Page 18 - Majalah Berita Indonesia Edisi 51

18 BERITAINDONESIA, 06 Desember 2007BERITA UTAMAKusumaatmadja sebagainakhoda pertama.Keputusan bersejarah danmonumental dari Gus Dur terusberproses menuju kesempurnaan. Pada bulan Desember tahunitu juga nama departemen iniberubah men-jadi DepartemenEksplorasi Laut dan Perikanan,dan sejak awal tahun 2001 berubah lagi menjadi DepartemenKelautan dan Perikanan (DKP)hingga sekarang.Demi menggemakan semangat pembangunan nasionalyang berbasiskan kelautan,Presiden KH AbdurrahmanWahid lantas mencanangkan 13Desember sebagai Hari Nusantara dan memperingatinyauntuk pertama kali di IstanaNegara, Jakarta tahun 1999.Visi pembangunan kelautanGus Dur kemudian diteruskanoleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan menetapkan 13 Desember sebagai HariNusantara berdasarkan Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, danmenjadikan tanggal tersebutsebagai hari resmi perayaannasional.Guna mencapai visi membangun Indonesia yang berbasiskan pembangunan kelautan, dibentuklah Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) berdasarkan Keppres No. 21/2007 tentang Dewan KelautanIndonesia, terbit 21 September2007. Pembentukan Dekinmerupakan penyempurnaanlembaga lama Dewan MaritimIndonesia (DMI), yang dibentuk berdasarkan Keppres No.161 Tahun 1999 tentang DewanMaritim Indonesia. Dekinyang dipimpin langsung olehPresiden RI, dengan KetuaHarian Menteri Kelautan danPerikanan ex officio, merupakan forum konsultasi bagipenetapan kebijakan umum dibidang kelautan.Dekin beranggotakan Presiden, 12 Kementerian, KepalaPolri, KSAL, Tim Pakar, WakilPerguruan Tinggi, Wakil Asosiasi Dunia Usaha, dan WakilLembaga Swadaya Masyarakat. Dekin sehari-hari dikendalikan secara ex officio olehStaf Ahli Menteri Kelautan danPerikanan Bidang Ekologi danSumber daya Laut, kali inidipimpin oleh Prof. Dr. Ir.Rizald Max Rompas, M.Agr.Sejalan dengan konsepsiNKRI sebagai Negara Kepulauan, beberapa daerah memilikibanyak pulau telah mendeklarasikan diri sebagai ProvinsiKepulauan. Provinsi yang telahmenetapkan diri sebagai Provinsi Kepulauan adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, Kepulauan MalukuUtara, Nusa Tenggara Barat,Nusa Tenggara Timur, SulawesiUtara dan Bangka Belitung.Belum MaksimalDewan Kelautan Indonesia(Dekin) ketika masih bernamaDewan Maritim Indonesia(DMI), melalui majalah internal Maritim Indonesia edisiJuli 2007 menyebutkan, lautIndonesia menyimpan potensikekayaan yang dapat dieksploitasi senilai 156.578.651.400 dollar AS per tahun. Jikadirupiahkan dengan kurs Rp9.300 per 1 dollar AS, angka itusetara dengan Rp 1.456 triliun.Potensi laut Indonesia tersebut, antara lain berasal darisektor perikanan senilai31.939.651.400 dollar AS, dariwilayah pesisir 56 miliar dollar AS, dari sektor bioteknologi40 miliar dollar AS, dari sektorwisata bahari 2 miliar dollarAS, dari sektor minyak bumilepas pantai 643 juta dollar AS,dan dari sektor transportasilaut 20 miliar dollar AS.Jika dianalogikan secarasederhana, jumlah potensi lautyang Rp 1.456 triliun lebih ituhampir dua kali lipat APBNtahunan Indonesia. Hal ituberarti, dengan mengeksploitasi potensi laut saja Indonesia sanggup menjalankan rodapemerintahan dengan kemampuan anggaran yang dua kalilipat kekuatannya.Apabila versi Dekin terlaluoptimistik, Bappenas, sebuahlembaga perencana pembangunan nasional setingkatkementerian, mempunyai angka yang lebih moderat menghitung potensi lestari laut Indonesia yakni sebesar 82miliar dollar AS. Angka yangjuga dianut oleh RokhminDahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu setara dengan Rp 762.6 triliunatau hampir mendekati nilaiAPBN-P 2007.Walaupun demikian, kontribusi sektor kelautan terhadapPDB nasional dinilai masihrendah. Pada tahun 1998 sektor kelautan hanya menyumbang 20,06 persen ter-hadapPDB, itupun sebagian besarnya atau 49,78 persen disumbangkan oleh subsektor pertambangan minyak dan gasbumi di laut. Ini menunjukkanbahwa kekayaan laut Indonesia yang sangat besar itu masihdisia-siakan potensinya. Berbeda dengan negara kepulauanlain seperti RRC, AS, dan Norwegia, yang sudah memanfaatkan laut sedemikian rupahingga memberikan kontribusidi atas 30 persen terhadapPDRB nasional mereka.Indonesia seharusnya tidakterlena dengan hanya banggamemiliki kekayaan laut yangmelimpah namun tidak mengelolanya dengan maksimaldemi kemakmuran bangsa.Yang pertama memulai perubahan tentu para insan kelautan dan perikanan sendiri,terutama mereka yang kinitergabung dalam DepartemenKelautan Perikanan RepublikIndonesia. Namun sayangnya,DKP hanya dimodali anggaranselama tahun 2007 sebesar Rp3,31 triliun ditambah ABT Rp50 miliar untuk membangun144 juta masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, danmemanfaatkan kekayaan lautyang melimpah.Anggaran DKP tahun depandiperkirakan masih berkutatdi jumlah yang tidak jauhberbeda. Sebagaimana disebutkan Kepala Pusat Statistik,Data, dan Informasi (Pusdatin) DKP Saut P. Hutagalung, anggaran DKP untuktahun 2008 mendatang disepakati hanya Rp 3,35 triliun.Besaran anggaran DKP duatahun terakhir masih kalahbesar dengan pagu anggaranDepartemen Diknas yang tidakterserap selama tahun 2007,yang disebutkan Prof. Dr Anwar Arifin, Wakil Ketua KomisiX DPR mencapai Rp 4 triliun,dari seluruh anggaran Depdiknas tahun 2007 yang mencapai Rp 44,9 triliun.Hal lain yang sangat disayangkan, sangat jarang kitadengar satu atau dua pejabatDKP yang sesekali mau berbicara memperjuangkan kenaikan anggaran lembaga-nya.Mungkin mereka sudah terlena dengan anggaran yangbersifat nonbudgeter, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.DKP memang belum sepenuhnya tampil sebagai regulator yang disegani. Bahkan, atasnama mengejar target PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak), DKP malah berperan sebagai operator. Di sejumlahpelabuhan perikanan, misalnya, aparat DKP lebih suka bertindak sebagai pemungut uangpas masuk pelabuhan hinggauang parkir dan berbagai retribusi lain, daripada menyusun regulasi yang kondusif danmenentukan insentif bagi industri kelautan dan perikanan.Tak mengherankan apabilabeberapa badan usaha miliknegara (BUMN) bentukan danyang berafiliasi dengan DKP,kiprahnya tak sementerengBUMN departemen teknis lainsebagai sokoguru perekonomian nasional. „ MS-HTMenteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku Ketua HarianDewan Kelautan Indonesia (Dekin).foto: berindo ht