Page 47 - Majalah Berita Indonesia Edisi 29

BERITAINDONESIA, 18 Januari 2007 47BERITA DAERAHnetapkan tanah seluas 10 Hayang merupakan bagian daritanah HPL seluas 14,5 Hauntuk dimanfaatkan sebagaihutan mangrove. Dan, secarade fakto - tahun 2003 seluruhaset Perum PPS Cabang Tarakan dikuasai dan dikelola Pemerintah Kota Tarakan.Tak ada niat Perum PPS untuk menghalang-halangi Walikota Tarakan melakukan pekerjaan pengurukan pelabuhan yang dibiayai dari APBDTahun 2006 ini. Bahkan Direksi Perum PPS dalam suratnya No. 203/Dir.A/VI/2006tanggal 20 Juni 2006 menyampaikan, pada prinsipnyaPerum PPS sangat menghargaidan mendukung pelaksanaanpengurukan pelabuhan yangdilakukan oleh Pemkot Tarakan. Namun, sebaiknya kegiatan tersebut dilaksanakansetelah ada kejelasan dan kepastian hukum atas aset, baikyang bergerak maupun yangtidak bergerak termasuk tanahyang berada di pelabuhantersebut.Tapi, berbeda dengan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara (BUMN) dalam pernyataannya menjelaskan, penjualan aset bergerak dan takbergerak Perum PPS di Cabang Tarakan belum dapat disetujui. Bahkan meminta Direksi agar membuat kajian tentang optimalisasi pemanfaatanaset tersebut, baik dilakukansendiri maupun dengan mengundang mitra strategis (investor).Memang, pertemuan antaraPemkot Tarakan dengan Direktorat Jenderal Perikanandan Kelautan sudah berlangsung di Kantor Walikota Tarakan, Jumat (1/12) lalu. Pertemuan yang tertutup bagi parawartawan ini kelihatannyasangat alot dan sempat mengalami skors dua kali. “Bukanvoting, tetapi kita ingin mengkristalkan putusan itu supayaada dasar-dasar kuat untukkeputusan itu sehingga tidakada kelemahan-kelemahan,”jawab Djoko Sugiarto dariBUMN diplomatis kepadawartawan usai pertemuan.Hasilnya? “Cukup bagus danpositif, dengan catatan, keduapihak akan menghitung berapa besarnya ganti rugi,”katanya.Berkaitan dengan upayatersebut, muncul satu pertanyaan. Paling tidak sejak 1Mei 2002, setelah Pemkot Tarakan mengambil alih ataumengelola seluruh operasionalPerum PPS Cabang Tarakan,dikemanakan uangnya? Menurut Djoko Sugiarto, agar halitu jangan dilihat dari seginegatifnya. “Yang terjadi adalah, kegiatan Perum PPS berkurang, bukan dikelola,” katanya. Loh, kalau jawabannyabegitu, penegakan hukumnyamana? „ SLPPapan Proyek. Dipasang sebelah kanan jalan masuk Perum PPSTarakanfoto: berindo asmuddinBorneonews Terbitdi KalimantanSurat kabar harian Borneonews menjadi bacaan alternatifbagi kalangan masyarakat Kalimantan terhitung sejak 22 Desember 2006. Koran yang diterbitkan oleh PT Media Kalimantan Mandiri, salah satu anakperusahaan Tanjung LinggaGroup, ini merupakan koranpertama di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Koran ini memunculkanbeberapa rubrik khas daerah itusendiri seperti rubrik KotawaringinBarat yang mengupas beritaberita aktual yang mendalamseputar wilayah KotawaringinBarat. Rubrik Tambun Bungaimerupakan berita dan peristiwase-Kalimantan Tengah, sedangkan rubrik Dinamika Borneomenyajikan berbagai peristiwa diseluruh Pulau Kalimantan. Pemimpin redaksi BorneonewsAbdul Kohar, melibatkan 34 orangdalam proses penerbitan suratkabar dengan mengusung motto“Suara Rakyat Kalimantan”. Jumlah sumber daya itu tergolong sedikit untuk ukuran sebuah penerbitan surat kabar. “Kami inginmengembangkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan memaksimalkan sumber daya yangada, termasuk teknologi. Prinsipnya, small is beautiful,” ujar Kohar.Pada edisi perdananya, suratkabar yang bekerjasama denganMedia Group ini mengangkatheadline utama berjudul “Lagi,Pemerintah Impor 520 Ribu TonBeras”. Surat kabar sebanyak 16halaman ini bisa diperoleh dibursa majalah dan koran denganharga eceran Rp 2.000,- pereksemplar. „ AM