Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 51
P. 17
BBERITA ERITAIINDONESIA NDONESIA, , 06 Desember 2007 06 Desember 2007 1717BERITA UTAMAn Bangsa Bahari2007untuk membangun Indonesiayang berbasiskan pembangunan kelautan.Dengan demikian seluruhelit politik bangsa, petinggibirokrasi hingga masyarakatumum harus memahami konsep Wawasan Nusantara. Setiap kebijakan pemerintahserta perilaku masyarakat dalam membangun bangsa harussesuai dengan jati diri, geografi, geostrategi, dan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan.Hari NusantaraKebangkitan bangsa bahariIndonesia sudah dimulai sejaktahun 1957 dengan dideklarasikannya Wawasan Nusantara yang dikenal pula dengan“Deklarasi Djoeanda”.Pada 18 Desember 1996 diMakassar, Sulawesi Selatan,BJ Habibie sebagai Menristekmembacakan pidato PresidenRI yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”.Selanjutnya pada tahun1998 Presiden BJ Habibiemendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesiadalam “Deklarasi Bunaken”.Inti dari deklarasi tersebutadalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapanuntuk masa depan persatuan,kesatuan dan pembangunanbangsa Indonesia.Selanjutnya, sejak tahun1999 Presiden AbdurrahmanWahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pembangunan pemerintah di bidang kelautan, diwujudkandengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut padatanggal 26 Oktober 1999 danmenempatkan nama Sarwono161/1999 tentang Dewan MaritimIndonesia.fl Tahun 2001 awal, DepartemenEksplorasi Laut dan Perikananberubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.fl 11 Desember 2001, PresidenMegawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres No. 126/2001,yang menetapkan 13 Desembersebagai Hari Nusantara danmeresmikannya sebagai perayaan nasional.fl Tahun 2004, keluar UndangUndang No. 31/2004 tentangPerikanan.fl Tahun 2006, keluar UndangUndang No. 16/2006 tentangSistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan.fl Tahun 2006, Menteri Kelautandan Perikanan Freddy Numberimengeluarkan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan No. 17/2006, sebuah deregulasi yangmeningkatkan iklim usaha daninvestasi di bidang kelautan danperikanan yang lebih berpihakkepada industri dalam negeri.fl Tahun 2007, keluar UndangUndang No. 27/2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil.fl 26 Oktober 2007, Indonesiamemperingati Sewindu Departemen Kelautan dan Perikanan,berlangsung di STP Jakartadengan mengambil tema, ”Sewindu DKP Bersama Anak Bangsa Membangun Negeri”.fl 13 Desember 2007, Indonesiamemperingati Hari Nusantara2007 dan Tahun Emas DeklarasiDjuanda.a Negara Kepulauanfl 5 Februari 2007, keluar Undang-Undang No. 17/2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,yang memuat misi Indonesiasebagai Negara Kepulauanyang Maju, Mandiri, Adil danMakmur.fl 21 September 2007, keluarKeppres No. 21/2007 tentangDewan Kelautan Indonesia.fl 4 Oktober 2007, diresmikanpembentukan Peradilan Perikanan.ilustrasi: dendy
