Page 9 - Majalah Berita Indonesia Edisi 30

BERITAINDONESIA, 01 Februari 2007 9HIGHLIGHT BERITA 03 - 12 JANUARI 2006Hari Pertama Operasi Lajur Kiri,1.971 DitilangDirektorat Lalu lintas Polda Metro Jaya menindak 1.971 pengemudi sepedamotor yang melanggar aturan lajur kiridalam operasi di delapan lokasi, Senin (8/1). Operasi pertama ini dilakukan sejakpukul 06.00 sampai pukul 10.00 WIB.Sebelumnya, pihak kepolisian sudahmelakukan sosialisasi selama sebulan.Menurut data dari Direktorat Lalu LintasPolda Metro Jaya, jumlah pelanggar yangditindak dalam operasi selama empat jamitu 823 pengemudi. Selain itu, pada pukul13.00 sebanyak 180 orang dan pukul18.00 berjumlah 968 pengendara. Delapan lokasi yang dijadikan kawasan operasi yakni Jl Gatot Subroto (Jaksel), Jl.Letjen Soeprapto (Jakpus), Jl S Parman(Jakbar), Jl Perintis Kemerdekaan (Jakut), Jl. DI Panjaitan (Jaktim), Jl. Margonda (Depok), Jl. A Yani (Bekasi), danJl MH Thamrin (Tangerang).09/01/2007PP 37/2006: Cara Baru MerampokNegaraDemonstrasi menolak pemberlakuanPP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merebak di berbagai daerah.PP itu memberi kesempatan bagi anggota DPRD menaikkan pendapatan mereka dengan rapel satu tahun yang terdiri uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,tunjangan jabatan, tunjangan panitiamusyawarah, tunjangan komunikasi,dan tunjangan panitia anggaran. Selainitu, anggota DPRD masih mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pemberianjaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, serta biaya akibat perjalanandinas. Akibatnya, sebagai gambaran,pendapatan yang diterima ketua DPRDprovinsi mencapai Rp 36,269 juta jauhmelebihi pendapatan yang diterima Ketua Mahkamah Agung (Rp 24,390 juta)dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan(Rp 23,940 juta). Jaraknya semakin jauhbagaikan langit dan bumi, bila dibandingkan dengan pendapatan gubernur (Rp8,4 juta) dan bupati (Rp 5,8 juta). Permenitu semakin manis, karena sekalipunPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun2006 itu baru ditandatangai PresidenNovember lalu, namun dibuat berlakusejak Januari 2006. Sejumlah akademisidan aktivis menilai bahwa Permen inimerupakan cara baru uang legal untukmerampok uang negara. Karena itu mereka menuntut Presiden Susilo BambangYudhoyono mencabutnya. Demonstrasipun merebak. Di Yogyakarta, unjuk rasadilakukan ratusan mahasiswa dan wargadi depan gedung DPRD setempat. Mereka menegaskan agar DPRD membatalkanPerda tersebut. Di NTT, aksi serupadigelar di berbagai kota kabupaten. DiLewoleba, kabupaten Lembata ratusanorang terdiri dari aktivitas LSM dan petani mendatangi Gedung DPRD Lembatamenuntut pembatalan PP 37/2006.Anwar Nasition : LKPD BelumBanyak KemajuanKetua BPK Anwar Nasution dalamsambutannya acara HUT BPK ke 60 diJakarta, Selasa (9/1) mengatakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah belum banyakmengalami kemajuan. Itu terlihat daribanyaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak dapatditelusuri secara memadai, bahkan tidaklayak diaudit. Hasil pemeriksaan atas 344LKPD tahun anggaran 2005, BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian(WTP) atas 84,6% LKPD, 7,85% LKPDmendapat opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, dan 2,33% LKPDmendapat opini tidak wajar. Tindak lanjut rekomendasi laporanpemeriksaan BPK oleh pemda juga masihjauh di bawah harapan. Itu terlihat padatindak lanjut hasil pelaksanaan BPK pada33 provinsi. “Rendahnya tingkat tindaklanjut atas rekomendasi BPK itu dapatmengakibatkan muncul permasalahanberulang karena sumber penyebab yangmenjadi perhatian BPK tidak segeradiselesaikan,” kata Anwar.10/01/2007Peredaran Beras Berklorin DitanganiBPOMPerdagangan beras ber-klorin di sejumlah pasar tradisional di Tanggerangmerebak selama seminggu terakhir. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, masalah pemakaian zat pemutih(klorin) pada beras yang dijual di pasartradisional di Tangerang, Banten sudahditangani Badan Pengawas Obat danMakanan (BPOM). Mentan juga menjelaskan pihaknya akan membina penggiling-penggiling padi agar tidak meng-