Page 46 - Majalah Berita Indonesia Edisi 43

46 BERITAINDONESIA, 02 Agustus 2007LINTAS TAJUKTerobosan Baru Depkeuaung reformasi sudah nyaringkedengaran sejak satu dasawarsa silam, namun reformasibidang birokrasi terkesan tidaktersentuh, masih sekadar wacana. Namun, sejak 1 Juli 2007, Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati membuat terobosan baru. Ia mengkonkritkan wacanaitu dengan memberlakukan reformasibirokrasi di lingkungan DepartemenKeuangan. Yang menjadi program utamadalam reformasi itu yakni pembenahanorganisasi yang meliputi: modernisasi,pemisahan fungsi, dan penajaman fungsi. Kemudian peningkatanSDM yang meliputi:diklat berbasis kompetensi, pembangunan pusat assessment(penilaian), penyusunan pola mutasi,dan peningkatan disiplin. Program utama lainnya, yakni penyempurnaan tatalaksana (BusinessProcess) dan perbaikan struktur remunerasi (tunjangan).Namun besarnya remunerasi, yakni Rp 4,3triliun dalam reformasibirokrasi itu, mengundang pertanyaan berbagai kalangan.Walaupun Menkeu Sri Mulyani mengatakan Depkeu tidak menaikkan anggarankarena tunjangan itu, tapi hanya merelokasi anggaran yang ada, namunberbagai harian tetap menanggapinyadengan dingin, bahkan ada yang menyebut salah kaprah.Harian Kompas (12/7) misalnya menanggapi kebijakan ini dengan hanyamenyatakan, dari pada reformasi birokrasi hanya sekadar diwacanakan dandirapatkan, lebih lengkap dan lebihkonkrit jika dilaksanakan, bahkan jugameskipun bisa disertai trial and error,percobaan dan kekeliruan. Menurutharian ini, karena departemen ini dianggap departemen “basah”, sehinggamasuk akal, reaksi yang muncul terhadaplangkah reformasi ini cenderung dialibikan ke perbaikan penghasilan. Reaksi itubisa dimengerti, tetapi jangan dibiarkanmembuat kita tidak melihat segi positifdan strategis langkah reformasi itu.Nada yang sama datang dari harian Investor Daily (10/7). Harian ini menyatakan, kenaikan tunjangan di tengah angkakemiskinan dan pengangguran yangsangat besar saat ini menimbulkan sejutapertanyaan. Apakah kenaikan tunjangansebesar itu akan berbanding lurus dengankenaikan kualitas pelayanan pegawaiDepkeu? Harian ini lebih menyetujuikalau gaji pokok dan berbagai jenistunjangan ditentukansecaranasional. Jangan setiap departemen menentukan sendiri. Danagar tunjangan benar-benar diberikankepada pihak yang berprestasi, pemerintah harus terlebih dahulu menentukantujuan, strategi, dan kualifikasi SDM yangdibutuhkan sesuai strategi yang sudahdibuat. Selain itu, pemerintah juga membuat key performance indicatore (KPI),kemudian melakukan evaluasi secara rutin dan fair. Jadi, pihak yang berdisiplindan berprestasi diberikan award berupakenaikan tunjangan, sedangkan yangmalas dan melakukan kesalahan diberikan punishment. Maka dengan sistemyang jelas seperti itu, kenaikan gaji pokokdan tunjangan PNS tak jadi masalah,karena dampak positif dari pelayananbirokrasi akan dirasakan oleh dunia usahadan masyarakat. Intinya, Investor Dailyberpendapat, reformasi yang sudah bergulir di Depkeu sangatlah dihargai. Tapi,langkah itu perlu segera diikuti olehinstansi lain karena untuk melayaniWacana reformasi birokrasi dikonkritkan Menkeu Sri Mulyani diDepartemen Keuangan. Sebuah teobosan baru, namunditanggapi ‘dingin’ oleh media.Gpublik. Selain itu, standar rekruitmen, gajipokok dan tunjangan perlu dibuat dandiberlakukan secara nasional.Sementara Indo Pos (10/7) menyebut,reformasi birokrasi Depkeu ini salahkaprah. Keputusan Menkeu dengan remunerasi yang besar itu disebutkansebagai keputusan yang terbalik. MenurutIndo Pos, reformasi birokrasi memangmerupakan keharusan. Namun, reformasibirokrasi yang dicetuskan Depkeu diragukan, sebab institusi seperti DitjenPajak, Bea Cukai dan instansi terkait diDepkeu sampai saat ini masih dibanjirikeluhan dari masyarakat. Dan alasanpemberian remunerasi karena gajipejabat eselon I di Depkeu dibawah profesional,agar mendekatimarket, dantidak lagimenjadi komisaris ditempat lain,menurut IndoPos, hal itu justru bertentangandengan etikatransparansi danakuntabilitas. Pemberian insentif apapun harus disesuaikan dengan kinerja para birokrat dalam memberikan pelayanan publik. Sebab, pelayananpublik inilah saat ini yangbanyak digugat karena dalam pelak- sanaannya sering tidak efektif, bertele-tele, boros biaya, tidak pasti,dan tidak transparan.Pendapat sedikit optimis diberikan Koran Tempo (18/7). Harian ini menyayangkan arah pembahasan reformasi birokrasiyang akhir-akhir ini seperti dipersempitmenjadi urusan kenaikan gaji semata.Padahal menurut harian ini, menyadarireformasi birokrasi merupakan salah satukunci keberhasilan memerangi korupsi,maka pantas ditaruh harapan besar padalangkah penting itu. Jadi yang perludilakukan menurut harian ini adalahterus melakuan pengawasan dan kritikterhadap jalannya proses reformasibirokrasi itu sembari tetap memeliharaoptimisme. Karena seperti diwantiwanti ahli reformasi birokrasi dari BankPembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, reformasi birokrasi bukanlahproses yang bisa rampung dalam temposemalam. „ MS