Page 15 - Majalah Berita Indonesia Edisi 51

BERITAINDONESIA, 06 Desember 2007 15LINTAS TAJUKPerlu Pembenahan SegeraPertumbuhan ekonomi Indonesia 2007tidak mencapai target, jaminan kepastianhukum berinvestasi masih lemah, tingkatkemiskinan masih sangat tinggi, dankesenjangan masyarakat makin lebar.esuai penjelasanMenteri Keuangan SriMulyani, pertumbuhan ekonomi 2007 kemungkinan tidak mencapaitarget seperti yang ditetapkanpemerintah. Hal itu di antaranya disebabkan arus investasiyang juga tidak seperti diharapkan. Mandegnya arusinvestasi ini, jelas pengaruhkekurangpercayaan investorkepada Indonesiaakibat beberapafaktor seperti kurangnya jaminankepastian hukum.Baru-baru ini misalnya, KomisiPengawas Persaingan Usaha(KPPU) memvonis Temasekmelakukanmonopoli disektor industri telekomunikasi Indonesia. Muara dari semuamasalah itu adalah tingkatkemiskinan yang tinggi, sekaligus kesenjangan masyarakat yang semakin lebar.Semua hal itu memerlukanpembenahan sesegera mungkin. Itulah beberapa topik yangjadi sorotan harian terbitanIbu kota pertengahan sampaiakhir November.Harian Kompas (15/11), menyoroti pertumbuhan ekonomi2007 yang kemungkinan tidakbisa sesuai target. Indikasiyang disampaikan MenteriKeuangan di depan DPD itu,menurut Kompas adalah akibat adanya kelemahan dalamimplementasi berbagai kebijakan ekonomi. Hal mana jugatidak terlepas dari rendahnyatingkat penyerapan APBN serta rendahnya investasi swasta.Terhambatnya investasi, diakibatkan banyaknya kendala,mulai dari berbagai aturanyang tidak mendukung, ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, hingga ketidakjelasan penegakanhukum. Kini masalahnya, tinggal penyelesaiannya karenapersoalan sudah bisa diidentifikasi. Saran Kompas, untukmencapai target, pemerintahharus lebih berani melakukaneksekusi. Pengakuan Menkeuitu seharusnya menyadarkanbangsa ini untuk mengubahcara kerja dari sekadar berwacana menjadi tindakan nyata.Seakan menyambung pendapat Kompas di atas, harianSuara Pembaruan (21/11) jugamenyoroti persoalan investasiberkaitan dengan vonis KPPUkepada Temasek. Menurutharian ini, keputusan KPPUyang mempersalahkan Temasek dalam kasus kepemilikan silang di Indosat dan Telkomsel adalah satu contohlemahnya jaminan kepastianhukum berinvestasi di TanahAir. Keputusan itu menebarkekhawatiran di kalangan investor. Sebab sebelumnya,ketika Temasek membeli saham Indosat, transaksi sepenuhnya didukung pemerintah dan disetujui DPR. Melihatpersoalan yang melandaBUMN yang diprivatisasi pemerintah selama ini, korbannya adalah investor asing.Polanya juga sama yakni menyeruaknya dalil-dalil bernadanasionalisme. Padahal menurut harian ini, dalam pengelolaan entitas bisnis seharusnya konteks yang dikedepankan adalah asas manfaat, bukanasas kepemilikan. Sedangkanuntuk mencegah munculnyapersoalan di belakangan hari,seharusnya sejak awal pemerintah mampu menakar potensikerawanan manakala hendakmenjual saham BUMN, menguasai aturan-aturan manasaja yang masih ada celah penyimpangan, serta memilikidata akurat calon investor.Sementara harian Bisnis Indonesia (16/11), menyorotimasih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia sertasikap politik Presiden mengenai hal tersebut. Sepertidiketahui, pada peringatanHari Kesehatan Nasional ke43 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakanbahwa tingkat kemiskinan diIndonesia masih sangat tinggi,yakni mencapai 37,1 juta jiwa.Karena itu, masih dibutuhkananggaran yang besar membiayai subsidi dan pelayanansosial bagi masyarakat miskintersebut. Sikap politik Presiden itu menurut harian iniperlu didukung karena arahnya dapat dipandang sebagaikomitmen kepedulian terhadap masyarakat miskin. Palingtidak, itu sudah tercermin dariupaya pemerintah menyediakan asuransi kesehatan bagi 74juta penduduk miskin danyang nyaris miskin. Kini masalahnya adalah bagaimanamenjaga agar subsidi itu benar-benar tepat sasaran agarbisa dimanfaatkan wargamiskin keluar dari kemiskinannya atau paling tidakbertahan sehingga tidak semakin terjerembab. Jadi,jika untuk mengatasi kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi yanglebih berkualitas, yaknimenghasilkan lapangankerja, kebijakan subsidi ituperlu didukung.Hal senada juga disampaikan harian Investor Daily (23/11). Disebutkan, sungguh ironis bila mencermati ketimpangan dan kesenjangan masyarakat negeri ini yang kianlebar. Di satu sisi, kelompoksuperkaya tumbuh sangat pesat, -berada di peringkat ketigadi Asia Pasifik-. Tapi sebaliknya, penduduk miskin jugasemakin banyak. Menurut Investor Daily, pemburukankesenjangan dan potensi bertambahnya penduduk miskinini harus dihentikan. Pemerintah sebagai pemegang peran sentral harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dengansasaran utama penguranganangka kemiskinan dan penggangguran. Investasi danindustrialisasi perlu digenjotsehingga mampu menyerapbanyak tenaga kerja. Pemerintah jangan takut merealokasi anggaran dengan memangkas anggaran yang tidakmendesak untuk dialihkan keprogram-program pengentasan kemiskinan. Intinya,pemerintah harus habis-habisan menekan laju kesenjangan,bahkan bila perlu menempuhkebijakan yang radikal sebelum keresahan sosial meledakjadi kerusuhan sosial. „ MSS