159 negara1996: Peringkat I1999: Peringkat I2000: Peringkat I2001: Peringkat I2002: Peringkat I2003: Peringkat I2004: Peringkat I2005: Peringkat IVersi International Transparency(Penelitian di seluruh dunia)Versi Political & EconomicRisk Consultancy LTd. (PERC)(Penelitian di 12 negara Asia)KORUPSI DI JANTUNG DEPTANMenteri Pertanian AntonAprijanto mengakui bahwakorupsi di departemen yangdipimpinnya sudah terjadi di semualini. Persoalan ini mencuat seiringdugaan korupsi vaksin flu burungyang ramai diberitakan beberapawaktu lalu.Pelaporan dugaan korupsi senilaiRp 733 miliar di Departemen Pertanian (Deptan) kepada Jaksa AgungMuda Pidana Khusus (JAM Pidsus)Kejaksaan Agung diharapkan menimbulkan efek jera kepada pelaku.Seperti dilaporkan harian Media Indonesia, 10 Oktober 2005, Itjen Deptansudah menyerahkan berkas sembilankasus korupsi kepada JAM Pidsus.Lima diantaranya kasus besar dengannilai kerugian di atas Rp 25 miliar,diantaranya kasus pembuatan vaksinflu burung, dana penguatan modalLembaga Usaha Ekonomi Pedesaaan,dana pembangunan Sentra Produksidan Pengembangan Ayam Buras, danapembangunan rumah potong hewandan dana pengadaan alat dan mesinpertanian. ■ RHHIGHLIGHT HUKUM:
