Page 66 - Majalah Berita Indonesia Edisi 37

66 BERITAINDONESIA, 10 Mei 2007BERITA KESEHATANAsap Untuk Nyamuk-Nyamuk NakalPemerintah terlambat memberi pertolongan, terlambatmelakukan pengasapan, dan terlambat menyediakan obat.Keterbatasan dana dan anggaran yang terlambat cair menjadidalih.emam berdarahdengue (DBD)kembali mewabahdi Ibukota. Penyakit yang dibawa nyamuk Aedesaegypti itu telah membunuh41 orang sejak Januari silam.Ratusan lainnya selamat setelah menghuni lorong-lorongrumah sakit.Seperti diberitakan berbagaimedia massa, Gubernur DKISutiyoso menetapkan statuskejadian luar biasa (KLB) DBDdi wilayah Jakarta. KLB demam berdarah menunjukkanlingkungan hidup yang tidaksehat. Sungguh memalukanstatus itu di depan forum internasional, karena Jakarta adalah ibukota negara.Banyak pihak menilai pemerintah setengah-setengah dalam mengatasi wabah ini. Dana, lagi-lagi menjadi alasanklasik. Pengasapan (fogging)di 135 kelurahan zona merahdemam berdarah, terpaksaditunda. Alasannya, pengasapan perlu dana sekitar Rp17miliar sedangkan anggaranyang tersedia hanya Rp 1,2miliar.Padahal Dinas KesehatanJakarta memiliki dana Jaminan Penanganan KesehatanKeluarga Miskin (JPK Gakin)tahun 2007 sebesar Rp 200miliar. Selain itu masih adasisa anggaran JPK Gakin 2006sebanyak Rp 25 miliar.Sutiyoso dinilai hanya menciptakan kesan telah memerhatikan masyarakat, karenakorban masih terus berjatuhan. Meski status Jakarta sudahdinyatakan KLB, korban masihsaja bertambah, penderitamasih saja berjejer di loronglorong rumah sakit.Masyarakat juga tetap belum melaksanakan perilakusehat sehari-hari. Aksi pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan tiga M—menguras, menutup, dan mengubur—yang dilakukan setiapJumat, tidak efektif. Petugasdan masyarakat tidak sungguh-sungguh melaksanakan.Kini, setelah rancangan peraturan daerah mengenai fluburung, Gubernur Sutiyosomengajukan rancangan perdatentang demam berdarah. Setelah menjadi aturan formal,yang dibutuhkan selanjutnyaadalah aparat penegak hukumyang tegas dan adil.Namun, seperti dilaporkanRepublika, 10 April 2007,perda khusus DBD itu ditanggapi dingin oleh DPRD. Menurut anggota Komisi E DPRDDKI Agus Darmawan, perdakhusus DBD tidak diperlukankarena pengaturannya bisadiselipkan dalam perda kesehatan yang belum selesai dibahas sejak empat tahun lalu.Padahal, perda tersebut sudahmenghabiskan dana Rp 400juta sampai Rp 500 juta.PengasapanSebelumnya, Pemprov DKImeminta bantuan TNI untukmelakukan pengasapan massal di seluruh kelurahan diJakarta. Pemprov DKI awalnya mengusulkan pengasapanmassal di seluruh wilayah DKIJakarta dengan menggunakanpesawat udara untuk memberantas nyamuk berdarahyang menularkan DBD. Namun usul tersebut dibatalkan.Kepala Dinas Kesehatan DKIJakarta Wibowo Sukijat menyatakan pengasapan massalmelalui pesawat udara tidakefektif dilakukan karena terhambat dengan keberadaangedung-gedung tinggi di Ibukota.“Tidak memungkinkan dilakukan untuk melakukan pengasapan massal melalui pesawat udara. Di Jakarta banyakgedung tinggi,” kata Wibowo.Keluhan soal kualitas mesinfogging yang diberikan olehBiro Administrasi Wilayah(Adwil) Pemprov DKI Jakartayang dikeluhkan. Banyak mesin yang rusak ketika akan digunakan, sehingga proses pengasapan menjadi terkendala.Kualitas mesin asal Jermandengan merk Blancfog itu berbeda dengan mesin foggingyang dibeli dari dana PPMKdan Sudin Kesmas Jaksel.Padahal usia mesin itu, belumsampai satu tahun.Bahkan, ketika Wakil Walikota Jaksel, Budiman Simarmata mencoba menggunakanmesin tersebut, mesin-mesinfogging itu justru mengeluarkan api, dan tak lama kemudian mati.Untuk sementara, para petugas pengasapan menggunakan mesin fogging yang berasaldari Sudin Kesmas Jaksel danmilik masing-masing kelurahan. „ RHDPengasapan massal melalui pesawat udara tidak efektif.